Berita

Seputar Kanwil DJPb

Simplifikasi Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Permudah UMKM Dapatkan Keringanan

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Untuk semakin mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara nyata, pemerintah mempermudah prosedur dan skema mendapatkan subsidi bunga dan subsidi margin dengan menerbitkan PMK 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang merevisi PMK 65/PMK.05/2020.

Kehadiran PMK 85/PMK.05/2020 juga sekaligus menjawab berbagai tantangan yang ada sebelumnya, mulai dari keresahan debitur hingga kepastian hukum. Dalam PMK tersebut termuat penyempurnaan terhadap tata cara pemberian subsidi bunga/subsidi margin dengan simplifikasi prosedur agar mempermudah debitur. Berdasarkan PMK 85, kini debitur tidak perlu lagi melakukan registrasi untuk mendapatkan Subsidi Bunga. Debitur secara otomatis ikut dalam program ini selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam PMK 85, antara lain memiliki outstanding pinjaman per tanggal 29 Februari 2020 serta dalam status lancar (kol 1 atau kol 2).

Melalui PMK ini, pemerintah melakukan penyederhanaan mekanisme relaksasi kredit UMKM. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah pengusaha UMKM mendapat fasilitas relaksasi/stimulus di tengah pandemi, dan agar UMKM segara bangkit kembali menjadi penopang ekonomi Indonesia. Ditjen Perbendaharaan dalam hal ini Direktorat Sistem Manajemen Investasi memiliki kewenangan administratif dengan berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Manfaat PMK 65/PMK.05/2020 diubah menjadi PMK 85/PMK.05/2020 itu adalah untuk mempermudah masyarakat mengakses fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. PMK ini juga meningkatkan terjaganya governance atas uang rakyat," jelas Direktur Sistem Manajemen Investasi Djoko Hendratto dalam sharing session PEN untuk UMKM yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Selasa (14/07).

Penyederhanaan prosedur juga terlihat pada mekanisme penyaluran subsidi. Penyaluran menggunakan virtual account kini dihilangkan sehingga mempercepat proses penyaluran subsidi bunga dari rekening kas negara ke rekening penyalur.

Subsidi Bunga/Subsidi Margin ini diperuntukkan bagi debitur UMKM dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar yang memenuhi syarat, dan akan diberikan sampai dengan 31 Desember 2020.

Untuk mendapatkan fasilitas ini, pengusaha mikro, kecil, dan menengah bisa langsung menghubungi bank atau lembaga pembiayaannya untuk menerima informasi dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Seiring dengan pemberian kemudahan itu, pengawasan pun ditingkatkan agar akuntabilitas tetap terjaga dengan melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Jenderal di Kemenkeu, juga BPKP, BPK, Polri, dan Kejaksaan. BPKP berperan untuk melakukan post audit terhadap pelaksanaan subsidi bunga, sedangkan Kejaksaan berperan dalam menindaklanjuti temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh APIP. [lrn, tap]

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search