Berita

Seputar Kanwil DJPb

Wamenkeu Minta DJPb Kejar Realisasi APBN untuk Dukung Program PEN

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagaimana banyak negara di dunia, Indonesia pun terkena dampak yang serius dari pandemi Covid-19. Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 adalah minus 5,3%.

"Kita mendapatkan tanggung jawab sejarah untuk menangani APBN pada kondisi yang sangat high pressure. Biasanya kita tumbuh positif 5%, kemarin kita tumbuh minus. Saya mengapresiasi Ditjen Perbendaharaan yang tetap terus melaksanakan dan mengawal APBN," ungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Townhall Meeting Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan secara daring, Kamis (06/08). Selain menghadirkan Wamenkeu dan Dirjen Perbendaharaan, pertemuan tersebut diikuti pula oleh Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan, serta para pejabat eselon II dan III Ditjen Perbendaharaan.

Belanja pemerintah menjadi penting dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mulai dari bidang kesehatan, perlindungan sosial, hingga dukungan untuk sektor usaha. Oleh karena itu, Wamenkeu berpesan agar Ditjen Perbendaharaan, khususnya instansi vertikal yang berada di seluruh Indonesia, memastikan agar pencairan anggaran tepat dan cepat, dengan tata kelola yang tetap baik.
 
"Saat ini kita minta Perbendaharaan dengan motto 'JALANKAN APBN, KEJAR PENCAIRAN'," tegas Wamenkeu. Wamenkeu juga meminta agar instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perbankan, dan OJK di wilayah masing-masing dalam rangka menjalankan program-program PEN.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan memiliki peran yang strategis dalam program PEN. Peran ini dimulai dari penyusunan kebijakan dan peraturan seperti penyampaian e-SPM, relaksasi pengajuan UP dan TUP, simplifikasi persyaratan pencairan dana desa dan subsidi bunga bagi UMKM, penempatan dana pada bank umum dan bank BPD, juga perlakuan khusus bagi pencairan dana penanganan Covid-19.

"DJPb juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PEN pada K/L sampai dengan satuan kerja di tingkat daerah, melalui pengumpulan data realisasi, konfirmasi progress capaian target, identifikasi permasalahan, sampai pemberian solusi dan rekomendasi. Di samping itu, DJPb terlibat aktif dalam mengoordinasikan debitur, penyalur, pemda, dan perwakilan OJK dalam kelancaran pelaksanaan penyaluran subsidi bunga," jelas Ditjen Perbendaharaan.

Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga menyediakan dukungan data untuk publikasi dengan tujuan mempermudah semua lapisan masyarakat memperoleh informasi terkait program PEN. Prinsip akuntabilitas memang penting untuk tetap dipegang dalam pelaksanaan kebijakan yang sifatnya luar biasa untuk merespon pandemi.

 "DJPb pun terus berkoordinasi dengan aparat pemeriksa, APIP, BPK, maupun BPKP untuk identifikasi dan mitigasi langkah-langkah agar pelaksanaan APBN 2020, termasuk program PEN, dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya dan mencapai sasaran secara optimal," pungkas Dirjen Perbendaharaan. [lrn]

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search