Berita

Seputar Kanwil DJPb

Insentif Perpajakan Bantu Kinerja BLU RS Tangani Covid-19

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dukungan terhadap bidang kesehatan menjadi cluster prioritas dari keseluruhan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disusun Pemerintah untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di tanah air. Program PEN mencakup pula kebijakan untuk cluster kesehatan dengan alokasi mencapai Rp87,55 triliun, di antaranya berupa insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar Rp9,05 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam kegiatan Sosialisasi Insentif Perpajakan dalam Rangka Program Pemulihan Perekonomian Nasional Cluster Kesehatan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang diadakan secara daring di Jakarta, Senin (10/8).

"Dari segi perpajakan dan kepabeanan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif, antara lain pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2020. Kemudian pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 dengan PMK Nomor 83 Tahun 2020. Insentif tersebut diharapkan dapat mendukung RS dalam menjaga ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta melindungi produk dalam negeri dengan harga yang kompetitif. Selain itu terdapat juga insentif bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19 melalui PMK Nomor 44 Tahun 2020 untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan pekerja serta menjaga produktivitas pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19. Ini juga berlaku bagi satuan kerja BLU sebagai wajib pajak," urai Dirjen Perbendaharaan dalam kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga, pimpinan BLU Rumah Sakit khususnya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan TNI/Polri, serta perwakilan dari unit eselon I Kementerian Keuangan terkait ini.

Insentif yang diberikan antara lain berupa PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi SDM bidang kesehatan yang memenuhi syarat, juga pembebasan PPh 22 impor, pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh badan. Bagi fasilitas kesehatan, termasuk RS Badan Layanan Umum (BLU), insentif perpajakan ini sangat bermanfaat karena dengan demikian pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien di tengah peningkatan kebutuhan untuk menangani pasien Covid-19. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama pada kesempatan yang sama menyampaikan harapannya agar penyerapan anggaran PEN bidang kesehatan untuk pengadaan barang dan jasa yang sangat diperlukan bagi penanganan pandemi Covid-19 ini semakin meningkat, artinya semakin banyak BLU RS yang memanfaatkan fasilitas tersebut. BLU RS, jika telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan atau Ketua Gugus/Satgas Covid daerah, maka sudah memenuhi kriteria sebagai subjek yang diberikan fasilitas. Artinya, insentif pajak dapat diterapkan dalam pembelian obat-obatan, peralatan deteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk pasien, dan peralatan pendukung lainnya, termasuk jasa konstruksi pembangunan ruangan isolasi pada RS BLU dimaksud.

Adapun Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Untung Basuki menambahkan bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri, BLU Kesehatan dapat mengimpor dengan mendapatkan pembebasan bea masuk berdasarkan PMK Nomor 171 Tahun 2019. Untuk mempercepat layanan, DJBC juga menerapkan otomatisasi pelayanan permohonan pembebasan bea masuk dan menerbitkan PMK Nomor 34 jo. PMK Nomor 83 Tahun 2020. Dengan demikian, BLU kesehatan dapat memperoleh peralatan yang diperlukan guna penanganan Covid-19 dengan harga yang lebih terjangkau.

Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa pemerintah selalu mengevaluasi pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, termasuk identifikasi kendala-kendala di lapangan yang menghambat implementasi kebijakan.

"Kita akan selalu melakukan simplifikasi dan debottlenecking terhadap regulasi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, agar semakin banyak yang memanfaatkan insentif tersebut, dengan tetap harus memastikan bahwa akuntabilitas dan governance pengelolaannya terjaga," pungkas Dirjen Perbendaharaan. [lrn]

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search