Struktur, Tata Kerja dan Capaian Kinerja

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG
GUSTANI

Menjadi kepala KPPN Palembang sejak 14 Juni 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Keungan Nomor KMK-300/KM.1/UP.11/2019. Sebelum memimpin KPPN Palembang, Beliau merupakan Kepala KPPN Baturaja Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumatera Selatan.

Kementerian Keuangan RI mulai tahun 2011 telah melaksanakan pengelolaan kinerja berbasis Balance Score Card (BSC), yang mana dalam pelaksanaan tugasnya selama satu tahun, Kepala KPPN Palembang memiliki peta strategis yang terdiri dari beberapa sasaran strategis (SS). Sasaran strategis kemudian diterjemahkan ke dalam Key Performance Index yang dikenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui target kinerja dalam angka dan kualitas.


KEPALA SUBBAGIAN UMUM
AFYAINI

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, penatausahaan user SPAN, penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, penerbitan dan pengiriman SPM DBH PBB serta tata usaha, rumah tangga dan kehumasan

Klasifikasi Fungsi pada Subbagian Umum

Subbagian Umum melaksanakan tugas pelayanan internal kepada para pegawai di lingkungan KPPN Palembang dan penatausahaan kerumahtanggan serta perkantoran, dan eksternal kepada stakeholder/petugas satuan kerja dalam hal administrasi persuratan serta dokumen. Oleh karena itu, menurut pengelompokan pekerjaan yang ditatausahakan, Subbagian Umum dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi kerja diantaranya :

  1. Keuangan

Melaksanakan berbagai penatausahaan pembayaran penghasilan para pegawai, pelaksanaan tugas perbendaharaan satuan kerja, penyusunan laporan keuangan UAKPA, pembukuan berbagai belanja, pelaksanaan tugas pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

  1. Kepegawaian

Melaksanakan beberapa pekerjaan mulai dari melakukan urusan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku, administrasi PPKP, LP2P, dan KP4, selain itu menyelenggarakan urusan absensi pegawai dalam rangka disiplin pegawai, dan berbagai layanan internal kepegawaian yang dibutuhkan

  1. Tata Usaha dan Rumah Tangga

Melaksanakan beberapa pekerjaan sehubungan dengan penatausahaan aset dan barang persediaan kantor, menyediakan layanan loket persuratan pada Front Office KPPN, penghapusan BMN, penerimaan pembelian barang dari Pejabat Pengadaan, dsb.

 


KEPALA SEKSI PENCAIRAN DANA

DWI HARSONO SETYABUDI

Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SP2D, penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai satker, serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker.

Klasifikasi Tugas & Produk Layanan

Seksi Pencairan Dana

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang SOP KPPN, Seksi Pencairan Dana melaksanakan pekerjaan dan menyediakan produk layanan diantaranya :

  1. Konversi ADK SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS dan ADK Kontrak
  2. Pendaftaran kontrak tahun tunggal dan tahunan jamak satker
  3. Unggah Supplier
  4. Inactive Supplier
  5. Perubahan Supplier
  6. Perubahan Supplier Terkait Retur menggunakan ADK maupun User Khusus
  7. Unggah Data Kontrak Tahunan maupun Tahun Jamak
  8. Unggah Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahunan dan Tahun Jamak
  9. Unggah Addendum Data Kontrak Tahunan dan Tahun Jamak
  10. Penutupan Kontrak Tahunan dan Tahun Jamak
  11. Pembatalan Kontrak Tahunan dan Tahun Jamak
  1. Pencetakan Karwas Kontrak Tahunan dan Tahun Jamak pada KPPN
  2. Pencetakan Laporan Kontrak Harian dan Kontrak Tahunan/Tahun Jamak yang Belum Selesai
  3. Pendaftaran Addendum Data Kontrak menggunakan user Kepala KPPN
  4. Pengaktifan Kembali Supplier
  5. Penerbitan surat tanggapan koreksi SPM/SP3B/BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS
  6. Penolakan Koreksi SPM, SP3B BLU, SP2HL, SP4HL, MPHL-BJS oleh Kepala Seksi PD
  7. Penerbitan surat tanggapan koreksi SPM satker akses langsung SPAN
  8. Penolakan SPM oleh petugas validasi tagihan atau kepala seksi PD
  9. Pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pindah, Pensiun Pegawai Janda/Duda/Anak, dan Pegawai Diberhentikan Tidak Mendapat Hak Pensiun melalui aplikasi gaji
  10. Monitoring kartu pengawasan pengembalian jaminan uang muka
  11. Penerbitan Surat Permintaan Pendaftaran Nomor Register Hibah

Pelayanan Stakeholders Pada Seksi Pencairan Dana

Sebagai  unit eselon IV yang menjadi core business utama dari KPPN, Pelaksanaan tugas serta layanan kepada stakeholders pada Seksi Pencairan Dana dibagi ke dalam 4 (empat) bagian. Pembagian kerja didasarkan pada proses bisnis pada aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan sistem workflow , dokumen pekerjaan mengalir dari satu ke bagian ke bagian lainnya dengan alur sebagai berikut :

  1. Front Office (FO) Konversi

Merupakan wajah terdepan KPPN dalam menghadirkan layanan kepada petugas satker.

Petugas satker melakukan pengajuan SPM, Koreksi SPM, pendaftaran data kontrak, maupun pendaftaran Rencana Penarikan Dana (RPD) melalui loket FO Konversi ini.

KPPN Palembang menyediakan 3 (tiga) loket pelayanan pengajuan SPM/FO Konversi yang melayani sebanyak 100 hingga 150 antrian setiap harinya.

Petugas FO melakukan pengecekan administratif dan teknis terhadap dokumen yang diajukan berdasarkan peraturan perbendaharaan yang berlaku. Pada tahap selanjutnya, dilakukan unggah ADK pada aplikasi konversi.

  1. Front Office (FO) Validator Resume Tagihan/Koreksi Data SPM dan Supplier/Data Kontrak

Merupakan alur kedua dalam proses SPM, koreksi SPM, dan pendaftaran data kontrak.  ADK yang telah diproses oleh petugas FO Konversi diunggah oleh validator pada aplikasi SPAN serta dicek kesesuaiannya dengan dokumen sumber dan ketentuan perbendaharaan yang berlaku.

  1. Reviewer/Reviu Resume Tagihan/Data Supplier/Data Kontrak

Petugas reviu melakuan pengecekan tahap ketiga secara admnistratif dan teknis terhadap dokumen sumber dari petugas validator. Persetujuan /penolakan dilakukan melalui aplikasi SPAN.

  1. Otorisasi Kepala Seksi Pencairan Dana (PD)

Kepala Seksi PD melakukan persetujuan tahap akhir melalui aplikasi SPAN terhadap seluruh SPM, koreksi SPM, maupun pendaftaran data kontrak. Persetujuan Kepala Seksi PD akan menghasilkan output berupa Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT)

  1. Administrasi SKPP

Pelaksana seksi PD melakukan pengecekan terhadap permohonan pengesahan SKPP yang diajukan oleh satker. Sebelum dikeluarkannya persetujuan SKPP, petugas administrasi melakukan pengecekan kesesuaian data pembayaran gaji pada aplikasi gaji (GPP/BPP/DPP) KPPN.