Berita

Seputar KPPN Pati

KPPN Pati bersinergi dengan KPP Pratama Pati selenggarakan sosialisasi Menghadapi Akhir TA 2021

Dalam rangka konsolidasi dan antisipasi untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran dana APBN yang masih berfokus pada penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPPN Pati menyelenggarakan kegiatan sosialisasi “Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Perpajakan”, pada tanggal 19 Oktober 2021 secara hybrid (offline di Aula Utama KPPN Pati dan online via zoom meeting).

“Taati batas waktunya, penuhi persyaratannya, jangan sampai ada tagihan belanja negara yang tidak terbayarkan, dan segera setorkan penerimaannya ke kas negara, karena dimasa pandemi Covid-19 ini penerimaan dan belanja negara yang optimal merupakan katalisator pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tingkat vaksinasi secara nasional”, demikian sambutan Kepala KPPN Pati, Marno, mengawali kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh PPK dan Bendahara Satker mitra kerja KPPN Pati.

Selanjutnya, Kepala KPP Pratama Pati, Bapak Paulus Soetjipto Adi Dosoputro menegaskan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini peran penerimaan dari sektor perpajakan, termasuk dari ASN/TNI/Polri sangat vital karena menopang 80% dari total penerimaan negara.

Pada sesi teknis, narasumber dari KPP Pati Bapak Agus listiono menyampaikan terkait kewajiban pemotongan pajak, jenis-jenis pajak, objek pajak, serta tarif pajak di sektor pemerintahan yang dipungut oleh bendaharawan untuk dana APBN, APBD, maupun APB Desa.

Pada sesi selanjutnya, disampaikan materi terkait batas waktu dan mekanisme penyelesaian administrasi hibah langsung dan akuntansi pelaporan keuangan di akhir tahun anggaran 2021, oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Pati Bapak Joko Wahyono.

Terakhir, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Pati, Bapak Hasan Purwanto menyampaikan materi teknis pengeluaran negara pada masa akhir tahun anggaran 2021 yang bersumber dari dana APBN, yang meliputi:

1. Tanggal-tanggal penting pelaksanaan APBN 2021 di bulan Oktober s.d. Desember 2021 dan Januari 2022, seperti pengajuan SPM-LS (Surat Perintah Membayar-Langsung) kontraktual maupun non kontraktual, Pendaftaran Kontrak, pengajuan UP/TUP (Uang Persediaan/Tambahan UP), pengajuan pembayaran gaji induk Januari 2022, pengajuan honorarium, uang makan, uang lembur, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

2. Persyaratan teknis pengajuan dokumen belanja negara, seperti Pengaturan rencana penarikan dana, Pengaturan pendaftaran data kontrak, Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, pengajuan SPM atas beban SBSN, Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah, serta Penyelesaian Uang Persediaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan sosialisasi berjalan secara efektif dengan para peserta, baik secara online maupun offline menyimak dan mengikuti pemaparan materi sampai dengan akhir acara. (MF)

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
KPPN Pati
Jalan P. Diponegoro No. 102 Pati 59111
Tel: (0295)-381171 Fax: (0295)-381484

IKUTI KAMI

 

 

Search