PROFIL

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 169/ PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggung jawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

  1. Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan;
  2. Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah;
  3. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
  4. Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran;
  5. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
  6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
  7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;
  8. Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU);
  9. Pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
  10. Pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pinjaman kepada daerah;
  11. Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara;
  12. Pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun;
  13. Verifikasi dan penatausahaan atas pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
  14. Pelaksanaan kehumasan; dan
  15. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

 

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara Yang Unggul Di Tingkat Regional

 

Misi :
1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel
3. Mewujudkan akuntasi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
4. Mewujudkan pembinaan yang berkesinambungan

 

Sejarah KPPN Pekalongan

SEJARAH SINGKAT KPPN PEKALONGAN

 

A.1. Kantor Kas Negara ( KKN ) dan Kantor Perbendaharaan Negara ( KPN ) Pekalongan
KMK.No.605/KMK.6/1984 Tanggal 1 Oktober 1984 Berawal dari Kantor Kas Negara Pekalongan yang lebih dahulu ada di Kota Pekalongan sekitar tahun 1975 kemudian pada awal tahun 1981 Gedung Kantor Perbendaharaan Negara ( KPN ) dan Kantor Kas Negara ( KKN ) Pekalongan dibangun dan diresmiklan oleh Bapak SOEPARJDO Gubernur Jawa Tengah tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 bulan Mei Tahun 1982 yang memulai pelayanan pada atanggal 12 Maret 1982 berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 1 Oktober 1984 Nomor : 605/KMK.6/1984 dengan wilayah kerja meliputi : Kotamadya Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kotamadya Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, Seiring dengan perkembangan waktu pada awal tahun 1990 unit organisasi dibawah Kantor Wilayah 13 Direktorat Jenderal Anggaran, di jajaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan mengalami reorganisasi yaitu penggabungan pelayanan Kantor Perbendaharaan Negara ( KPN ) dan Kantor Kas Negara ( KKN ) menjadi kantor baru dengan nama Lantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) Pekalongan berdasar pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Tanggal 12 Juni 1989 Nomor : 645/KMK.10/1989.

A.2. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) Pekalongan
KMK.No.645/KMK.10/1989 Tanggal 12 Oktober 1989 Perubahan Organisasi dan tata kerja instansi vertical dilingkungan Direktorat Jenderal Anggaran menggabung Kantor Perbendaharaan Negara ( KPN ) dan Kantor Kas Negara ( KKN ) dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 Nomor : 645/KMK.10/1989 menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) Pekalongan, seiring dengan tuntutan perkembangan pelayanan di Kota Tegal berdiri Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) Tegal dengan wilayah kerja bagian barat meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kotamadya Tegal dan Kabupaten Pemalang dan wilayah kerja bagian timur ( KPKN ) Semarang, Tahun 2005 perubahan terus berlangsung Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) berganti menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PKM.01/2006 tanggal 22 Desember 2006.

A.3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) Pekalongan
Peraturan Menteri Keuangan No134/KMK.01/2006 Tanggal 22 Desember 2006 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) Pekalongan dengan wilayah kerja hanya 3 ( tiga ) Kota/Kabupaten yaitu : Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

A.4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) Pekalongan Sekarang
Peraturan Menteri Keuangan No101/KMK.01/2008 Tanggal 11 Juli 2008 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah era baru Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) Pekalongan yang merupakan unit terdepan dari DIrektorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengemban tugas memberikan pelayanan Pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ), Penata Usahaan Penerimaan Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP ).

 

 

WILAYAH KERJA DAN SATUAN KERJA

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) Pekalongan memiliki tipolodi Tipe A berada di bawah Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah meliputi 3 ( tiga ) Kota / Kabupaten yaitu :

1. Kota Pekalongan
2. Kabupaten Pekalongan dan
3. Kabupaten Batang