KPPN Pelaihari mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Pelaihari menyelenggarakan fungsi:
a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kasnegara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
c. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
a. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
b. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
d. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
e. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
f. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
g. pelaksanaan kehumasan; dan
h. pelaksanaan administrasi KPPN.

VISI:
Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima.

Profesional berarti seluruh pegawai KPPN Pelaihari mampu menjadi pengelola perbendaharaan yang menguasai bidang tugasnya karena memiliki pengetahuan dan ketrampilan (hardskill) serta integritas/moralitas (softskill) yang memadai.

Transparan berarti dalam memberikan pelayanan, seluruh pegawai KPPN Pelaihari menjunjung tinggi keterbukaan dalam aturan dan prosedur untuk mewujudkan pertanggungjawaban kinerja dan mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan.

Akuntabel berarti pengelolaan anggaran negara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pelayanan Prima memiliki arti bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, KPPN Pelaihari memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya sesuai/melebihi ekspektasi stakeholders.

MISI:
1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel.
3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.
4. Mengembangkan kapasitas pendukung pengelolaan perbendaharaan negara di daerah yang handal, profesional, dan modern.

Penjabaran Misi:

• Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah berarti upaya penyelesaian pencairan APBN yang meliputi penerimaan dan pengujian SPM, penerbitan SP2D serta layanan lainnya yang terkait pencairan dana, wajib dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu diukur pencapaian kinerjanya dengan indikator ketepatan waktu dan jumlah.

• Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel berarti pengelolaan dan penatausahaan penerimaan negara dilaksanakan secara efektif dan akuntabel melalui koordinasi yang terjalin dengan baik terhadap bank persepsi didukung dengan aturan pelaksanaan yang komprehensif dan pemanfaatan terhadap informasi yang sesuai dengan kondisi terkini.

• Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu berarti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan KPPN Pelaihari diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah pusat tingkat Kuasa BUN dengan memperhatikan ketepatan waktu penyelesaian dan akurasi data.

• Mengembangkan kapasitas pendukung pengelolaan perbendaharaan negara di daerah yang handal, profesional, dan modern berarti KPPN Pelaihari dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola perbendaharaan di daerah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal, pengelolaan anggaran yang profesional serta sarana prasarana yang lengkap dan modern.

MOTO
Melayani dengan CERIA (Cerdas, Efektif, Ramah, Ikhlas, Akurat)

JANJI LAYANAN
Melayani dengan Cepat, Tepat, Transparan, dan Tanpa Biaya

...