Rapat Koordinasi KPPN Pontianak Dengan Perwakilan Satuan Kerja Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2019 dan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah

Bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Selasa 2 April 2019, KPPN Pontianak menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2019 serta implementasi Kartu Kredit Pemerintah. Rapat koordinasi dihadiri oleh pengelola keuangan dari 40 satker dan dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Pontianak Tri Ananto Putro, serta dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar Edward U.P. Nainggolan untuk memberikan pengarahan. 

 

Kepala KPPN Pontianak memaparkan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan anggaran selama triwulan I tahun 2019 yang pada dasarnya juga merupakan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2018. Permasalahan yang masih sering muncul diantaranya adalah keterlambatan dalam pendaftaran kontrak, keterlambatan dalam melakukan revolving atas Uang Persediaan (UP), retur SP2D, pengembalian SPM dan penyerapan yang rendah.

 

Terkait dengan implementasi Kartu Kredit Pemerintah, Kepala KPPN Pontianak mendorong seluruh satker agar segera membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak bank untuk menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah. Kartu Kredit Pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang/modal dan Kartu Kredit untuk keperluan perjalanan dinas. Besaran limit dari tiap Kartu Kredit Pemerintah tersebut disesuaikan dengan pagu Uang Persediaan (UP) pada setiap satker.

Selanjutnya, Kepala KPPN Pontianak juga menginformasikan bahwa seluruh bank-bank pemerintah saat ini telah siap untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan satker yang akan mempergunakan Kartu Kredit Pemerintah. Kartu Kredit Pemerintah diterbitkan oleh bank dimana rekening bendahara dibuka oleh satker.

 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Edward U.P. Nainggolan memberikan arahan kepada peserta rapat koordinasi tentang arti pentingnya kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang diimplementasikan dalam Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja satker di wilayah pembayaran KPPN Pontianak yang pada tahun 2018 telah menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup baik. Dari 272 satker, 249 diantaranya telah dapat melampaui batas minimal nilai kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan hanya 16 satker yang nilainya masih berada dibawah batas minimal nilai kinerja yang diharapkan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat berharap agar 16 satker yang nilai kinerjanya masih berada dibawah standar agar di tahun 2019 dapat meningkatkan kinerjanya sehingga nilainya dapat meningkat dan melampaui batas minimal yang ditetapkan. KPPN Pontianak diminta untuk terus membina dan membantu satker-satker tersebut.

 

Acara rapat dkoordinasi diakhiri dengan kegiatan survei yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Internal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengetahui tingkat kepuasan satker atas pelayanan yang diberikan oleh KPPN Pontianak serta untuk mengetahui persepsi anti korupsi atas layanan yang diberikan oleh KPPN Pontianak.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search