Berita

Seputar Kanwil DJPb

Gugus Kendali Mutu "Sarana Samakan Persepsi"

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengetahuan SDM, menguatkan sinergi,  mengokohkan konsolidasi, serta menyamakan persepsi, KPPN Purwokerto mengadakan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Selasa 23 Juni 2020 di Ruang Rapat KPPN Purwokerto.

 GKM diadakan setiap pekan sesuai arahan dari Kantor Pusat. GKM merupakan kegiatan rutin yang sangat penting untuk sharing pengalaman dan pengetahuan, terutama dari pegawai yang baru mendapatkan tugas VIDCON, E-LEARNING, FGD, BIMTEK atau DIKLAT, sehingga dapat menambah ilmu untuk kemajuan organisasi.

GKM pekan ini sebagai narasumber adalah Warnoto, dengan tema “Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara”. Rekonsiliasi eksternal adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama antara UAKPA dan KPPN.

Sanksi diberikan dalam bentuk pengembalian SPM yang diajukan satuan kerja, kecuali untuk :

  1. SPM LS Belanja Pegawai,
  2. SPM LS kepada pihak ketiga,
  3. SPM Pengembalian.

LPJ Bendahara adalah laporan berkala sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang ada di bendahara, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran.

 LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai alat pantau saldo kas yang berada di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

 Dibutuhkan pemahaman yang baik dari para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan tentang kewajiban mereka dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-03/PB/2014, atas keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara maka diberikan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas :

  1. SPM UP,
  2. SPM TUP,
  3. SPM GU,
  4. SPM LS Bendahara

melalui penerbitan SP2S.   

GKM selain untuk meningkatkan kualitas diri dan mempererat silaturahim antar pegawai, juga sebagai sarana curhat yang diharapkan akan dapat memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pegawai di dalam melayani stakeholder. Sangat diperlukan kesamaan persepsi agar satu jalan satu tujuan dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada stakeholder.

 Dengan dilaksanakannnya GKM Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara diharapkan semua pejabat dan pegawai memahami tentang teknik dan cara Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Sehingga dengan hasil dari rekonsiliasi dan LPJ yang andal akan berdampak pada laporan keuangan yang semakin baik dan berkualitas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kegiatan GKM diakhiri dengan kata-kata penutup oleh narasumber.