Berita

Seputar Kanwil DJPb

Rilis Kinerja APBN dan Sosialisasi Per-9/PB/2021

Pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 KPPN Putussibau mengadakan beberapa agenda strategis, yaitu rilis kinerja APBN triwulan III tahun 2021, pemberian piagam penghargaan kepada satker dengan kinerja terbaik, penandatanganan pakta integritas, serta sosialisasi pedoman penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan Rilis Kinerja APBN Triwulan III Tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Imik Eko Putro agar KPPN dapat turut aktif mendukung peran sebagai chief economist. Hadir sebagai Narasumber dalam acara tersebut Kepala KPPN Putussibau Bapak Chandra A.S. Wibowo, Kepala KP2KP Putussibau Bapak Ahmad Jefri Adityas Wibawa, serta Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaaharaan BKD Kabupaten Kapuas Hulu Bapak Rochmadi. Acara tersebut juga diikuti oleh perwakilan Satuan Kerja Instansi Vertikal di Kapuas Hulu, Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Dinas Kominfotik Kabupaten Kapuas, serta beberapa wartawan.

Kepala KPPN Putussibau Bapak Chandra Wibowo dalam paparannya menyampaikan bahwa sejak wabah Covid-19 memasuki gelombang kedua yang ditandai dengan merebaknya varian delta mulai periode Juni-Juli 2021, secara nasional kasus Covid-19 meningkat secara signifikan. APBN terus bekerja keras untuk menahan dampak pandemi dan berperan sebagai instrumen countercycle untuk penanganan Covid-19 serta menjaga perekonomian agar tidak terkontraksi lebih dalam.

Di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, realisasi APBN menunjukkan kenaikan. Sampai dengan triwulan III tahun 2021 total realisasi APBN mencapai 62,29% atau Rp442,29 M dari total pagu Rp710,071 M. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi satker K/L sebesar Rp145,13 M dari pagu Rp230,015 M (63,10%) dan realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp297,15 M dari total pagu Rp480,056 M (61,90%).

Dari sisi penerimaan, Kepala KP2KP Putussibau, Bapak Ahmad Jefri, menyampaikan kinerja penerimaan perpajakan sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2021. Capaian penerimaan KPP Pratama Sintang (Kabupaten Kapuas Hulu masuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Sintang) sampai dengan akhir September 2021 telah mencapai 74,37% dari target Rp818,45 M. Penerimaan perpajakan untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terealisasi sebesar Rp186,004 M. Dari sisi jenis pajak, PPN dan PPnBM memiliki kontribusi terbesar yaitu 68,44% disusul PPh Non Migas 22,53% serta PBB dan BPHTB sebesar 9,02%. Sementara dari sisi sektor pajak, Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan menyumbang sebesar 39,38%, sektor konstruksi sebesar 21,41%, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,10%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 9.33% dan sektor industri pengolahan juga berkontribusi 9,06%. Bapak Rochmadi (Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, BKD Kapuas Hulu) dalam paparannya menyampaikan bahwa alokasi APBN melalui dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang masuk ke postur pendapatan APBD Kapuas Hulu cukup besar. Dana TKDD tersebut berasal dari DAU, DAK Fisik dan Non Fisik, DBH, DID dan Dana Desa. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan pertengahan bulan Oktober mencapai 70,63% yang ditopang oleh pendapatan transfer sebesar Rp72,34%, PAD sebesar 50,44% dan pendapatan lain-lain sebesar 47,61%. Dari sisi belanja daerah, telah terealisasi 56,20% yang berasal dari komponen belanja operasi 62,29%, belanja modal 48,23%, belanja tidak terduga 17,50%, dan belanja transfer mencapai 55,44%. Sedangkan secara keseluruhan, belanja TKDD untuk DAK Fisik mencapai 48,38%, DAK Non Fisik 53,92%, Dana Desa 100%, DID sebesar 41,99%.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan pemberian piagam penghargaan kepada Satker mitra kerja. Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan oleh Kepala KPPN Putussibau dengan KPA Satker mitra kerja. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan penyaluran APBN melalui KPPN Putussibau berjalan tertib, transparan dan akuntabel. Selain itu juga merupakan bentuk perwujudan gerakan anti korupsi. KPPN Putussibau merupakan instansi pertama di Kabupaten Kapuas Hulu yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB. Pemberian piagam penghargaan oleh KPPN Putussibau kepada Satker Mitra Kerja yang memiliki kinerja terbaik untuk Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Kategori Kepatuhan Pengelolaan Rekening, Kategori Kecepatan dan Ketepatan Penyampaian Rekosiliasi serta Kategori Kecepatan dan Ketepatan Penyampaian LPJ Bendahara.

#KemenkeuSatu #Sinergi #KawalAPBN #KapuasHulu

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search