Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat Tahun 2021 mendeskripsikan capaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat pada tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat selaku pimpinan unit kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara selaku atasan langsung pada awal tahun 2021, yang terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formula dan target yang jelas dan terukur. Dengan dukungan semua pihak baik internal maupun eksternal, capaian realisasi 20 (dua puluh) IKU tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada sisi pengelolaan anggaran, KPPN Rantauprapat telah merealisasikan penyerapan DIPA TA 2021 untuk semua jenis belanja sebesar 97,26%, yaitu Rp1.563.748.742,00 dari total pagu sebesar Rp1.607.874.000,00. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat terus berupaya melakukan perbaikan baik dari sisi kinerja maupun dari sisi organisasi dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra kerja KPPN Rantauprapat, upaya tersebut melalui berbagai inovasi dan pelayanan, peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan pengelolaan kinerja sehingga dapat mengantarkan DJPb mewujudkan visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.

Unduh disini

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat Tahun 2020 mendeskripsikan capaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat pada tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat selaku pimpinan unit kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara selaku atasan langsung pada awal tahun 2020, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formula dan target yang jelas dan terukur. Dengan dukungan semua pihak baik internal maupun eksternal, capaian realisasi 18 (delapan belas) IKU tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada sisi pengelolaan anggaran, KPPN Rantauprapat telah merealisasikan penyerapan DIPA TA 2020 untuk semua jenis belanja sebesar 99.38%, yaitu Rp 2.096.188.370 dari total pagu sebesar Rp 2.109.301.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Selain itu, KPPN Rantauprapat juga telah menghasilkan berbagai capaian membanggakan selama tahun 2020, antara lain beberapa penghargaan yang didapat baik itu tingkat wilayah maupun tingkat eselon I dan MENPAN-RB.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat terus berupaya melakukan perbaikan baik dari sisi kinerja maupun dari sisi organisasi dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra kerja KPPN Rantauprapat, upaya tersebut melalui berbagai inovasi LAKIN KPPN RANTAUPRAPAT TAHUN 2020 dan pelayanan, peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan pengelolaan kinerja sehingga dapat mengantarkan DJPb mewujudkan visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.

Unduh di sini

#KanwilSumut

#KPPNRantauprapat

#DJPbKawalAPBN

#PemulihanEkonomiNasional

#MengawalAPBNIndonesiaMaju

Rantauprapat [10/11/20]. Masa Pandemi Covid-19 tidak menghalangi para pegawai KPPN Rantauprapat untuk melaksanakan kegiatan Upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Ke-75 yang diperingati setiap tanggal 10 November. Upacara kali ini bertemakan "Pahlawanku Sepanjang Masa". Upacara yang dilaksanakan ini dilakukan secara daring atau online melalui kanal Youtube Kementerian Keuangan.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam salah satu sambutannya beliau mengajak seluruh jajaran Pungawa Kementerian Keuangan untuk selalu menjaga kesehatan dan Ikut dalam melakukan pertempuran melawan Covid-19.  Beliau Mengajak seluruh jajaran kementerian keuangan untuk sama-sama berdoa, untuk mendoakan para rekan kerja kita, keluarganya maupun kerabat kita yang telah mendahului kita karena terkena pandemi terkena covid-19, mereka semua adalah para pahlawan bagi bangsa Indonesia sebagai bagian dalam perjalanan melawan Covid-19. Selain itu beliau mengajak seluruh jajaran kementerian keuangan untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari para pahlawan kita terdahulu dalam memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam momentum yang baik ini, Pimpinan dan seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Rantauprapat berkomitmen akan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagai bentuk dalam wujud ikut melakukan perlawanan terhadap Covid-19.

Al Udin

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat membuat komitmen terhadap seluruh pejabat/pegawai pada KPPN Rantauprapat dengan menandatangani Pakta Interitas Internal dan Kontrak Kinerja Tahun 2021. Adapun penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 bertempat di Aula Utama KPPN Rantauprapat. Sebelum dilakukannya penandatanganan Pakta Integritas Kepala KPPN Rantauprapat Bapak Anthoni Manullang mengingatkan kepada seluruh pejabat dan pegawai agar tetap menjaga Integritas agar KPPN Rantauprapat tetap terus Berjaya dan dikenal Masyarakat.

Selanjutnya bentuk komitmen pejabat/pegawai KPPN Rantauprapat untuk mencapai visi dan misi organisasi dan menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Jum’at Tanggal 29 Januari 2021 Kepala KPPN Rantauprapat dan seluruh pejabat/pegawai melakukan Penandatangnan Kontrak Kinerja Tahun 2021. Penandatanganan Kontrak Kinerja ini adalah kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas target kinerja yang akan dicapai. Bapak Anthoni Manullang selaku Kepala KPPN Rantauprapat menyampaikan bahwa dengan adanya penandatangan Kontrak Kinerja ini seluruh pejabat dan pegawai agar tetap semangat bekerja dan memberikan kontribusi yang terbaik terhadap organisasi. Selain itu juga Kerjasama serta Koordinasi yang baik tetap harus ditingkatkan sehingga terwujudnya Nilai Kinerja Organisasi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

#kanwilsumut

#kontrakkinerja2021

#paktaintegritas

#DJPbKawalAPBN

#PemulihanEkonomiNasional

Bertempat di aula KPPN Rantauprapat, pada hari Selasa 15 Desember 2020 dilaksanakan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2021 kepada satker mitra kerja KPPN Rantauprapat. Tidak seperti tahun sebelumnya dimana penyerahan DIPA dilaksanakan secara serempak, pada tahun 2021 prosesi penyerahan DIPA dilaksanakan secara simbolis pada beberapa satker dan menggunakan zoom bagi sebagian besar satker yang menjadi mitra kerja KPPN Rantauprapat. Hal tersebut dikarenakan masih berlangsungnya pandemi Covid 19.

Dalam sambutannya, Bapak Antoni Manullang selaku Kepala KPPN menyampaikan mengenai percepatan pelaksanaan anggaran. Satker/Pemda diminta mempersiapkan persyaratan-persyaratan administratif yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran. Hal ini ditekankan agar begitu tahun 2021 dimulai, kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula terkait Kebijakan Strategis APBN tahun 2021 oleh kepala Seksi PDMS KPPN Rantauprapat. Eliser Silalahi selaku Kepala Seksi PDMS menyampaikan fokus-fokus belanja pada APBN 2021. Belanja pada tahun 2021 difokuskan pada Pemulihan Ekonomi Nasional dengan titik berat pada bidang Pendidikan, Infrastruktur, Perlindungan Sosial, Kesehatan, Ketahanan Pangan, TIK, dan Pariwisata.

Jumlah anggaran yang dikelola oleh KPPN Rantauprapat pada tahun 2021 berjumlah Rp372,6 miliar. Dengan besaran anggaran tersebut diharapkan dapat memutar perekonomian di wilayah Labuhanbatu raya dan membantu pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Sebagai penghujung acara, Kepala KPPN Rantauprapat memberikan apresiasi pada beberapa satker yang menunjukan kinerja yang baik dan proaktif dalam pelaksanaan angaran tahun 2020. Ada beberapa kategori apresiasi yang diberikan, yaitu : Pencapaian IKPA, Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyampaian LPJ Bendahara, Penyampaian RPDH, serta apresiasi kepada Pemda terkait pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa.

Berikut rincian penerima apresiasi pada acara penyerahan DIPA tersebut.

1. IKPA Kategori Pagu Besar

• Peringkat Pertama : Pengadilan Negeri Rantauprapat (098675)
• Peringkat Kedua : Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat
• Peringkat Ketiga : Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu

2. IKPA Kategori Pagu Sedang

• Peringkat Pertama : UPP Leidong
• Peringkat Kedua : MAN 2 Kab. Labuhanbatu
• Peringkat Ketiga : Pengadilan Agama Rantauprapat (401812)

3. IKPA Kategori Pagu Kecil

• Peringkat Pertama : Pengadilan Negeri Rantauprapat (099195)
• Peringkat Kedua : Pengadilan Agama Rantauprapat (401813)
• Peringkat Ketiga : Kantor Kemenag Kab. Labuhanbatu (299262)

4. Pelaksanaan Rekonsiliasi

• Peringkat Pertama : MTsN 3 Kab. Labuhanbatu
• Peringkat Kedua : KPU Kab. Labuhanbatu Utara
• Peringkat Ketiga : UPP Tanjung Sarang Elang

5. Penyampaian LPJ Pengeluaran

• Peringkat Pertama : Pengadilan Negeri Rantauprapat
• Peringkat Kedua : MAN 1 Kab. Labuhanbatu Utara
• Peringkat Ketiga : Kantor Kemenag Kab. Labuhanbatu (299259)

6. Penyampaian LPJ Penerimaan

• Peringkat Pertama : UPP Tanjung Sarang Elang
• Peringkat Kedua : Polres Labuhanbatu
• Peringkat Ketiga : Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

7. Penyampaian RPDH

• Peringkat Pertama : MTsN 1 Kab. Labuhanbatu Utara
• Peringkat Kedua : BPS Kab. Labuhanbatu Selatan
• Peringkat Ketiga : Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

8. Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa

• Peringkat Pertama : Pemda Labuhanbatu
• Peringkat Kedua : Pemda Labuhanbatu Selatan
• Peringkat Ketiga : Pemda Labuhanbatu Utara

Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 diberikan kepada 2 pemda lingkup KPPN Rantauprapat. Penyerahan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia kepada kedua pemerintah daerah tersebut dilaksanakan di aula KPPN Rantauprapat pada hari Kamis 5 November 2020. Hadir dalam penyerahan penghargaan tersebut Bupati Labura Bapak Khairuddin Syah Sitorus sedangkan dari Labuhanbatu Selatan diwakili oleh Sekda Bapak Zulkifli.

Dalam sambutannya, Bupati Labura menyampakan bahwa pemberian opini WTP merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pada penyusunan laporan keuangan di daerah.

Kepala Bidang Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Ibu Mercy Monika yang mewakili Menteri Keuangan dalam penyerahan penghargaan tersebut menyampaikan bahwa “WTP salah satu jalan mendapat Dana Insentif Daerah (DID). Dimana dari seluruh kabupaten/kota di Sumut hanya 17 kota yang mendapatkan predikat WTP. Tidak setiap daerah bisa mendapat opini WTP, bahkan yang sudah WTP tidak ada jaminan untuk tetap mendapatkan opini WTP”.

“Hanya ada satu cara untuk mendapatkan opini WTP dari BPK, yaitu melalui perbaikan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Tidak perlu ada pendekatan untuk mendapatkan opini WTP”, kata ibu Mercy Monika.

Dalam penyerahan penghargaan tersebut, Pemda Labusel selain mendapatkan piagam juga mendapatkan plakat dikarenakan mampu mempertahankan opini WTP 5 kali berturut-turut.

Ibu Mercy Monika juga menambahkan bahwa untuk mendapatkan DID ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Pemda, yaitu

1. Mendapatkan opini WTP oleh BPK
2. Penyusunan APBD tepat waktu
3. Adanya e-government yang terdiri atas :
1. e-procurement yang telah dinilai oleh LKPP
2. e-budgeting yang telah dinilai oleh Kemendagri

sebagai penutup, ibu Mercy Monika juga mendorong pemda untuk bisa mengoptimalkan kinerja agar Pemda yang telah mendapatkan opini WTP juga bisa mendapatkan tambahan anggaran melalui alokasi DID yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Kontributor Kurniawan Budi Irianto