Salah satu langkah keberhasilan dalam mencapai sasaran strategi adalah melaksanakan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-402/PB/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Highlights Langkah-Langkah Manajerial Berbasis Prinsip Strategy Focused Organization (SFO) di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) baik itu IKU Kemenkeu Three, Kemenkeu Four maupun Kemenkeu Five untuk tahun 2020. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat Bapak Anthoni Manullang bersama pengelola kinerja, pejabat dan seluruh pegawai KPPN Rantauprapat membahas masing-masing IKU yang dianggap menantang dan IKU yang tidak memberikan dampak terhadap kinerja organisasi. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kepala KPPN Rantauprapat, bahwa reviu IKU ini adalah untuk memberi masukan kepada pusat dalam pengambilan keputusan dan seluruh pegawai dapat mengajukan usulan baru (jika ada) yang akan di akomodir oleh pengelola kinerja KPPN Rantauprapat.

Pengelola Kinerja melalui Kasubbag Umum yaitu Bapak Al Udin memaparkan IKU dimulai dari IKU Kemenkeu Three lalu IKU kemenkeu Four dan IKU Kemenkeu Five seluruh pegawai untuk tahun 2020 serta target yang telah ditetapkan. Selanjutnya setelah pemafaran diminta kepada semua pejabat/pegawai untuk dapat memberikan evaluasi terhadap IKU masing-masing yang dituangkan kedalam matrik. Selain evaluasi terhadap IKU Tahun 2020, diminta juga kepada seluruh pegawai untuk mengusulkan IKU baru yang tentunya apabila pekerjaan yang dilaksanakan selama ini belum tertuang kedalam IKU yang ada pada tahun 2020. (Al)

Salam Perbendaharaan……
Yel-yel Perbendaharaan mengawali kegiatan briefing pagi pada KPPN Rantauprapat. Setelah beberapa saat kegiatan briefing pagi ditiadakan akibat pandemi, pada Kamis 15 Oktober 2020 kegiatan tersebut diadakan kembali. Dalam arahannya, Kepala KPPN Rantauprapat menyerukan kepada seluruh pegawai dan PPNPN untuk selalu menjaga kesehatan terutama dalam menghadapi Akhir Tahun 2020. Setiap pegawai agar mempedomani Perdirjen 20/PB/2020 tentang LLAT dan memberikan informasi kepada satker terkait batas waktu penyampaian SPM dan penyampaian PPDH.

Kepala KPPN Rantauprapat juga menegaskan kembali kepada seluruh pegawai dan PPNPN agar terus menjaga integritas dalam pemberian layanan. Selain itu, Kepala KPPN Rantauprapat juga memberikan penekanan kepada KPPN sendiri melalui Sub Bagian Umum agar dalam pelaksanaan tugas tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam melakukan belanja untuk keperluan kantor misalnya, jangan sampai muncul keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi atas belanja tersebut dan tetap selalu menjaga integritas. (KBI)

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-22/MK.1/2020 tentang Sistem Kerja Kementerian Keuangan Pada Masa Transisi Dalam Tatanan Normal Baru, Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-415/PB/2020 hal Penegasan lmplementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-22/MK.1/2020 tentang Sistem Kerja Kementerian Keuangan pada Masa Transisi Dalam Tatanan Normal Baru, KPPN Rantauprapat melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) secara virtual (Online) dengan menggunakan aplikasi Zoom

Hal tersebut guna mendukung dan mematuhi anjuran pemerintah dalam menjalankan pekerjaan pada masa transisi dalam tatanan normal baru, sehingga antar satu pegawai dengan yang lainnya tidak bersentuhan demi menghindari penyebaran virus Covid-19.

Seperti dalam Kegiatan Gugus Kendali Mutu dalam rangka Pemahanan Strategi Organisasi untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Organisasi menggunakan tools STEP, SWOT dan TOWS dan Progress ZI -WBK yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 11 Juni 2018 yang lalu, kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi zoom, juga pemaparan materi tentang pencapaian IKU pegawai yang dilaksanakan rutin secara mingguan dilaksanakan juga secara virtual.

Sebagai tindak lanjut atas penunjukkan KPPN Rantauprapat untuk mengikuti penilaian WBK, pada Kamis 15 Oktober 2020 dilaksanakan Rapat Manajemen untuk membahas Persiapan Penilaian WBK pada KPPN Rantauprapat.
Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Anthoni Manullang selaku Kepala KPPN Rantauprapat yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon IV pada KPPN Rantauprapat. Dalam rapat teresebut dibahas tentang persiapan yang sudah dilaksanakan serta review ulang bahan presentasi yang akan disampaikan kepada tim penilai dari KemenpanRB.
Tak lupa Kepala KPPN juga menyinggung masalah jaringan internet mengingat pemaparan materi kemungkinan besar akan dilaksanakan secara online.
Sebagai penutup Kepala KPPN menyampaikan agar tetap menjaga semangat, menjaga kekompakan, serta menjaga kesehatan agar dalam pemaparan nanti dapat berjalan dengan lancar.

Memasuki triwulan keempat tahun 2020, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Perdirjen20/PB/2020 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020. KPPN Rantauprapat pada tanggal 14 Oktober 2020 melalui video conference menyelenggarakan sosialisasi LLAT tahun 2020. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala KPPN Rantauprapat Bapak Anthoni Manullang dengan Moderator Bapak AL Udin selaku Kasubbag Umum. Materi dalam sosialisasi tersebut disampaikan oleh Bapak Abil, Bapak Jaka, dan Bapak Septi Irawan dari KPPN Rantauprapat. Secara singkat dalam Perdirjen tersebut diatur antara lain mengenai batas waktu penyampaian SPM, Penyampaian Rencana Penarikan Dana Harian (RPDH) serta penyampaian Laporan Keuangan tahun 2020.

Batas Waktu Penyampaian SPM

Langkah-langkah akhir tahun dimulai pada 1 Oktober 2020. Terhadap pengadaan barang/jasa dengan BAST/BAPP sampai dengan 30 September 2020, pengajuan SPM ke KPPN Rantauprapat dibatasi paling lambat tanggal 12 Oktober 2020. Pengajuan SPM UP/TUP ke KPPN Rantauprapat paling lambat pada 7 Desember 2020. Detil batas waktu penyampaian SPM ke KPPN Rantauprapat dalam infografis berikut.

Dalam Perdirjen tersebut juga diatur simplifikasi jaminan akhir tahun, dimana untuk tahun 2020 pengaturan jaminan akhir tahun yang disampaikan ke KPPN hanya asli jaminan dan surat kuasa klaim.

Penyampaian Rencana Penarikan Dana Harian (RPDH)

Pengaturan RPDH sudah dimulai sejak tahun lalu dengan istilah PPDH. Penyampaian RPDH seharusnya dimulai mulai Oktober sampai dengan Desember 2020. Berhubung sosialisasi LLAT baru dilaksanakan pada taggal 14 Oktober 2020, maka cut off pelaksanan RPDH dimulai pada tanggal 19 Oktober 2020. Updating RPDH dilakukan minimal seminggu sekali. RPDH dapat dipakai untuk beberapa SPM, tidak terbatas untuk 1 SPM sebagaimana PPDH tahun yang lalu.

Penyampaian Laporan Keuangan tahun 2020

Penyampaian Laporan Keuangan untuk transaksi tahun 2020 adalah penutup LLAT 2020. Agar laporan keuangan yang dihasilkan andal, masing-masing satker harus memastikan bahwa data transaksi yang diupload di Aplikasi e-rekon tidak terdapat TDK serta transaksi terkait BMN tidak terdapat selisih.

Penyampaian Laporan Keuangan tahun 2020 dapat disampaikan ke KPPN Rantauprapat dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.

Materi kegiatan dapat di unduh disini

Realisasi APBN s.d Bulan Juni Tahun 2020 pada KPPN Rantau Prapat adalah sebesar 34,03%. Jika dilihat perjenis Belanja, realisasi tertinggi adalah Belanja Modal sebesar 62,41%, lalu diikuti  oleh Belanja Barang sebesar 51,04%, Belanja Pegawai sebesar 45,85%, sedangkan penyerapan terendah adalah Belanja Transfer sebesar 17,65% yang terdiri dari penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan Pagu sebesar Rp. 340.483.533.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 60.085.164.900,-.