Pelaksanaan Online FGD Rencana Kelangsungan Bisnis (Business Continuity Plan) Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana termuat dalam Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-695/PB/2018 pada KPPN Rantauprapat. Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Rantauprapat dan diikuti oleh seluruh pegawai secara online melalui aplikasi Zoom.

#kanwildjpbsumut
#mengawalapbnindonesiamaju

kppnrantauprapat mengadakan FGD DAK Fisik dan Dana Desa secara online kepada seluruh pemda di wilayah kerja kppn. Semoga penyaluran segera terealisasi dalam bulan ini. Semangat...

Rantauprapat (Kamis, 28/02). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat menggelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).

Pencanangan diawali dengan sambutan Kepala KPPN Rantauprapat Sukmaning Dwiaryanti. Dalam sambutannya beliau menyampaikan kegiatan pencanangan Pembangunan Zona Intengritas menuju WBK ini dilaksanakan dengan merujuk pada keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-814/PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara serta berdsarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan No. ND-96/PB/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Unit Kerja yang Melaksanakan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPPN Rantauprapat merupakan salah satu unit kerja yang ditetapkan melaksankan akselerasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2019.

Pencanangan ini merupakan bagian dari kesungguhan KPPN Rantauprapat dalam hal pengukuhan diri untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme disertai dengan upaya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan reformasi birokrasi yang akuntabel.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk dapat turut membantu dan mengawal kami dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ini dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu kegiatan ini menjadi komitmen KPPN Rantauprapat dalam menerapkan program anti korupsi dan anti gratifikasi yang sungguh-sungguh tidak hanya tertuang pada pakta integritas yang ditanda tangani. Selanjutnya setelah pencanangan, kami harus memenuhi indikator utama sebagai bagian dari akselerasi pembangunan zona integritas.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara  Bakhtaruddin turut hadir dalam deklarasi ini. Beliau meminta pimpinan beserta seluruh jajaran KPPN Rantauprapat agar berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atas predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai tekad untuk berkomitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kerja. Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tahap pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dengan melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, dan selanjutnya dilakukan penataan Standar Operating Procedure (SOP), Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Pengawasan. Setelah dilakukan tahap-tahap tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil akhirnya adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pencanangan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan sebagai katalisator modernisasi dan reformasi birokrasi. Hal ini juga menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam melakukan pelayanan yang prima dan maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPPN Rantauprapat menerapkan prinsip service excellence, penyelesaian pekerjaan berdasarkan SOP dan berbasis IT serta pelayanan tanpa biaya dengan prinsip zero tolerance terhadap pungutan liar, KKN dan gratifikasi. Selain itu, Kepala BPN Labuhan Batu juga menyampaikan Testimoni tentang Pelayanan KPPN Rantauprapat. Beliau mengatakan, ‘’sangat berterima kasih atas pelayanannya yang cepat, tepat dan tanpa biaya apapun yang telah diberikan oleh KPPN kepada kami, harapan kedepan agar KPPN Rantauprapat tetap seperti ini dalam meberikan pelayanannya kepada satuan kerja’’.

Pencanangan ini merupakan langkah awal pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang dilakukan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala KPPN Rantauprapat dan seluruh pegawai KPPN Rantauprapat dan dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi oleh pimpinan dan seluruh pegawai bahwa KPPN Rantauprapat telah siap membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Penandatanganan Pakta Integritas disaksikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Kapolres Labuhan Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, dan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat. Deklarasi pencanangan Pembangunan Zona Integritas  menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada KPPN Rantauprapat dihadiri oleh mitra kerja Perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu, Satuan Kerja Lingkup KPPN Rantauprapat, Pimpinan Perbankan, Pimpinan BPJS, dan Pimpinan Pengadaian wilayah KPPN Rantauprapat. (Al)

Telah dilaksanakan Refreshment Training aplikasi SAKTI Web periode Triwulan I 2020 pada KPPN Rantauprapat.
Kegiatan yang diikuti oleh admin, operator, dan approver aplikasi SAKTI pada masing-masing satker ini diselenggarakan melalui video conference.

#kanwildjpbsumut
#mengawalapbnindonesiamaju

Rantauprapat [13/01/20]. 

Pelaksanaan ujian sertifikasi Bendahara pada KPPN Rantauprapat berjalan dengan lancar, Ujian diikuti oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang belum memiliki Sertifikat bendahara. Bendahara Negara Tersertifikasi yang selanjutnya disingkat BNT adalah gelar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lulus Ujian Sertifikasi.

Sebelum memulai Ujian, Bapak Al Udin selaku Plh. Kepala Kantor mengingatkan pentingnya bendahara untuk memiliki Sertifikat atau Tersertifikasi, 

Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2016 diatur ketentuan bahwa:

1. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat Bendahara. ( Pasal 2 Ayat (1)).
2. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku. (Pasal 7 Ayat (1)).
3. Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Penqetuaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (Pasal 8).

Seluruh peserta diingatkan untuk melaksanakan ujian dengan tetap menjaga integritas, sehingga hasil yang dicapai merupakan hasil yang positif.

Kegiatan berlangsung dengan lancara sampai akhir acara, dan semua peserta mendapatkan hasil yang memuaskan.

Rantauprapat, (Selasa/26/02). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019 di antaranya adalah Perbendaharaan Menyapa. Kegiatan ini merupakan kelanjutan bagian dari Hari Bakti Perbendaharaan 2019 berupa KPPN Goes To SMKN 1 Rantau Utara. Kegiatan ini dilaksanakan  dengan mengenalkan dan memberikan edukasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan materi utama “Mengenal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan” (26/2/2019) di Aula SMKN 1 Rantau Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plh. Kepala KPPN Rantauprapat Bapak Al Udin, para Pejabat eselon IV dan pegawai KPPN Rantauprapat, Kepala Sekolah SMKN 1 Rantau Utara yang diwakili oleh Bapak Nurdin dan jajarannya, serta sebanyak 100 siswa dari berbagai kelas. Kegiatan Perbendaharaan Menyapa ini dimulai pada pukul 09.00 WIB yang dibuka dengan sambutan Kepala Sekolah dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPPN Rantauprapat. Kepala Sekolah SMK N 1 Rantau Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nurdin, menyampaikan bahwa kegiatan Perbendaharaan Menyapa akan membuka wawasan terkait Keuangan Negara dan APBN, dan siswa-siswi dapat mengetahui tentang KPPN Rantauprapat pada khsusunya, selain itu infomasi yang bermanfaat bagi siswa-siswi terkait Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN), dan berpesan agar siswa-siswai dapat mengikuti dengan seksama agar bisa menjadi motivasi bagi diri masing-masing.

Sementara Kepala KPPN Rantauprapat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbagian Umum, Al Udin, S.Kom menyampaikan dan mengenalkan latar belakang dan tujuan Hari Bakti Perbendaharaan dan Kegiatan Perbendaharaan Menyapa. Disampaikan pula secara umum kedudukan KPPN Rantauprapat sebagai instansi vertikal kementerian Keuangan sekaligus Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. Plh Kepala KPPN Rantauprapat berharap agar siswa-siswi SMK N 1 Rantau Utara dapat menjadi generasi penerus pengelola keuangan negara dengan penuh amanah, integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi.

Selanjutnya, kegiatan diteruskan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh para Treasury Management Representative (TMR) sekaligus Customer Service (CSO) KPPN Rantauprapat Jaka Utama dan Petugas Front Office  (FO) Abil Fikri Audia terkait tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dalam penyaluran APBN, Mengenal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa Profil singkat dan pengenalan PKN STAN. Selain penyampaian materi dilakukan Sharing Session atau Tanya jawab, hal tersebut ditandai dengan tingginya antusiasme para siswa dalam bertanya. Tak lupa dibagikan doorprize bagi siswa-siswi yang aktif berupa Souvenir dari KPPN Rantauprapat. Pada kesempatan ini juga Plh. KPPN Rantauprapat menyerahkan piagam penghargaan untuk SMK N 1 Rantau Utara sebagai ungkapan terima kasih pada tuan rumah atas terselenggaranya kegiatan ini.

Selain Penyampaian materi, Tim Kreatif KPPN Rantauprapat yang digagas oleh Irham Buana Putra melombakan yel-yel pada saat itu juga, selain yel-yel, acara quiz cerdas cermat juga di kemas dengan baik dan sukses. Para siswa-siswi dengan sangat riang dan gembira mengikuti quiz tersebut. Sebelum nya terdapat beberapa penampilan yang disajikan oleh siswa-siswi SMK N 1 Rantauprapat yaitu penampilan beatbox dan Seni Suara. Di penghujung acara, para siswa-siswi diberikan tantangan berupa komentar terbaik yang dapat diikuti melalui media instagram KPPN Rantauprapat. (AL)

 #kppnrantauprapat,

#PerbendaharaanMenyapa,                                                        

#MengawalAPBNMembangunNegeri,

#KPPNGoesToSMKN1RantauUtara,

#UangKita

#Kanwildjpbsumut