Rantauprapat, 12 Februari 2019. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantauprapat selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) didaerah mengadakan Ujian Sertifikasi Bendahara. Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan  Nomor ND-212/PB.7/2019 terkait dengan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode I Tahun 2019. Sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Ujian, Pelaksanaan Ujian sertifikasi pada KPPN Rantauprapat dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 12 Februari 2019 Pukul 10.30 WIB s.d selesai.

Kegiatan pelaksanaan ujian ini di awali oleh Kata Sambutan dari Plh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantauprapat Bapak Al Udin sekaligus membuka acara tersebut. Selain itu, disampaikan  terkait  review materi Ujian Sertifikasi Bendahara oleh para Treasury Management Representative (TMR) KPPN Rantauprapat yaitu Bapak Rafles Ricadson Purba dan Bapak Jaka Utama, materi tersebut merupakan penyegaran (refreshment) untuk para peserta ujian.

Ujian Sertifikasi Bendahara ini dilaksanakan berbasis komputer yang terhubung dengan internet (online) dengan mekanisme Internet-Based Test (IBT) maupun mekanisme Computer-Based Test (CBT) yang terintegrasi. Semoga para peserta dalam Ujian Sertifikasi Bendahara dapat mengikuti ujian dengan seksama dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan (lulus). (Al)

        Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan merupakan dokumen komitmen seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan dan sebagai salah satu panduan untuk mengukur kinerja selama periode satu tahun.

      Agenda penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2018 di KPPN Rantauprapat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 dan dihadiri serta ditandatangani oleh segenap jajaran pegawai KPPN Rantauprapat merupakan momen yang sangat penting. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan penandatanganan Kontrak Kinerja maka kinerja organisasi maupun kinerja individu pegawai akan dievaluasi dan diukur sepanjang tahun 2019.

        Penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2019 ini bukan sekedar diartikan sebagai sebuah acara seremonial, namun juga harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh para pegawai. Setiap pemilik Kontrak Kinerja agar selalu meneliti, mengingat, dan mengevaluasi apakah Kontrak Kinerja telah dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran di sepanjang tahun 2019.

          Segenap pegawai KPPN Rantauprapat  telah berkomitmen untuk mengawal dan mewujudkan target-target kontrak kinerja yang telah ditandatangani. Dengan semangat kebersamaan, sinergi, serta dilandasi integritas dan profesionalisme, yakin capaian IKU dapat diwujudkan. (Ai)

     Pada hari Jumat (28/12/2018) bertempat di Ruang GKM KPPN Rantauprapat, diadakan kegiatan Survei Efektivitas Pelaksanaan Kredit Program Ultra Mikro (UMi). Kegiatan ini didasari atas amanat yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pembiayaan Ultra Mikro. Monitoring dan evaluasi dimaksud dilakukan salah satunya melalui survei terhadap para debitur. Kegiatan survei dilakukan terhadap debitur pada Kantor Cabang Pegadaian Rantauprapat yang merupakan salah satu LKBB penyalur kredit program di wilayah kerja KPPN Rantauprapat. Kegiatan survei ini dihadiri oleh 15 debitur Kredit Program Ultra Mikro yang didampingi oleh Bapak Lutfi selaku Kacab. Pegadaian Rantauprapat beserta beberapa orang staf. Acara dibuka dengan sambutan dari ibu Sukmaning Dwiaryanti selaku Kepala KPPN Rantauprapat.

     Acara selanjutnya adalah pengisian lembar survei oleh para debitur yang dipandu oleh Irham Buana Putra selaku Kepala Seksi Bank KPPN Rantauprapat dibantu oleh pihak Pegadaian. Para debitur begitu antusias dalam mengisi lembar survei. Situasi seketika menjadi ramai karena banyaknya pertanyaan yang dilemparkan oleh para debitur yang kesulitan dalam mengisi lembar survei kepada pemandu pengisian lembar survei. Setelah berakhirnya sesi pengisian lembar survei, diadakan sesi tanya jawab antara debitur dengan pihak Pegadaian. Para debitur dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan maupun uneg-uneg terkait penyaluran kredit program Ultra Mikro yang diselenggarakan oleh Kantor Cabang Pegadaian Rantauprapat. Sesi tanya jawab yang berlangsung dengan begitu intens diakhiri dengan penyerahan souvenir secara simbolis kepada pihak Debitur dan pihak Pegadaian oleh Ibu Sukmaning Dwiaryanti.

     Pelaksanaan kegiatan survei diakhiri dengan penutupan oleh ibu Sukmaning Dwiaryanti. Beliau berharap melalui penyaluran kredit program oleh LKBB dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Labuhanbatu Raya. Beliau juga berpesan kepada para debitur untuk lebih mengeksplor potensi usaha mengingat masih minimnya variasi kegiatan usaha yang ada di wilayah Labuhanbatu Raya. Setelah berakhirnya kegiatan Sosialisasi, Ibu Sukmaning Dwiaryanti mengajak para undangan untuk berfoto bersama sebelum kembali ke tempat tugas masing-masing. (ss)

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, KPPN Rantauprapat menyelenggarakan sosialisasi terkait peraturan tersebut kepada seluruh satker lingkup KPPN Rantauprapat.

Adapun peserta yang diundang adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara. Acara sosialisasi diselenggarakan pada Hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 mulai pukul 09.00 s.d. 12.30 WIB bertempat di Aula KPPN Rantauprapat.

Acara diawali dengan kata sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala KPPN Rantauprapat, Ibu Sukmaning Dwiaryanti. Dalam sambutannya, Ibu Sukmaning menyampaikan beberapa hal penting diantaranya terdapat beberapa perubahan terkait aturan PMK 190 Tahun 2012 khususnya terkait besaran dan proporsi UP serta kaitannya dengan PMK 196 tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Beliau juga berpesan agar pengelolaan keuangan di satker semakin tertib dan disiplin. Satker juga diharapkan agar selalu berkoordinasi dengan KPPN Rantauprapat apabila menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan APBN.

Selanjutnya pada sesi pertama acara sosialisasi, penyampaian materi terkait PMK 178 tahun 2018 disampaikan oleh Bpk. Mhd. Dahlan selaku Kepala Seksi PDMS KPPN Rantauprapat. Beliau mengatakan bahwa di PMK 178 ini terdapat modernisasi pelaksanaan anggaran dengan mekanisme UP yang dilaksanakan dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah. Beliau juga menjelaskan adanya beberapa perubahan terkait ketentuan UP, besaran UP dan proporsi UP tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Terdapat juga penghapusan ketentuan pengembalian jaminan uang muka yang diatur di PMK tersebut.

Acara pada sesi kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai PMK 196 Tahun 2018 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah yang disampaikan oleh Sdr. Jaka Utama, CSO KPPN Rantauprapat. Materi yang disampaikan terkait hal teknis mengenai mekanisme pembayaran yang disebutkan pada PMK 178 tahun 2018. Pada PMK ini diatur secara lengkap dan detail mekanisme pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Sdr. Jaka Utama mengatakan bahwa terhitung mulai 1 Juli 2019 ketentuan mengenai PMK 196 Tahun 2018 ini sudah harus diimplementasikan oleh satuan kerja (satker) khususnya satker lingkup KPPN Rantauprapat.

Setelah sesi penyampaian materi selesai, Bpk. Irham Buana Putra selaku moderator membuka sesi tanya jawab terkait materi yang disampaikan. Bpk. Irham memberi kesempatan 3 orang penanya dari para peserta sosialisasi. Sesi tanya jawab berlangsung dengan lancar karena semua pertanyaan satker dapat dijawab oleh narasumber dengan baik. Antusias para peserta juga terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh satker.

Setelah sosialisasi kedua PMK tersebut selesai, pada sesi ketiga dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi SPT Bendahara dengan narasumber dari KPP Pratama Rantauprapat. Dalam kesempatan tersebut, Narasumber menyampaikan materi tentang kewajiban penyampaian SPT tahunan bagi para Bendahara. Narasumber juga mengingatkan agar pelaporan SPT dilakukan tepat waktu atau bahkan lebih awal untuk menghindari sanksi atau denda yang disebabkan keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Bendahara.

Selanjutnya pada sesi keempat, giliran narasumber dari perbankan yang mengisi acara sosialisasi. Narasumber berasal dari Bank BRI Cab. Rantauprapat. Adapun materi yang disampaikan terkait tata cara perjanjian kerja sama antara Satker dan Bank dalam rangka penerbitan KKP dan mekanisme penerbitan KKP oleh bank mitra DJPb.

Dengan terselenggaranya sosialisasi PMK 178 dan PMK 196 tahun 2018 ini, diharapkan seluruh stakeholder KPPN Rantauprapat dapat memahami isi peraturan tersebut dan memahami kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada tahapan persiapan dan tahapan implementasi aturan terkait. Satker juga diharapkan dapat mengimplementasikan secara penuh pembayaran dengan KKP tanpa ada kendala  mulai 1 Juli 2019. (Zackma)

KPPN Rantauprapat Peringati Hari Bakti Perbendaharaan 2019

KANTOR Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat memperingati Hari Bakti Perbendaharaan 2019 ke-15, yang jatuh setiap 14 Januari, dengan beragam kegiatan, antara lain Perbendaharan Bersinergi, Perbendaharaan Sehat, Refleksi/Tasyakuran, serta kegiatan Perbendaharaan Berbagi yang dilaksanakan di Lapangan Badminton KPPN Rantauprapat pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019.

PERBENDAHARAAN BERSINERGI

Memperingati hari Bakti Perbendaharaan, KPPN Rantauprapat mengundang perwakilan Satuan Kerja lingkup KPPN Rantauprapat, Bank/Pos Persepsi, BPJS dan Pegadaian untuk meningkatkan sinergi yang telah terjalin antara KPPN, satuan kerja serta stakeholder lingkup KPPN Rantauprapat. Para peserta dilibatkan dalam berbagai acara yang dilaksanakan pada hari itu.

PERBENDAHAARAN SEHAT

Kegiatan pertama, Perbendaharaan Sehat, yaitu  senam bersama yang diikuti oleh Seluruh Pegawai KPPN Rantauprapat, Perwakilan Satuan Kerja KPPN Rantauprapat, BPJS, Pegadaian, Bank/Pos Persepsi dan Adik-adik PKL dari SMK Negeri I Rantau Utara dan SMK Siti Banun Sigambal yang sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan di KPPN Rantauprapat.

Setelah selesai senam bersama, acara selanjutnya yaitu sarapan bersama disertai menonton video sambutan dari Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengajak semua insan perbendaharaan agar terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi serta keakuratan di dalam pemberian informasi mengenai keuangan negara. Dan mengajak semua Satker agar mampu meraih predikat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peserta  juga diajak kembali ke masa lalu untuk mengenang perjalanan panjang Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari era sebelum kemerdekaan hingga zaman milenial saat ini.

REFLEKSI/TASYAKURAN HARI BAKTI PERBENDAHARAAN

Refleksi/Tasyakuran yang dibuka dengan kata sambutan dari Kepala KPPN Rantauprapat, Ibu Sukmaning Dwiaryanti menyampaikan kegiatan ini salah satu bentuk kegiatan tasyakuran yang dilaksanakan KPPN Rantauprapat dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan 2019 yang mengusung tema “Tingkatkan Sinergi  untuk Kemakmuran Negeri”. Dan pada kesempatan ini, Ibu Sukmaning Dwiaryanti mengucapkan terima kasih kepada perwakilan satker, Bank/Pos Persepsi, BPJS dan Pegadaian dalam meningkatkan sinergi di semua bidang, baik itu di bidang keuangan maupun koordinasi setiap stakeholder-nya. Setelah selesai kata sambutan dari Kepala KPPN Rantauprapat acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng yg dilakukan oleh Ibu Sukmaning Dwiaryanti.

PERBENDAHARAAN BERBAGI

Perbendaharaan Berbagi yaitu kegiatan kepedulian pegawai DJPb kepada sesamanya, dalam kesempatan ini berbagi rezeki dengan PPNPN KPPN Rantauprapat yaitu pemberian Sembako kepada 7 orang Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) KPPN Rantauprapat.

PERBENDAHARAAN PEDULI LINGKUNGAN

Pada tanggal 1 Februari 2018 segenap pegawai KPPN Rantauprapat termasuk pejabat Eselon III dan Eselon IV melaksanakan kerja bakti dengan membersihkan lingkungan di area sekitar KPPN Rantauprapat. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian lingkungan seluruh pegawai KPPN Rantauprapat, sekaligus sebagai pengingat bahwa tugas dan tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya dilakukan oleh pegawai PPNPN (honorer) tapi juga oleh seluruh pegawai. (Ai)

      Pada hari Kamis (20/12/2018) bertempat di Ruang GKM KPPN Rantauprapat, diadakan kegiatan Rekonsiliasi Iuran Wajib Pemda Triwulan IV Tahun 2018. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan agenda BPJS (Cabang BPJS Kesehatan Cab. Tanjung Balai) bersama dengan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara rutin sekali dalam 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini, KPPN berperan sebagai fasilitator antara kedua belah pihak. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah tentang besaran potongan PFK (iuran wajib BPJS) yang masih tertunggak maupun yang lebih bayar.  Adapun pihak Pemerintah Daerah yang diundang dan menghadiri kegiatan tersebut, antara lain: BPKAD Kab. Labuhanbatu, BPKAD Kab. Labuhanbatu Utara, dan BPKAD Kab. Labuhanbatu Selatan. Kegiatan rekonsiliasi dibuka dengan sambutan dari ibu Sukmaning Dwiaryanti selaku Kepala KPPN Rantauprapat.

      Acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama disampaikan oleh Bapak Ario Trisaksono selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai. Beliau memaparkan secara gamblang besaran tunggakan iuran wajib yang masih menunggak pada masing-masing Pemda. Pemaparan materi sesi kedua disampaikan oleh Irham Buana Putra selaku Kepala Seksi Bank KPPN Rantauprapat. Adapun materi yang disampaikan oleh beliau adalah terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. Beliau memaparkan secara jelas hal-hal pokok terkait dengan Perhitungan Dana Fihak Ketiga kepada para undangan. Sesi pemaparan materi diakhiri dengan dibukanya sesi tanya-jawab. Para peserta secara aktif menyampaikan pertanyaan kepada para pemateri. Diskusi berlangsung dengan intens.

      Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi diakhiri dengan penutupan oleh ibu Sukmaning Dwiaryanti. Beliau berharap dengan adanya kegiatan rekonsiliasi tersebut, pihak Pemda dapat segera menyelesaikan tunggakan yang masih ada sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018.  Setelah berakhirnya kegiatan Sosialisasi, Ibu Sukmaning Dwiaryanti mengajak para undangan untuk berfoto bersama sebelum kembali ke tempat tugas masing-masing. (ss)