Berita

Seputar KPPN Sampit

Penyerahan Penghargaan Opini WTP untuk Kabupaten Kotawaringin Timur dan Focus Group Discussion Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa



Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia memberikan piagam penghargaan Opini WTP 2020. Penghargaan ini diberikan  untuk 15 Pemda Kalimantan Tengah (terdiri atas Pemerintah Provinsi, Kota Palangka Raya, dan 13 Kabupaten) yang  kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi salah satu penerima penghargaan atas prestasi Opini WTP ini. Penghargaan Pemerintah ini sebagai bentuk apresiasi atas  komitmen Pemerintah Daerah untuk menerapkan tata kelola keuangan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan tersebut semoga memberikan semangat Pemda untuk meraih kembali Opini WTP atas LKPD Tahun 2021.  

Penghargaan raihan WTP tahun 2020 untuk Kabupaten Kotawaringin Timur diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo, Didampingi Kepala KPPN Sampit Abas Ashar, kepada Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor.

Selain itu Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalteng Hari Utomo menambahkan bahwa Tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit bagi perekonomian negara dan dunia usaha, Covid-19 telah meruntuhkan target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pandemi Covid-19 menjadi isu sentral di tahun 2020 mengingat dampaknya yang luar biasa, yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, namun juga menimbulkan guncangan sosial dan ekonomi masyarakat serta mengancam stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini telah mengubah wajah dan arah perekonomian Indonesia dan dunia dengan sangat cepat.

Untuk merespon akibat Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan penyelamatan serta mempertahankan kesehatan masyarakat, pemerintah segera merumuskan dan menjalankan extraordinary policy. Extraordinary policy dimanifestasikan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan pemerintah ini juga telah mendapatkan dukungan penuh dari DPR, sehingga Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dimaksud telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Beberapa kebijakan dan langkah strategis yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, di antaranya berupa pemberian stimulus dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta pelebaran defisit APBN Tahun Anggaran 2020 yang diperkenankan melebihi 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Walaupun dalam kondisi extraordinary, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan APBN secara pruden, transparan, dan akuntabel termasuk penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

 Apresiasi diberikan kepada Kabupaten Kotawaringin Timur karena telah mampu melalui tahun 2020 dengan baik, dengan dibuktikan atas prestasi Kabupaten Kotawaringin Timur yang bisa mempertahankan Opini WTP selama lima tahun berturut-turut. Diharapkan ke depan kerjasama serta sinergi yang telah terjalin baik antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah ini dapat semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan Pengelolaan APBN yang Optimal.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search