Berita

Seputar Kanwil DJPb

Memaknai APBN dari Perspektif Budaya Masyarakat di Kalimantan Barat

           Memaknai APBN dari Perspektif Budaya Masyarakat di Kalimantan Barat

oleh Ika Hermini Novianti

 

            Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau lebih sering disebut APBN, akhir-akhir ini menjadi topik hangat diskusi di berbagai media. Animo masyarakat untuk mengetahui seluk beluk APBN semakin meningkat. Tentu saja hal ini perlu disikapi dengan positif oleh segenap warga Ditjen Perbendaharaan, selaku bagian dari Kementerian Keuangan yang mengawal APBN. Peribahasa tak kenal maka tak sayang, sangatlah tepat menggambarkan isu APBN dalam masyarakat saat ini. Apabila masyarakat tidak mengenal APBN dengan baik, bagaimana mungkin masyarakat akan merasa memiliki dan turut aktif dalam mengawasi pelaksanaan APBN.
Sebagaimana diketahui APBN merupakan merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun tidak dapat kita pungkiri, bahwa masih sedikit masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang APBN.

           Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa APBN adalah hal yang hanya ada di forum-forum ekonomi yang dibahas oleh para ekonom, yang hanya dapat ditemui di naskah-naskah akademis semata. APBN masih berjarak dengan masyarakat dan belum dirasakan sebagai hal yang bersentuhan langsung dengan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
           Berbagai aspek APBN perlu diketahui untuk dapat mengenal APBN dengan baik secara utuh. Bagaimana siklus APBN, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan APBN, apa saja unsur dalam APBN, adalah beberapa aspek yang menarik untuk diketahui masyarakat. Dengan muatan informasi yang cukup banyak dan relatif bukan materi yang mudah dicerna, diharapkan masyarakat tetap antusias untuk memahami apa dan bagaimana peran APBN dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disinilah pentingnya kehadiran para punggawa keuangan untuk mendekatkan jarak antara masyarakat dan APBN. Tentu saja diperlukan strategi komunikasi yang tepat sehingga informasi yang cukup berat tadi dapat disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga tujuan utama dapat tercapai, yaitu masyarakat yang mengenal dan merasa memiliki APBN untuk pada akhirnya terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaannya.
            Kemajemukan masyarakat Indonesia membuat tantangan penyusunan strategi komunikasi untuk mengenalkan APBN menjadi lebih menarik. Diperlukan pemahaman multi dimensi untuk mencari pendekatan yang efektif kepada masyarakat. Salah satu aspek yang dapat digunakan adalah budaya. Penyampaian APBN dengan memahami aspek budaya masyarakat setempat menjadi suatu keniscayaan, dan bahkan bisa jadi budaya justru menjadi alat yang efektif dalam penyampaian informasi APBN.
            Sebelum mengulas bagaimana perspektif budaya masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengenalkan APBN, kiranya perlu mengemas APBN dalam bentuk yang sederhana. APBN yang dijabarkan dalam terminologi atau istilah yang akrab dalam komunikasi keseharian masyarakat. Penggunaan analogi sederhana untuk memahami konsep-konsep dalam APBN sangat diperlukan.
            APBN tidak ubahnya alat perencanaan keuangan dalam sebuah rumah tangga. Saat suatu rumah tangga dibentuk, tentunya sudah memiliki tujuan. Yang paling sering digunakan adalah sakinah, mawaddah wa rahmah. Terdengar seperti utopia, namun itulah tujuan dasar rumah tangga. ketika suatu rumah tangga mampu memenuhi segala kebutuhannya, sehingga rumah tangga sejahtera dan bahagia. Agar dapat memenuhi kebutuhannya, tentunya rumah tangga harus memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan, Itu saja belum memadai, ketika akan membelanjakannya harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan. Ada saatnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pendapatan yang ada tidak mencukupi, maka rumah tangga dapat mengambil strategi pembiayaan atau yang biasa disebut utang. Tentunya pengelolaan semua unsur tersebut, yaitu pendapatan, belanja dan utang diperhitungkan secara cermat agar rumah tangga dapat berjalan terkendali sehingga dapat mencapai tujuan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.
           Mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, memerlukan dukungan ekonomi yang kuat. Disinilan APBN berperan dalam perekonomian, yaitu APBN sebagai alat alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBN menjadi alat untuk mengalokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. APBN menjadi alat distribusi dari masyarakat yang memiliki pendapatan untuk menopang kebutuhan masyarakat yang miskin. Dan APBN menjadi alat untuk menjaga stabilitas keberlanjutan pembangunan.
           Penyusunan APBN melibatkan seluruh unsur masyarakat. APBN disusun oleh pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan dan dibahas dengan DPR selaku perwakilan masyarakat. Siklus APBN dimulai dari penyusunan, pembahasan, sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaannya. Sebelum menyepakati besaran APBN, maka harus disepakati terlebih dahulu kondisi dasar perkonomian apa yang digunakan sebagai dasar perhitungan, inilah yang kita kenal dengan asumsi ekonomi makro. Asumsi yang harus disepakati antara lain besaran inflasi, target pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap US dolar, suku bunga surat berharga pemerintah, volume produksi minyak dan gas, dan harga minyak mentah Indonesia. Setelah itu barulah melakukan pembahasan atas tiga komponen dalam APBN, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan.
           Pendapatan terdiri dari penerimaan dan hibah. Penerimaan baik bersumber dari pajak, kepabeanan dan cukai, maupun selain pajak (lebih dikenal sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP). Semua penerimaan tersebut merupakan dana yang yang dihimpun dari masyarakat. Sedangkan hibah dapat berasal dari dalam dan luar negeri.
           Belanja merupakan kewajiban Negara, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan berbagai sektor yang diperlukan uuntuk menunjang kebutuhan masyarakat. Termasuk didalamnya belanja untuk bidang pendidikan sebesar 20% dari total APBN dan anggaran untuk kesehatan sebesar 5%. Sedangkan transfer ke daerah, merupakan alat pemerataan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk didalamnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 26% dari total pendapatan Dalam Negeri netto dan Dana Desa sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah.
           Pembiayaan muncul ketika pendapatan lebih kecil dari belanja, atau lebih dikenal kondisi defisit. Kita menerima pembiayaan, ketika melakukan penarikan pinjaman baik dalam negeri berupa surat utang maupun luar negeri berupa pinjaman. Pada saat yang sama mengeluarkan pembiayaan berupa pembayaran pokok utang, investasi dan penjaminan.
           Setiap tahunnya APBN mengusung tema tertentu (tagline) yang merepresentasikan fokus pada tahun itu. Tagline RAPBN tahun 2019 adalah sehat, adil dan mandiri. Sehat, menunjukkan salah satu kesehatan APBN adalah defisit yang semakin mengecil, yaitu kondisi perbedaan antara pendapatan dan belanja yang semakin kecil. Sedangkan adil meliputi keseimbangan antara pembangunan fisik dan SDM, pembangunan pusat dan daerah, dan distribusi pendapatan yang lebih baik melalui sistem pembayaran pajak progresif. Sedangkan APBN yang mandiri, mewujudkan penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara. Dengan tagline ini, APBN mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia.
           Setelah mendapatkan konsep kemasan APBN yang lebih sederhana, maka saatnya untuk mengelaborasi dengan tatanan budaya masyarakat setempat agar mempermudah penyampaiannya kepada masyarakat. Salah satu etnis mayoritas di Kalimantan Barat adalah dayak, yang merupakan bagian dari tiga etnis terbesar yaitu cina, dayak dan melayu (cidayu). Sehingga wajar dalam berbagai kesempatan, warna budaya dari ketiganya hadir. Dalam pertemuan masyarakat, baik formal maupun informal, akan dapat ditemui salam khas dayak ataupun penggunaan pantun dalam berkomunikasi. Sisi inilah yang dapat di-eksplore dan dimanfaatkan untuk memasukkan informasi APBN dengan cara yang membumi.
           Salam khas yang digunakan ketika akan memulai suatu acara, adalah Adil ka’ talino, Bacuramin ka’ saruga, Basengat ka’ jubata. Dan audiens akan membalas salam tersebut dengan arus … arus … arus yang berarti amin. Salam ini merupakan salam khas suka Dayak, yang berakar dari Dayak Kanayatn. Salam ini dilembagakan pada tahun 2006 melalui musyawarah nasional Dewan Adat Dayak se-Kalimantan, menjadi semboyan atau falsafah masyarakat Dayak.
           Adil ka’ talino, arti kata adil sama dengan adil dalam bahasa Indonesia, yaitu sama atau tidak memihak. Sedangkan ka’ talino berarti kepada manusia. Makna adil ka’ talino adalah menjunjung tinggi sikap adil dalam hubungan sesama manusia dan bermasyarakat. Selanjutnya, bacuramin ka’saruga, bacuramin memiliki arti gambaran, pandangan atau pedoman. Dan ka’ saruga berarti ke surga. Maknanya agar selalu melakukan kebaikan yang merupakan representasi penghuni surgawi. Terakhir, basengat ka’ jubata, basengat artinya bernafas dan ka’ jubata artinya kepada Tuhan. Makna basengat ka’ jubata adalah hidup manusia selalu bergantung pada Tuhan Pemberi Kehidupan.
          Secara keseluruhan makna salam yang menjadi falsafah masyarakat Dayak adalah manusia dalam hidup ini harus bersikap adil kepada sesama, mengedepankan perbuatan-perbuatan baik dan selalu berlandaskan pada Ketuhanan.
          Tagline RAPBN tahun 2019 sehat, adil dan mandiri, terasa sangat dekat dengan falsafah yang ada dalam salam keseharian masyarakat. Aspek keadilan sangat kental dari sisi pendapatan maupun belanja APBN. Pendapatan yang dihimpun dari masyarakat, merupakan wujud partisipasi masyarakat untuk membangun Negara. Hal ini tentu saja salah satu bentuk perbuatan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penerapan sistem pajak progresif juga merupakan salah satu upaya menerapkan keadilan. Demikian pula halnya dalam penyusunan belanja, yang sangat mempertimbangkan pemerataan belanja antara pusat dan daerah, juga keseimbangan pembangunan yang bersifat fisik dan pengembangan sumber daya manusia. Dan pada akhirnya pembangunan akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
*Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat penulis bekerja

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau
Jalan Jenderal Sudirman No.99 Sanggau - 78516
Tel: (0564) 23300

IKUTI KAMI

Search