Berita

Seputar Kanwil DJPb

Sosialisasi LLAT 2018 KPPN Sanggau

             Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-13/PB/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2018 maka KPPN menyelenggarakan sosialisasi terkait peraturan tersebut kepada seluruh stakeholder KPPN Sanggau. Acara sosialisasi tersebut diselenggarakan pada Hari Selasa tanggal 2 Oktober pada pukul 08.30 sampai dengan 12.30 WIB bertempat di Aula KPPN Sanggau.

         Acara dibuka oleh Kepala KPPN Sanggau, Ika Hermini Novianti, dengan menyampaikan tujuan diselenggarakannya acara sosialisasi yaitu terkait pengaturan-pengaturan khusus yang ditentukan untuk menghadapi akhir Tahun Anggaran 2018. Beliau berpesan agar pengelolaan keuangan di satker tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak saja tetapi memerlukan kerjasama dari semua pihak. Sinergi yang baik dapat dibangun melalui inisiasi oleh satker/dinas melalui Focus Group Discussion (FGD) atau dengan sarana komunikasi lain baik melalui email, Whatsapp, Hai DJPB, maupun HAI CSO.

         Penyampaian materi sosialisasi terbagi menjadi tiga bagian yang disampaikan oleh masing-masing seksi terkait yaitu PDMS, Bank, dan VeraKI. Materi pertama disampaikan oleh Seksi PDMS yang secara garis besar mencakup ketentuan pedoman akhir tahun anggaran terkait pembayaran belanja pegawai (uang makan, uang lembur, tunjangan, dll), honorarium, penghasilan PPNPN, ketentuan Garansi Bank, serta penyelesaian UP/TUP TA 2018. Materi selanjutnya disampaikan oleh Seksi Bank yang secara garis besar mencakup ketentuan mengenai penyetoran penerimaan negara pada akhir TA 2018, pencegahan dan penyelesaian Retur SP2D, serta pengelolaan data supplier oleh satuan kerja. Materi terakhir disampaikan oleh Seksi VeraKI yang secara garis besar mencakup aturan terkait pengesahan SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS, batas waktu rekonsiliasi serta pelaporan, dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Bulan Desember 2018.

        Setelah sesi penyampaian materi selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait materi yang disampaikan seputar LLAT 2018. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan solusi yang disampaikan narasumber :

1. Q  : Bolehkah mengirim LPJ Bulan Desember sebelum Bulan Januari 2019 (masih di Bulan Desember 2018)?

    A  : Boleh, asalkan sudah dipastikan bahwa tidak ada transaksi lagi (sudah tutup buku) serta saldo tunai dan bank bernilai 0 (termasuk saldo UP sudah dinihilkan)

2. Q  : Bisakah pengajuan SPM Honorarium untuk bulan November dan Desember dijadikan satu SPM, mengingat waktu penyampaiannya bisa bersamaan?

    A  : Tidak ada anjuran atau larangan umuk menggabungkan SPM Honorarium, akan tetapi dikarenakan SPM Honorarium Desember dilampiri dengan SPTJM, lebih baik                pembuatan SPM Honorarium November dan Desember dibuat terpisah.

Dengan diselenggarakannya sosialisasi LLAT 2018 ini diharapkan seluruh stakeholder dapat menjadikan Per-13/2018 sebagai pedoman pelaksanaan anggaran untuk akhir tahun 2018 agar tidak terjadi penumpukan pembayaran maupun kewajiban di Bulan Desember sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat APBN secara menyeluruh dan tepat waktu. 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau
Jalan Jenderal Sudirman No.99 Sanggau - 78516
Tel: (0564) 23300

IKUTI KAMI

Search