Berita

Seputar Kanwil DJPb

PEMKAB/PEMKOT SE-PROVINSI MALUKU DIMINTA LEBIH OPTIMAL DALAM PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA TAHUN 2019

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Maluku diharapkan bisa lebih optimal lagi dalam upaya melaksanakan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa di tahun anggaran 2019, untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut tetap diperlukan meskipun realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku telah dirasa optimal. Realisasi DAK Fisik tahun 2018 sebesar Rp 1,78 trilyun (95,57% dari pagu sebesar Rp 1,86 trilyun), sedangkan realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 960,07 milyar (99,64% dari pagu sebesar Rp 963,54 milyar)

Harapan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sudarmanto, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) dengan  tema Evaluasi  Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 dan Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019, di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Jalan Pitu Ina, Ambon, Rabu (19/3/2019). Acara dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku dan para Kepala/perwakilan BPKAD/BKAD dari 11 kabupaten/kota, para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, para Kepala KPPN dan para pejabat eselon III dan IV pada Kanwil  Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Usai membuka acara FGD, Sudarmanto menyampaikan materi Overview Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2019. Dalam overview disampaikan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun 2018, terdapat 4 permasalahan yang dihadapi. Ke-empat permasalahan tersebut adalah : pertama, terlambatnya proses pengadaan barang/jasa akibat dari perencanaan yang kurang baik, barang tidak tersedia di e-Katalog, dan tidak adanya penyedia barang/jasa yang bersedia untuk memenuhi permintaan dalam lelang. Permasalahan kedua, rencana kegiatan yang disetujui oleh Kementerian Teknis tidak sesuai dengan rencana pemkab/pemkot, sehingga pemkab/pemkot harus menyusun ulang rencana yang disesuaikan dengan rencana kegiatan yang disetujui Kementerian Teknis. Permasalahan ketiga, material yang dibutuhkan rata-rata harus didatangkan dari luar daerah/luar pulau sehingga berdampak pada lamanya proses pengerjaan proyek karena menunggu material datang. Permasalahan ke empat, kondisi geografis wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang mayoritas merupakan kepulauan yang terpisah oleh lautan.

Dalam penyaluran Dana Desa tahun 2018, terdapat 2 permasalahan utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia pengelola Dana Desa masih kurang sehingga memperlambat proses penyaluran Dana Desa, dan masalah kurangnya tenaga pendamping Dana Desa, di mana rata-rata di Provinsi Maluku 1 tenaga pendamping membantu 4 desa. Permasalahan lain adalah tren penyaluran Dana Desa tahun 2018 yang masih cenderung menumpuk di batas akhir pengajuan setiap tahapnya, sebagaimana terjadi juga dalam tahun 2017.

 

Pada kesempatan FGD tersebut disampaikan pemaparan materi Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2019 oleh Bagong Iswanto, narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan. Materi yang disampaikan meliputi Mekanisme Penyaluran DAK Fisik tahun 2019 dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa tahun 2019, yang meliputi antara lain Alur Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Secara Umum, Kebijakan DAK Fisik tahun 2019, Mekanisme Penyampaian Dokumen dan Pelaksanaan Penyaluran, Tahapan Proses OMSPAN, Review APIP atas Penyerapan dan Capaian Output DAK Fisik, dan Catatan untuk Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019.

Dalam penyaluran DAK Fisik tahun 2019 terdapat perubahan persyaratan penyaluran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018, yaitu adanya persyaratan baru dalam penyaluran DAK Fisik berupa review penyerapan dan capaian output oleh APIP (Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah). Oleh karenanya Pemkab/pemkot harus berkoordinasi dengan APIP agar DAK Fisik dapat disalurkan tepat waktu.

Acara FGD mendapatkan perhatian yang serius dari para peserta, yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan dan usulan yang disampaikan kepada narasumber.

Usai pemaparan materi dan diskusi, dilakukan penyerahan tanda penghargaan Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Terbaik Tingkat Wilayah untuk Tahun Anggaran 2018 kepada pemkab/pemkot yang meraih hasil penilaian tertinggi dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2018. Untuk Kategori Penyaluran DAK Fisik Tahun 2018, Peringkat Pertama diraih oleh Kabupaten Maluku Tenggara (93,80), Peringkat Kedua diraih oleh Kabupaten Maluku Tengah (93,77), Peringkat Ketiga diraih oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat (92,09).

Untuk Kategori Penyaluran Dana Desa Tahun 2018, Peringkat Pertama diraih oleh Kabupaten Maluku Tenggara (94,21), Peringkat Kedua diraih oleh Kota Ambon (94,11), Peringkat Ketiga diraih oleh Kabupaten Kepulauan Aru (93,38).

Acara diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta dengan Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan dan ramah tamah. (TI)

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search