Rapat Koordinasi Gabungan Kemenkeu di Singaraja dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dalam Rapat Koordinasi Gabungan ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan pentingnya penguatan Kemenkeu Satu agar kehadiran institusi mampu dirasakan manfaatnya bagi rakyat.
“Sebagai Kemenkeu Satu, kita terus mencari kemanfaatan baru. Dua yang ada di depan mata kita, pertama adalah Regional Chief Economist (RCE) dan satu lagi kita rumuskan adalah penguatan sektor UMKM yang dilakukan oleh Kemenkeu Satu," ungkap Wamenkeu dalam acara Rapat Koordinasi Gabungan Kemenkeu di Singaraja, Bali, Kamis (13/1).
RCE yang diorkestrasi oleh DJPb melalui kanwilnya dikatakan bukan hanya milik DJPb, melainkan kerja sama dengan unit Kemenkeu lainnya seperti Ditjen Pajak, Bea Cukai, juga Kekayaan Negara, bahkan juga dengan unit Kemenkeu yang tidak memiliki kantor vertikal seperti BKF, DJA, dan DJPPR, dengan DJPK sebagai sumber data analisis RCE.
Wamenkeu juga menyampaikan bahwa melalui sinergi Kemenkeu Satu, penguatan UMKM dapat dilakukan lebih optimal. "Banyak unit eselon I yang mampu menampilkan banyak ide tentang UMKM. Semua unit mengambil peran," tambahnya.
Senada dengan penguatan Kemenkeu Satu, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto turut menyampaikan dukungannya melalui peran RCE.
"Peran dan pengokohan RCE yang diemban oleh Kanwil DJPb adalah agar Kemenkeu bisa me-leverage kehadirannya di daerah dalam memberikan pelayanan yang makin baik. Diharapkan, ini juga bisa menjadi penyemangat bagi semua Kanwil lainnya di Kemenkeu. Bersinergi sebagai Kemenkeu Satu untuk lebih meningkatkan peran di daerah," jelas Hadiyanto.
Wakil Menteri Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan juga berkesempatan untuk melakukan Vlog bersama pegawai KPPN Singaraja yaitu Treycitha dan Nurul. Selengkapnya dapat dicek di link berikut ini:
10 Agustus 2021, setelah melaksanakan libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Pegawai KPPN Singaraja mengikuti vidcon Peringatan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1443 H.
Pada Rabu (03/08/2021) dilaksanakan kegiatan Launching Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PT SMI dan Pembahasan Rencana Penyaluran Bantuan Pemerintah oleh TNI/Polri di Polda Bali.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja memberi kesempatan kepada putra putri terbaik di wilayah Kabupaten Buleleng untuk menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun Anggaran 2022 dengan posisi Pramubakti sebanyak 1 (satu) orang, dengan ketentuan sebagai berikut:
I. Persyaratan Umum:
II. Persyaratan Khusus
III. Persyaratan Administrasi
A. Surat Lamaran ditandatangani oleh Pelamar ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Pengadaan PPNPN KPPN Singaraja, dilampiri dengan:
B. Seluruh kelengkapan berkas tersebut dikirimkan hanya dalam bentuk softcopy melalui surel dengan alamat Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
IV. Tata Cara Pendaftaran
V. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
VI. Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Wawancara
- Hari : Rabu, 22 Desember 2021
- Tempat : Aula KPPN Singaraja Lantai 2 Jalan Udayana No 10
- Pukul : Jadwal ujian akan dilakukan per batch pada saat pengumuman
VII. Ketentuan Lainnya
Selengkapnya unduh disini : PENG-1 Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) KPPN Singaraja
5 Agustus 2021, KPPN Singaraja berkunjung ke Polres Buleleng dalam rangka Penyerahan Piagam Marketplace Tahun 2021 dan Sore hari dilanjutkan dengan kegiatan GKM Pemaparan Instrumen Kerangka Penguatan Integritas DJPb.
Hai #Teman132 👋
Sama seperti hari-hari biasa, mimin kembali membawakan rekap kegiatan KPPN Singaraja Selasa, 03 Agustus 2021. Yuk langsung kita lihat bersama.