Berita

Seputar Kanwil DJPb

Pemerintah Beri Keringanan Bagi Penerima KUR Terdampak Covid-19

 

Sejak pandemi Covid-19 melanda, perekonomian mulai terdampak secara masif dan signifikan. Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Sehingga pemerintah mempersiapkan skema dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga kredit.

Subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.

Subsidi bunga yang diberikan kepada UMKM merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung dari sisi supply side (penawaran). Program ini merupakan langkah Pemerintah dalam melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dalam menjalankan usahanya yang terdampak pandemi Covid-19.

Adapun ketentuan pemberian subsidi bunga bagi debitur KUR terdampak covid-19 diberikan paling lama enam bulan. Sedangkan besarannya disesuaikan dengan skala usaha UMKM. Subsidi bunga tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kehadiran regulasi pemerintah ini sebagai upaya membuat pelaku UMKM dapat terus bertahan.

Lalu bagaimana kriteria debitur KUR mendapatkan keringanan tersebut?

Kepala KPPN Sorong, Juanda, mengatakan, bagi penerima KUR terdampak pandemi Covid-19 seperti penurunan pendapatan/omzet, mengalami gangguan proses produksi berhak mendapatkan keringanan dengan beberapa kriteria. Pertama, Kredit UMKM sampai dengan Rp10 miliar memiliki baki debet kredit/pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020. Sedangkan yang melebihi dari Rp 10 miliar, maka tidak dapat memperoleh keringanan atas subsidi Bunga tersebut. Kedua, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Ketiga, memiliki kategori performing loan lancar yang dihitung per 29 Februari 2020. Terakhir, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Disampaikannya juga, untuk dapat memperoleh fasilitas keringanan tersebut, penyalur KUR melakukan penilaian atas kelayakan permohonan debitur KUR untuk mendapatkan perlakuan khusus dan melakukan verfikasi Nomor Induk Kependudukan penerima KUR terdampak pandemi Covid-19 serta melakukan hal lainnya yang diatur secara detil dalam PMK diatas.

Diharapkan, melalui subsidi bunga dari Pemerintah tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, dengan memiliki pinjaman KUR kiranya dapat mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya, “tambah Juanda”.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong

Juanda

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search