Berita

Seputar Kanwil DJPb

Daya Serap Belanja APBN Capai Rp1,15 Triliun (32 persen)

     Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN sampai dengan bulan Juni 2020 (semester I) di wilayah pembayaran KPPN Sorong mencapai Rp1,15 triliun atau 32,41 persen dari total pagu sebesar Rp3,54 triliun. Hal ini masih dibawah capaian target semester I yaitu 40 persen. Artinya kinerja penyerapan anggaran ditengah penanganan Covid-19 pada satuan kerja (satker) Sorong Raya masih belum memuaskan sehingga masih perlu digenjot.

     Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat untuk kantor vertikal di daerah sebesar 36,01 persen dari pagu sebesar Rp2,21 triliun. Sedangkan realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp973,17 miliar atau 26,37 persen dari pagu sebesar Rp1,32 triliun.

     Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Sorong, Edi Yuliana Putra, merincikan lebih detail realisasi belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari empat jenis belanja. Pertama, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp403,94 miliar atau 45,07 persen dari pagu sebesar Rp896,20 miliar. Kedua, realisasi belanja barang telah mencapai sebesar Rp269,49 miliar atau 33,36 persen dari total pagu sebesar Rp807,92 miliar. Ketiga, realisasi Belanja Modal baru mencapai sebesar Rp122,95 miliar atau 24,15 persen dari total pagu sebesar Rp509,04 miliar. Terakhir, realisasi belanja bantuan sosial sudah mencapai sebesar Rp2 miliar atau 48,09 persen dari pagu sebesar Rp4,17 miliar.

     Kepala KPPN Sorong, Juanda, menambahkan bahwa dari realisasi tersebut yang perlu digenjot adalah belanja modal. Hal ini karena baru mencapai 24,15 persen. Belanja modal ini merupakan penggerak sektor ekonomi yang penting untuk menunjang sektor pembangunan. Hal ini selaras dengan keinginan Bapak Presiden bahwa dana yang telah dialokasikan agar segera dibelanjakan demi pemulihan ekonomi. Selain itu dapat memperlancar peredaran uang sehingga mampu memacu daya beli masyarakat.

     Edi, melanjutkan bahwa selain dari belanja pemerintah pusat, realisasi belanja transfer untuk DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp348,57 miliar atau 26,37 persen dari total pagu sebesar Rp1,32 triliun. Realisasi ini terdiri realisasi DAK Fisik mencapai Rp44 miliar atau 7,95 persen dari pagu sebesar Rp558,38 miliar. Sedangkan realisasi dana desa telah mencapai Rp304,2 miliar atau Rp39,85 persen dari pagu Rp 763,37 miliar.

     Juanda, menambahkan, hal perlu disorot adalah DAK Fisik yang masih rendah baru mencapai mencapai 7 persen. Jangan sampai uang DAK Fisik yang telah digelontorkan bakal menjadi hangus karena melewati batas waktu yang telah ditentukan. Karena DAK Fisik ini juga mendukung pembangunan daerah setempat.

     Dalam suasana penanganan Covid-19 saat ini, dengan alokasi dana yang telah tersedia dan simplifikasi dokumen persyaratan maka dihimbau agar satker dan pemerintah daerah  se Sorong Raya dapat segera menggenjot belanjanya. KPPN Sorong siap menyalurkan dana bila dokumen dinyatakan lengkap dan benar, tandas Juanda.

     Semoga  di masa pandemi Covid-19 ini, realisasi belanja pemerintah dapat memberi peran yang besar demi menjamin kelangsungan kehidupan rakyat dan memberikan multiplier efek ekonomi di masyarakat. di Sorong Raya, imbuh Juanda.

 

Kontributor naskah : Edi Yuliana Putra, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Sorong

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search