Berita dan Artikel

Seputar KPPN Surabaya II

KPPN Surabaya II Tuntaskan Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2020

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II berhasil menyalurkan seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 untuk Pemerintah Daerah mitra kerja, tepat di hari pertama bulan September 2020. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per jenis per bidang/subbidang secara sekaligus sebesar nilai kontrak yang telah direkam dan disetujui oleh Pemda melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.

Kontrak yang dimaksud dalam PMK 101/PMK.07/2020 terbatas pada Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan (selain Subbidang Gedung Olah Raga dan Subbidang Perpustakaan Daerah). DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan mengalami penyesuaian pagu (refocusing) melalui PMK nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Total penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp592.829.916.588,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setara 97,97% dari total alokasi pagu DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh KPPN Surabaya II sebesar Rp605.144.050.000,00 (enam ratus lima miliar seratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah). Sedangkan total nilai kontrak sebesar Rp592.353.910.088,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh delapan rupiah). Selisih antara nilai kontrak dan jumlah penyaluran sebesar Rp476.006.500,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ribu lima ratus rupiah) berasal dari jumlah penyaluran Tahap I Penugasan Subbidang Pertanian milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disalurkan sebesar 25% dari pagu pada tanggal 20 Juli 2020 atau sebelum berlakunya PMK nomor 101/PMK.07/2020. Sebagai tambahan informasi, pagu Penugasan Subbidang Pertanian milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp2.852.226.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), sedangkan nilai kontrak sebesar Rp237.050.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

 

PMK nomor 101/PMK.07/2020 merupakan implementasi ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui PMK dimaksud, Pemerintah memberikan relaksasi terhadap penyaluran dan penggunaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Upaya relaksasi merupakan respons Pemerintah di bidang kebijakan keuangan negara dan fiskal untuk menghadapi risiko dan implikasi pandemi COVID-19 yang mengganggu dan menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 5 Agustus 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto -PDB) terkontraksi (minus) sebesar 5,32% (yoy).

Terkait penyaluran DAK Fisik, relaksasi yang diberikan melalui PMK nomor 101/PMK.07/2020 antara lain berupa penyaluran secara sekaligus sebesar nilai kontrak, perekaman kontrak dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dari semula 21 Juli 2020 menjadi 31 Agustus 2020, serta penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (output) yang tidak perlu direviu oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota. Melalui mekanisme ini, jika Pemerintah Daerah sebelumnya telah mengunggah semua dokumen persyaratan penyaluran Tahap I, maka tidak ada lagi dokumen persyaratan yang perlu diunggah kembali atau disampaikan ke KPPN, melainkan cukup dengan menandai kontrak yang ada pada Aplikasi OMSPAN ke dalam batch. Pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran menjadi beberapa batches.

Kepala KPPN Surabaya II, Asri Isbandiyah Hadi, mengatakan bahwa keberhasilan penyaluran seluruh DAK Fisik tak lepas dari peran serta Pemerintah Daerah mitra kerja KPPN Surabaya II, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelesaikan prosedur mekanisme penyaluran dan memenuhi persyaratan penyaluran dengan tepat waktu dan tanpa kendala berarti.

"Keberhasilan penyaluran ini merupakan buah sinergi yang baik antara KPPN Surabaya II dengan Pemda mitra kerja, khususnya BPKAD Provinsi Jatim dan BPKPD Kota Surabaya yang telah menerjemahkan dan mengkomunikasikan dinamika dan kebijakan mekanisme penyaluran DAK Fisik dengan sangat baik kepada para pimpinan perangkat daerah pengampu DAK Fisik di wilayah kerjanya. Juga tak luput dari peran serta rekan-rekan dari Kantor Pusat DJPb, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, termasuk rekan-rekan dari DJPK," ujar Asri.

Dengan disalurkannya seluruh DAK Fisik, maka proses penyaluran DAK Fisik hanya menyisakan Cadangan DAK Fisik sebesar Rp46.945.570.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibagi menjadi:

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur:
    1. Reguler Bidang Jalan sebesar Rp16.774.173.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
    2. Penugasan Bidang Irigasi sebesar Rp29.034.530.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
    3. Penugasan Bidang Pariwisata Rp553.010.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).
  2. Pemerintah Kota Surabaya: Reguler Bidang Sanitasi sebesar Rp583.857.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Sesuai pasal 2 PMK nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik, pengalokasian Cadangan DAK Fisik berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus diantaranya memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan ekonomi daerah, dan pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal. Dalam proses perekaman data kontrak melalui Aplikasi OMSPAN, operator perangkat daerah harus mengisikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan. Batas akhir perekaman kontrak dan pengajuan permintaan penyaluran oleh Pemerintah Daerah, dan penerimaan dokumen persyaratan Cadangan DAK Fisik oleh KPPN tanggal 30 September 2020.

 

Artikel Terkait:

  1. KPPN Surabaya II Salurkan Lebih dari Rp4,07 Triliun Dana BOS dan DAK Fisik untuk Dukung Program Peningkatan Kualitas SDM;
  2. Selayang Pandang DAK Fisik Tahun 2020 pada KPPN Surabaya II;

 

Ditulis oleh: Arisandy Joan Hardiputra, S.E.

Penulis adalah Operator dan Verifikator Penyaluran DAK Fisik dan Dana BOS pada KPPN Surabaya II.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan R.I.
KPPN Surabaya II
Gedung Keuangan Negara Surabaya II Lt. 7 Jl. Dinoyo No.111, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60265
Tel: 031-5615393 Fax: 031-5615394

IKUTI KAMI

Search