Berita

Seputar Kanwil DJPb

Sepuluh Satuan Kerja dengan kinerja realisasi Belanja Modal mencapai 100%

Juli 2020

     Sepuluh satuan kerja mitra KPPN Tapaktuan telah menuntaskan rencana Belanja Modal sampai dengan akhir Semester I tahun 2020 ini, dengan realisasi 100% dari Pagu Anggaran yang tersedia, bahkan sepuluh satuan kerja lainnya juga telah merealisasikan belanja modalnya dengan capaian diatas 95%. Pagu Anggaran untuk Belanja Modal pada Tahun 2020 ini sebesar Rp12.695.116.000. yang tersebar pada empat puluh sembilan satuan kerja dari delapan puluh satuan satuan kerja mitra KPPN Tapaktuan. Namun masih terdapat beberapa satuan kerja yang sampai dengan akhir Juni 2020 belum merealisasikan belanja modalnya. Anggaran Belanja Modal pada KPPN Tapaktuan tersebut hanya 1,03% dari total anggaran yang dikelola KPPN Tapaktuan pada tahun 2020 yang sebesar Rp1.236.387.509.000 yang juga sedikit mengalami penurunan dari anggaran pada awal tahun.

     Kinerja pelaksanaan anggaran belanja periode Semester I tahun 2020 pada KPPN Tapaktuan sebesar 37,98%, sedikit lebih rendah dari capaian secara nasional. Berdasarkan jenis belanja, Belanja Pegawai merupakan belanja yang mencapai realisasi tertinggi yakni sebesar 45,24% atau sebesar Rp148.776.813.284 dari pagu anggaran Rp328.833.475.000, berikutnya belanja Barang sebesar Rp57.317.905.319 atau 41,75% dari pagu anggaran yang sebesar Rp137.304.781.000. Sedangkan realisasi Belanja Modal pada KPPN Tapaktuan sampai dengan Semester I tahun 2020 sebesar Rp4.748.260.680 atau 37,40% dari anggaran dan belanja Bantuan Sosial yang memperoleh capaian yang paling rendah yakni hanya 8,70% dari pagu anggaran sebesar Rp1.964.400.000.

     KPPN Tapaktuan tiada hentinya selalu mengingatkan ke satuan kerja mitranya untuk menjaga dan mengoptimalkan rencana kegiatan dan pencairan dananya, namun adanya pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) membatasi beberapa rencana penyelenggaraan kegiatan. Di samping itu terdapat kebijakan untuk melakukan penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga tahun 2020, bahkan untuk sementara waktu, adanya pembatasan jumlah dokumen tagihan yang dapat dilayani KPPN dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Satuan kerja juga dihimbau agar memprioritaskan penyelesaian tagihan-tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat covid-19, belanja pegawai, belanja langganan daya dan jasa dan pembayaran tunggakan tagihan.

     Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis 9 Juli 2020, bahwa kinerja Semester I dipengaruhi oleh kebijakan perubahan pagu, selain itu, realokasi dan refocusing menyebabkan adanya keterlambatan dari beberapa eksekusi belanja, tetapi ini memang akan diakselerasikan di Semester II, kebijakan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi diharapkan akan mengalami percepatan sesudah bulan Juni ini.

     Sejak tahun 2017, penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, khususnya dana Tranfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa telah disalurkan melalui KPPN. Pada tahun 2020 sampai dengan akhir Juni, melalui KPPN Tapaktuan, dana transfer tersebut telah tersalurkan sebanyak Rp258.605.847.797 atau 34,23% dari pagu sebesar Rp755.589.737.000. Realisasi pengeluaran untuk transfer tersebut diperuntukan untuk DAK Fisik sebesar Rp4.640.684.690 dan Rp253.965.163.107 untuk Dana Desa.

     Realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan periode Semester I tahun 2020, terbesar disalurkan untuk desa-desa di Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp109.331.103.250, selanjutnya Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp65.376.234.800, Kabupaten Aceh Singkil Rp47.402.905.800 dan Kota Subulussalam sebesar Rp34.854.919.257. Realisasi Dana Desa tersebut merupakan 50,43% dari pagu anggaran yakni sebesar Rp503.594.155, dan apabila dilihat dari prosentase penyerapan pagu anggaran Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyalurkan 54,56%, Kabupaten Aceh Selatan 53,26% dan Kota Subulussalam 45,23% sedangkan Kabupaten Aceh Singkil hanya 43,86% dari pagu anggaran Dana Desa masing-masing Kabupaten/Kota. Realisasi penyaluran Dana Desa untuk wilayah kerja KPPN Tapaktuan 6,03% dibawah realisasi penyaluran Dana Desa secara nasional yang sebesar 56,46%

     Efek pandemi Covid-19 juga berdampak pada penyaluran Dana Desa, Kementerian Keuangan telah melakukan penyederhanaan persyaratan penyaluran sebagai upaya percepatan penyaluran Dana Desa dan telah menetapkan bahwa Dana Desa dapat digunakan sebagai social safety net untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kriteria penerima BLT-DD adalah keluarga miskin/tidak mampu yang belum menerima bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemda, keluarga yang kehilangan mata pencaharian, atau keluarga yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit/sakit kronis. Besaran BLT-DD ditetapkan sebesar Rp600.000/KPM/bulan untuk tiga bulan pertama dan sebesar Rp300.000/KPM/bulan untuk tiga bulan berikutnya.

     DAK Fisik merupakan salah satu instrumen dalam mendanai infrastruktur, sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan memerhatikan prinsip money follow program.  Upaya penyempurnaan proses penyaluran DAK Fisik terus dilakukan dalam rangka efisiensi, efektivitas dan optimalisasi penggunaan DAK Fisik, antara lain penyempurnaan proses penyaluran DAK Fisik per jenis bidang (yang tidak memiliki subbidang) atau per jenis subbidang, percepatan mekanisme penyelesaian Rencana Kegiatan, percepatan penyaluran untuk DAK Fisik Campuran atas rekomendasi K/L, dan foto dengan titik koordinat (geotagging) realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang menjadi salah satu dokumen persyaratan penyaluran.

     Penyederhanaan persyaratan penyaluran menu kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui revisi rencana kegiatan di Bidang Kesehatan pada tiga subbidang, yaitu Pelayanan Kesehatan Rujukan, Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional/Provinsi/Regional Pariwisata, dan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sehingga penyalurannya dapat dipercepat. Selain itu, kebijakan percepatan penyusunan Rencana Kegiatan yang pada tahun sebelumnya paling lambat pekan pertama bulan Februari menjadi pekan pertama bulan Januari untuk memacu percepatan proses pengadaan barang dan jasa di daerah serta percepatan penyaluran DAK Fisik sekaligus campuran atas rekomendasi K/L yang sebelumnya paling cepat bulan Agustus menjadi paling cepat bulan April.

     Realisasi penyaluran DAK Fisik melalui KPPN Tapaktuan sampai dengan periode Semester I tahun 2020, sebesar Rp4.640.684.690 atau 1,84% dari pagu anggaran DAK Fisik sebesar Rp251.995.582.000, prosentase penyaluran tersebut terpaut cukup jauh dengan realisasi penyaluran DAK Fisik Provinsi Aceh yang sebesar 6,9%. Hal ini disebabkan sampai dengan akhir Juni 2020 hanya dua Pemerintah Daerah yang telah melakukan merealisasikan DAK Fisik yaitu Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai masing-masing sebesar Rp3.095.656.900 dan Rp1.545.027.790.

     Realisasi pada Kabupatan Aceh Selatan untuk bidang Kesehatan Rp621.020.000, Irigasi sebesar Rp465.762.500, serta bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp458.245.290 sedangkan Kota Subulussalam untuk bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp3.095.656.900.

     KPPN Tapaktuan telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama seluruh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan dinas-dinas terkait pada masing-masing pemerintah daerah pada akhir Juni 2020 mengenai Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2020, sebagai sarana penyampaian informasi perubahan kebijakan penyaluran DAK Fisik dan mekanisme pelaksanaan penyaluran DAK Fisik.

Realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir Juni 2020 per bidang sebagaimana table berikut:

Realisasi Penyaluran DAK Fisik s.d Semester I tahun 2020 KPPN Tapaktuan

(dalam rupiah)

Note: Nilai Pagu DAK Fisik, termasuk Dana Cadangan, yang diupdate pada pekan pertama Juli 2020

     Sampai dengan 15 Juli 2020, terdapat penambahan realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp28.896.698.468 untuk bidang Pertanian pada Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp661.100.000, Kabupaten Aceh Selatan untuk bidang Kesehatan dan KB dan bidang Pendidikan masin-masing sebesar Rp4.665.830.100 dan Rp6.289.704.750, dan Kabupaten Aceh Singkil untuk bidang Kesehatan Rp1.620.239.750, bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp3.543.676.250 dan bidang Pendidikan Rp8.301.358.500 serta Kota Subulussalam sebesar Rp3.814.789.118 dengan rincian untuk bidang Kesehatan Rp2.633.550.868, bidang Kesehatan dan KB Rp231.423.250 dan bidang Pendidikan Rp949.815.000.

     Dalam rangka mendukung kebijakan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah menempuh kebijakan penghentian pengadaan barang/jasa DAK Fisik sebagaimana diatur melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 untuk seluruh bidang selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan (diluar subbidang GOR dan subbidang perpustakaan daerah), sehingga beberapa kegiatan yang pendanaannya berasal dari DAK Fisik di daerah tidak dapat dilanjutkan. Kebijakan DAK Fisik dalam tahun 2020 diarahkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 melalui refocusing dan realokasi anggaran.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search