Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1329/KMK.01/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan, Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN,  serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan untuk mengukur persepsi stakeholder pengguna layanan KPPN Yogyakarta terhadap layanan yang telah diberikan.

KPPN Yogyakarta telah melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan dengan menyebarkan kuesioner kepada satuan kerja mitra KPPN Yogyakarta. Survey tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 21 Mei 2021 dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada manual IKU KPPN tahun 2021 serta menggunakan metode sampling sebanyak 151 responden dengan hasil angka indeks kepuasan sebesar 4,75 (SANGAT BAIK) dari skala 5,00.

KPPN Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh satker mitra kerja, atas hasil penilaian dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kuesioner Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2021. Kami berkomitmen untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan terus berinovasi demi menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh stakeholder. (MAI)

Pengumuman lelang BMN KPPN Yogyakarta berupa paket peralatan dan mesin, dapat diunduh disini

Yogyakarta, 7 Januari 2022

Sebagai bentuk tindak lanjut atas penunjukan Ditjen Perbendaharaan sebagai biller penerimaan negara lainnya sesuai PMK 225/PMK.05/2020, KPPN Yogyakarta mengadakan Sosialisasi Sistem Billing Perbendaharaan kepada seluruh Bendahara Pengeluaran / Penerimaan pada satker dan Pemda (se-Provinsi DI Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan kabupaten Bantul) yang merupakan wilayah pembayaran KPPN Yogyakarta. Sosialisasi tersebut diadakan pada hari Jum'at, 07 Januari 2022 mulai pukul 08.00 WIB s.d. 11.30 WIB secara virtual melalui aplikasi zoom.

Kegiatan sosialisasi dibuka dengan kata sambutan oleh Bapak Rizki Tavianto Karipany selaku Kepala KPPN Yogyakarta. Selanjutnya, Bapak Hendriyanto dan Bapak Tri Paryanto (Narasumber dari Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta) memaparkan materi billing perbendaharaan dan pengenalan tentang portal penerimaan negara sebagai biller perbendaharaan. Dalam PMK 225/PMK.05/2020 disebutkan adanya penambahan biller baru selain dari yang sudah ada yaitu DJPb dan DJPPR. Jadi secara keseluruhan, biller penerimaan terdiri atas DJP dengan billing pajak, DJBC dengan billing bea dan cukai, DJA dengan billing PNBP, DJPPR dengan billing penerimaan pembiayaan (SBN Ritel Online) dan hibah, serta DJPb dengan biliing penerimaan Negara lainnya. DJPb sebagai biller menggunakan portal SSO Penerimaan Negara agar penggunaan SSO ini dapat bertambah dari sisi transaksi maupun nominal yang dilakukan. Jenis penerimaan yang dikelola oleh DJPb sebagai biller adalah penerimaan Negara lainnya yaitu dana PFK, Pengembalian Belanja, Setoran sisa UP/TUP, dan Penerimaan lainnya.

Timeline menuju Implementasi Billing Perbendaharaan adalah:

1. November 2021: Pemberitahuan berupa penyampaian buku manual dan video tutorial Billing DJPb
2. 28-31 Desember 2021: Sosialisasi kepada Kanwil dan KPPN
3. 3-7 Januari 2022:Sosialisasi dari Kanwil dan KPPN ke satker maupun pemda
4. 3-14 Januari 2022: Migrasi user dari Simponi ke user Billing DJPb
5. 17 Januari 2022: Live Billing DJPb dan bisa membuat kode billing dan pembuatan billing di Simponi ditutup

Diharapkan dengan adanya sosialiasasi ini, satuan kerja dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan Treasury Billing System sebagaimana telah diamanahkan.

Memaknai Hijrah Dimasa Pandemi.

Lestarikan Bumi dengan Pilah Pilih Sampah