Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan memiliki tanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah, memantau pelaksanaan APBD, serta membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Khususnya memasuki triwulan IV, momentum pemulihan ekonomi harus dipertahankan lewat dorongan untuk mengakselerasi pelaksanaan APBN di daerah. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan Regional (Rapimreg) Jawa Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan secara hybrid, Jumat (01/10).

Pemerintah terus mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah. Hal ini tercermin dalam program reformasi struktural di mana salah satunya ialah reformasi yang menyangkut hubungan keuangan pusat dan daerah.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kanwil DJPb bertindak sebagai Regional Chief Economist (RCE) tidak saja melaksanakan agenda Ditjen Perbendaharaan, tetapi juga memperoleh tanggung jawab dari Menteri Keuangan maupun Wakil Menteri Keuangan. Kanwil perlu terus berupaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan APBN 2021 yang tinggal 3 bulan lagi akan berakhir, sekaligus tetap memastikan akuntabilitasnya untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Rapat Pimpinan DJPb Regional Sumatra yang diselenggarakan secara daring, Jumat (17/09)

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan dan memaksa seluruh negara di dunia berubah. Dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi sangat luar biasa. Pemerintah pun bergerak dengan cepat untuk meresponsnya.