Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. Namun, masa-masa penuh tantangan ini justru dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan lompatan kemajuan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Program perlindungan sosial merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan agar mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan dasar lainnya. Diharapkan dengan demikian masyarakat dapat terhindar dari berbagai resiko kemunduran sosial seperti akibat bencana pandemi Covid-19.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagaimana hampir semua negara lainnya, Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan. Sebagai responsnya, pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan dan instrumen fiskal untuk melindungi rakyat dan mendorong pemulihan ekonomi. APBN tahun anggaran 2020 mengalami perubahan yang signifikan untuk mengakomodasi kebijakan tersebut, dengan kebijakan countercyclical yaitu membelanjakan APBN untuk melindungi masyarakat yang terdampak dan mengungkit perekonomian yang merosot akibat COVID-19 melalui program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (06/01).

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai respons atas dampak pandemi COVID-19, postur APBN diubah secara signifikan. Hal ini untuk memenuhi peran APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical, yaitu mendorong pemulihan ekonomi yang sempat mengalami perlambatan. Diperlukan inovasi dan kreativitas dalam mengelola APBN dalam masa yang penuh tantangan ini, termasuk dalam pengelolaan kas. Demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Tutup Kas 2020 yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan, Rabu (30/12).