Pengarahan Menteri Keuangan Pada Rapim Ditjen Perbendaharaan 2009

Krisis Ekonomi Global Yang Unthinkable dan Very Unusual

Demikian Menteri Keuangan menggambarkan krisis ekonomi yang sedang dihadapi dunia yang dampaknya diprediksi masih berlanjut. Tahun 2009 yang sedang kita hadapi bukanlah tahun yang mudah karena depresi ekonomi yang sangat serius di Amerika Serikat sejak tahun 2007, second and third around effect-nya akan menjalar ke negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia.

Krisis ekonomi dunia tersebut akan masuk dan mempengaruhi Indonesia melalui beberapa pintu, diantaranya yaitu jalur ekspor impor, persepsi risiko, dan risiko nilai tukar. Ekspor kita telah menurun 15% sementara impor telah minus 20%. Pasar modal menjadi sangat sensitif terhadap sentimen negatif, sedangkan nilai tukar dolar Amerika Serikat mengalami anomali karena terus mengalami penguatan meskipun Amerika Serikat sedang diterpa krisis.
Kondisi tahun 2009 yang sangat berat tersebut mengakibatkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia, &ldquodown&rdquo sehingga perlu counter cyclical dari pemerintah berupa stimulus fiskal, yaitu upaya untuk menggairahkan perekonomian dan meminimalkan dampak krisis global melalui mekanisme kebijakan fiskal. Contohnya, penurunan PPh badan/pribadi, perubahan PTKP, serta penambahan belanja infrastruktur dan subsidi pemerintah.

Pelaksanaan stimulus fiskal menjadi tidak mudah karena kegiatannya tersebar di seluruh pelosok Indonesia, lintas sektoral, dan harus telah ter-disbursment mulai tanggal 18 Maret 2009. Menjadi tugas Ditjen Perbendaharaan untuk mempercepat proses pembuatan DIPA serta monitoring realisasinya untuk menjamin bahwa stimulus fiskal tersebut berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan orang-orang yang memiliki leadership yang Kuat, berdedikasi, mampu berpikir strategis dua atau tiga langkah ke depan, responsif, mampu bekerja cepat, dan kompeten. Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan mengharapkan agar jajaran Ditjen Perbendaharaan menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Dapat bekerja dengan teliti dan sebaik-baiknya sehingga tidak terpeleset dalam kasus sebagaimana yang terjadi di tempat lain.

Menteri Keuangan menambahkan agar jajaran Departemen Keuangan mengembangkan sikap-sikap yang responsif, melayani, dan memberi solusi. Sikap-sikap yang sebaliknya, sama beratnya dengan masalah korupsi. Apabila ada masalah yang sifatnya anomali, harus aktif dikonsultasikan ke atas, jangan digantung atau didiamkan. &ldquoKuping saya itu tipis, kalau mendengar laporan bahwa kegiatan tidak dapat dicairkan karena ada masalah di Departemen Keuangan&rdquotegasnya.

Terdapat dua hal yang masih menjadi catatan dari Menteri Keuangan terhadap Ditjen Perbendaharaan. Yang pertama adalah masalah Badan Layanan Umum (BLU). Menjamurnya BLU jangan sampai menjadi stigma negatif. Jika memang harus ada BLU, prinsip-prinsip manajemen keuangan harus tetap diperhatikan, harus tetap akuntabel, meskipun tidak mengorbankan prinsip fleksibilitas. Yang kedua, perlunya peningkatan pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintah. Perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi pemahaman terhadap Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Umum (SAU), dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara ( SABUN) di semua jenjang di Ditjen Perbendaharaan karena hal tersebut merupakan kunci pengelolaan keuangan pada titik pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya, beliau mengingatkan bahwa tahun 2009 masih akan penuh dengan kejutan. Pada bulan-bulan mendatang, Menteri Keuangan akan terus memantau perkembangan realisasi APBN karena berbagai &ldquosurprise&rdquo bisa saja terjadi. Mungkin terjadi penambahan belanja atau bahkan pemotongan anggaran. Persiapan harus dimulai sejak sekarang.

Menteri Keuangan menekankan agar kita menjaga netralitas dalam Pemilu, tetap fokus, mengerjakan homework yang masih harus diselesaikan, melanjutkan reformasi birokrasi yang masih dalam masa &ldquokecambah&rdquo, memperbaiki kinerja organisasi, dan mengharapkan jajaran Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi pejabat yang bisa dipercaya, credible,  dan competent.

Dengan gaya bicaranya yang lugas dan ramah, Menteri Keuangan tak dapat menyembunyikan rasa bangga dan kecintaannya pada jajaran Ditjen Perbendaharaan atas beberapa pencapaian yang telah dilakukan pada tahun lalu. Penyelesaian DIPA tepat waktu, penyelesaian laporan kas posisi akhir tahun yang lebih cepat, SILPA 2008 di atas 50 triliun, kemajuan dan perbaikan segmen-segmen pada LKPP, dan penambahan KPPN Percontohan. Beliau juga mengapresiasi bahwa Ditjen Perbendaharaan adalah Ditjen di Departemen Keuangan yang paling rajin mengkonsolidasi dan mengkoordinasi dengan jajaran instansi vertikal di daerah melalui Rapim. Konsolidasi tersebut menurut beliau memang penting karena tiap tahun akan terus ada saja hal baru yang memerlukan sosialisasi, sehingga gap informasi antara Kantor Pusat dengan instansi vertikal di daerah dapat diminimalkan.
 
Demikian pula, saat mengomentari survey KPK yang mendudukkan KPPN pada posisi terburuk kedua setelah kepolisian. Di satu sisi, beliau mengakui kerja keras dan upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan. Namun, karena adanya &ldquonila setitik&rdquo, satu instansi harus membayar mahal atas kejadian itu. Terlepas dari metodologi yang digunakan, kita harus menjadikan survey itu sebagai pemicu dan pemacu serta cambuk untuk memperbaikinya dengan usaha-usaha yang setara. Para pejabat dan jajaran Ditjen Perbendaharaan tidak boleh apatis dan tidak peduli dengan kejadian ini karena musuh utama dalam reformasi birokrasi adalah sikap apatis dan sikap tidak peduli serta ketidakyakinan bahwa reformasi birokrasi akan bisa diwujudkan.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search