Menuju Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan Dan Akuntabel

Laporan Pembukaan Rakernas Akuntansi Tahun 2009
"Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menganggap LKPP belum baik, seperti pecut yang setiap hari dirasakan. Meskipun sedikit dipermalukan, tapi juga menumbuhkan semangat yang besar di kalangan pemerintah untuk meningkatkan laporan keuangannya"

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ungkapan yang diucapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut dalam pembukaan Rakernas Akuntansi tahun 2009 (11/08) di hotel Gran Melia, Jakarta menyiratkan bahwa seluruh elemen pemerintahan, harus bekerja lebih baik dalam pengelolaan sumber daya publik (keuangan negara, red). Hal ini penting dilakukan agar kredibilitas pemerintah di hadapan masyarakat dapat terjaga. Karena jika aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara gagal diwujudkan, maka masyarakat dapat menuntut political accountability seperti pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, ataupun perubahan sistem.

Pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan good governance dan clean government sebagai salah satu amanah reformasi. Dengan diluncurkannya paket Undang-Undang (UU) bidang keuangan tahun 2003 yang lalu, proses perubahan tersebut semakin terarah. Apalagi, paket UU ini mengamanahkan secara khusus kepada pemerintah untuk menyusun dengan baik laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Sejak tahun 2004, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mengikuti international best practices dengan ditampilkannya Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan hingga Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan badan lainnya sebagai lampiran.

Dalam acara yang yang diselenggarakan Ditjen Perbendaharaan tersebut, Menkeu menekankan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan Negara yakni keadilan (equity) dan pemerataan (equality). Penerapan dua prinsip tersebut tidak lain agar masyarakat memperoleh manfaat berupa pelayanan publik yang prima, tidak diskriminatif dan anggaran yang terdistribusi secara proporsional. Harapannya, seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, telah dilakukan pemerintah sejak lama. Selain penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, pemerintah juga telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) sejak 2008 lalu. Laporan ini menjadi penting sebagai pembanding antara buku kas menteri keuangan sebagai BUN, dengan buku kas pengguna anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga. Dan hingga saat ini, selisih pencatatan diantara keduanya semakin kecil.

Upaya lainnya, papar Ibu Sri Mulyani, pemerintah berupaya melakukan penyempurnaan sistem penerimaan Negara. Selain itu, pemerintah juga bergiat melakukan penertiban terhadap 'rekening liar' termasuk penertiban asset (Barang Milik Negara) ataupun peningkatan kompetensi K/L dalam penyusunan LK. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. "Dan kini, upaya tersebut sedikit menampakkan hasil. Diantarnya berupa peningkatan jumlah K/L yang memperoleh opini unqualified atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukannya. Jika pada tahun 2006 K/L yang memperoleh WTP berjumlah 7 K/L, maka pada 2008 meningkat hingga 35 K/L," rinci ibu dua anak ini. Namun, beliau juga menyadari bahwa di tingkat pemerintah daerah, LKPD yang mendapatkan disclaimer terjadi peningkatan. "Pemerintah sadar bahwa LKPP maupun LKPD belum seluruhnya sempurna. Meskipun ada perbaikan signifikan, namun hal tersebut dimata masyarakat belum begitu memuaskan. Masih perlu kerja keras dan sinergi semua pihak," tegasnya.

Selain dihadiri Menkeu, pembukaan Rakernas Akuntansi tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo beserta jajaran eselon I Departemen Keuangan lainnya dan beberapa menteri/pimpinan lembaga dari Kabinet Indonesia Bersatu seperti Meutya Hatta, Widodo AS, dan Fahmi Idris. 
Sebagai Ketua Penyelenggara, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh peserta Rakernas yang mencapai 600 peserta dari berbagai lembaga tingkat pusat maupun daerah. Beliau mengungkapkan bahwa tujuan penyelenggaraan rakernas ini adalah sebagai sarana untuk memelihara komitmen para penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan diseluruh instansi pemerintah.

"Selain menjadi media komunikasi antara pejabat pada K/L, pejabat pemda dan pejabat pengelola fiskal, Rakernas ini diharapkan dapat menjaga komitmen seluruh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas LK," ucapnya. Lebih lanjut, Dirjen berharap rakernas ini dapat menghasilkan solusi-solusi 'cantik' terhadap permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang selama ini dihadapi pemerintah. Termasuk juga terkait arah pengembangan dan strategi pelaksanaan akuntansi pemerintahan dimasa yang akan datang.

Harus diakui, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan LK yang transparan dan akuntabel telah menuju arah yang benar. Beberapa indikasi yang dapat dilihat adalah semakin menurunnya temuan BPK terhadap LKPP pemerintah dari 57 temuan di 2004 menjadi 26 temuan pada 2008. Selain itu, pemerintah juga berhasil meningkatkan jumlah kekayaan bersih (asset minus kewajiban) pemerintah yang pada tahun 2004 minus Rp. 497,15 T menjadi positif Rp 378,01 T pada 2008. Terakhir, pengelolaan utang juga semakin baik dengan ditandai turunnya rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sejak tiga tahun silam.

Meskipun beberapa keberhasilan telah diraih, Pak Dirjen mengakui ada beberapa hal yang masih menjadi momok pada K/L yang harus segera diselesaikan seperti pungutan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah yang dikelola tidak sesuai mekanisme seharusnya. Lalu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang belum sempurna, termasuk pencatatan dan pelaporan asset tetap milik pemerintah pada masing-masing K/L yang belum baik.

Selain membahas 'hitam putih' Laporan Keuangan pemerintah selama ini, Rakernas Akuntansi kedua yang mengambil tema Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini, turut pula dilaunching Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai amanah Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan tersebut meminta seluruh K/L dan Pemda untuk membentuk SPIP dalam rangka mewujudkan good governance yang akan menjamin berjalannya akuntabilitas pemerintah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan instansi.

Acara tersebut diakhiri dengan pemberian Penghargaan Laporan Keuangan Terbaik 2008 dari Ditjen Perbendaharaan kepada 35 K/L dan 8 Pemda, atas keberhasilannya menyajikan LPJ Keuangan dengan capaian kualitas tertinggi dengan memperoleh opini unqualified dari BPK. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dari nara sumber yang expert dibidangnya seperti Anwar Nasution (BPK) dan jajaran eselon I Depkeu seperti Herry Purnomo (Dirjen Perbendaharaan), Mulia P Nasution (Sekretaris Jenderal), Hekinus Manao (Inspektur Jenderal), Hadiyanto (Dirjen Kekayaan Negara) dan Anny Ratnawati (Dirjen Anggaran).

Oleh : Reno (Pengembangan Pegawai) dan Fajar Sidik (Bagian OTL)

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search