Kontrak Jasa Pelayanan Perbankan Kembali Ditegaskan

Liputan Sosialisasi Kontrak Jasa Pelayanan Perbankan/Pos
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Komitmen Perbankan dalam menunjang pengelolaan keuangan negara kembali ditegaskan. Agar kontrak yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak, sosialisasi kontrak jasa pelayanan perbankan sebagai Bank Operasional (BO) I dan Bank/Pos Persepsi dilakukan, Rabu (23/6) di Gedung Prijadi P II, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan &ndash Jakarta.

Dirjen Perbendaharaan menegaskan bahwa lembaganya telah banyak melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengoptimalkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu diantaranya yakni dengan melakukan lelang terbuka untuk memilih Bank persepsi dan BO I mitra kerja Ditjen Perbendaharaan .

Kontrak Jasa Pelayanan Perbankan/Pos sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, juga sebagai BO I Mitra Kerja KPPN telah ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dengan Direksi Perbankan pada tanggal 29 Desember 2009 dan berlaku sejak 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2012. Selama enam bulan pelaksanaan kontrak, masih ditemui beberapa Bank/Pos Persepsi dan BO I belum memahami dengan baik hak dan kewajibannya.

Agar komitmen pihak Perbankan dapat diwujudkan hingga level ujug tombak pelayanan, Ditjen Perbendaharaan memberikan sosialisasi kontrak jasa pelayanan perbankan tersebut kepada Direktur Kepatuhan BO I dan Bank/Pos Persepsi serta Direksi Perbankan mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Hal tersebut dilakukan mengingat vitalitas perbankan dalam menunjang pengelolaan keuangan Negara. Bahkan, Belanja Negara menurut APBN-P 2010 yang akan disalurkan oleh Bank Operasional mencapai 1.126 Triliun. Seperti kita ketahui sejak tahun 1990-an, proses pencairan dana APBN tidak dilakukan lagi secara tunai oleh kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, melainkan telah dilimpahkan pada perbankan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya menyampaikan, &ldquoKita mengharapkan dengan sangat komitmen pimpinan perbankan yang ketika itu menandatangani perjanjian dihadapan Menteri Keuangan bisa terlealisir sampai level paling bawah. Ketika itu sudah comit, bahwa akan memberikan pelayaanan terbaik.&rdquo Lebih lanjut beliau mencontohkan, &ldquoDari pengamatan kami masih ada Bank Persepsi tidak mematuhi jam buka. Jadi masih pagi sudah tutup. Ini juga tentu mencederai komitmen level tertinggi dari pimpinan perbankan.&rdquo Ujar beliau.

Kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya, secara substansi lebih detil dan lebih mengikat dibandingkan dengan kontrak tahun sebelumnya. Tujuannya tidak lain agar pengelolaan dana APBN dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. Ditjen Perbendaharaan mengharapkan agar benefit yang diperoleh atas kesepakatan-kesepakatan yang dicapai di dalam kontrak ini benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara.

Terakhir, dalam sambutannya Herry Purnomo menyampaikan, &ldquoMudah-mudahan melalui sosialisasi ini, maka hal-hal yang belum dilakukan secara penuh oleh Bank Operasional I dilapangan, maupun Bank Persepsi, bisa ada penegasan-penegasan dari level pimpinan di pusat ini.&rdquo Demikian harapannya.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Firman Imam S. &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search