Sinergi Pengelola Fiskal dan Moneter Maluku Utara: Terbitkan Kajian Ekonomi dan Fiskal Regional, Pertama di Indonesia

Ternate,www.djpbn.kemenkeu.go.id—Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menggelar seminar dan peluncuran buku kajian bersama berjudul “Kajian Ekonomi dan Fiskal Regional Provinsi Maluku Utara” (KEFR). Bertempat di auditorium Grand Dafam Bela International Hotel Ternate, acara yang berlangsung pada Rabu (26/10) tersebut dihadiri oleh sejumlah undangan, antara lain Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, para kepala dinas/badan pengelola keuangan daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara, dan akademisi. Hadir pula sebagai pembicara dalam seminar tersebut Kasubdit Penelitian dan Pengembangan dan Kerjasama Kelembagaan Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan, Muhdi, dan Asisten Direktur Divisi Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Syachman Perdymer.

 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tri Budhianto, dalam sambutannya menyatakan bahwa, sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara berinisiatif melakukan penguatan kelembagaan melalui kerjasama dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Penyusunan KEFR adalah salah satu perwujudan dari upaya penguatan tersebut.

KEFR sendiri akan diterbitkan setiap semester dan berkelanjutan sehingga penguatan institusi dan kerjasama dapat berkesinambungan. Kajian ini memuat gambaran kondisi ekonomi dan fiskal di Maluku Utara serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil para pemangku kepentingan guna menyikapi kondisi tersebut. KEFR Provinsi Maluku Utara juga merupakan yang pertama di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi embrio penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antara Ditjen Perbendaharaan dan Bank Indonesia khususnya di level regional.

Tri Budhianto menyatakan, kerja keras dan upaya-upaya khusus diperlukan untuk meningkatkan perekonomian di daerah sehingga mampu meningkatkan kontribusi daerah tersebut terhadap PDB nasional. Karenanya, kerja sama antarpihak terkait dalam upaya-upaya peningkatan perekonomian daerah menjadi suatu hal mutlak harus dilakukan. “Perlu sinergi yang kuat dari pemegang otoritas fiskal, moneter, dan struktural mengingat kebijakan yang tepat dari ketiga pilar ini yang akan mampu menggerakkan perekonomian,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dwi Tugas Waluyanto, menyatakan bahwa transformasi sangat diperlukan untuk membawa perekonomian Maluku Utara menjadi lebih baik, dari provinsi yang selalu bergantung pada pasokan dari provinsi lain menjadi provinsi pengekspor, dari provinsi penghasil sumber daya alam mentah menjadi provinsi yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. “Sinergi menjadi kata kunci utama bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Hal tersebut yang kami—Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara—laksanakan saat ini,” jelasnya.

Dalam sesi seminar, Syachman Perdymer dari Bank Indonesia menyampaikan gambaran singkat mengenai kondisi terkini perekonomian domestik dan upaya penguatan kerangka operasi moneter dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Sementara, Muhdi dari Ditjen Perbendaharaan memaparkan mengenai perkembangan pelaksanaan APBN 2016. Muhdi juga menyatakan bahwa inisiasi penyusunan kajian bersama mengenai ekonomi dan fiskal regional merupakan langkah maju implementasi Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tentang Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Terbitnya KEFR edisi semester I-2016 ini juga diapresiasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Muabdin Radjab melalui closing remark-nya yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara. Ia menyatakan, banyaknya informasi bermanfaat bagi kalangan pemerintah daerah dan para pelaku usaha serta rekomendasi dalam KEFR akan sangat efektif sebagai kompas program kerja dan kebijakan pemerintah daerah ke depan. “KEFR merupakan bentuk sinergi yang perlu dicontoh oleh lembaga lain. Mari kita ikuti Bank Indonesia dan Ditjen Perbendaharaan, bekerja sama, menciptakan sinergi yang manis demi membangun Maluku Utara yang harmonis.” demikian ungkapnya.

Respon juga mucul dari kalangan akademisi. Rivai Umar, akademisi dari Universitas Khairun, Ternate, mengimbau pemerintah daerah agar tidak hanya membaca KEFR, tetapi juga menjadikannya referensi bagi penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi di Maluku Utara. Para pelaku bisnis pun dapat memanfaatkan kajian tersebut guna pengembangan bisnis di masa depan. Sedangkan bagi akademisi, KEFR dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian bidang ekonomi.

 Oleh: Agustina Rahayuningtyas dan Rusli Zulfian (Kontributor Kanwil DJPB Prov. Maluku Utara)

 

Save

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search