Kanwil DJPb Aceh Launching DHAPU AGAM

Banda Aceh, djpb.kemenkeu.go.id,- Alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBN menjadi salah satu cara negara mendorong kesejahteraan rakyat dari desa. Oleh karena itu, sinergi dan kerjasama seluruh elemen negara, sangat dibutuhkan agar proses penyaluran anggaran desa dapat berjalan dengan cepat dan tertib.

Mendukung hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Aceh meluncurkan portal DHAPU AGAM yakni Dashboard Publikasi Anggaran Gampong. Dhapu berasal dari kata Dapu yang dalam bahasa aceh berarti Dapur. Dapur merupakan tempat bahan baku bagi koki meracik makanan. Begitu juga anggaran desa yang menjadi bahan baku bagi Chef, dalam hal ini Kepala Desa/keuchik untuk meracik program pembangunan di gampongnya. Tujuan akhirnya adalah terwujud kesejahteraan bersama. Sedangkan agam berarti pria. Pria identik dengan karakter yang penuh keteraturan, disiplin, tanggung jawab. Begitu juga pada dana desa, diharapkan seluruh kepala desa/keuchik dapat disiplin, teratur dan bertanggung jawab dalam menyalurkan dana desa yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga, kemajuan daerah yang dimulai dari desa/gampong, dapat di akselerasi dengan cepat.

Pada portal tersebut, seluruh anggaran gampong dapat dipantau oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk anggaran yang telah disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas desa. Dengan semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat dalam monitoring anggaran desa/gampong, akan semakin mendorong aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik.

”Dhapu Agam ini dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat. Harapannya, penyaluran anggaran gampong (desa,red) dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik lagi. Tidak lupa kami menyampaikan agar proyek-proyek yang dilaksanakan di gampong, agar menggunakan tenaga kerja setempat termasuk kebutuhan bahan baku proyek. Hal ini akan lebih mendorong perekonomian lokal berkembang,” papar Zaid Burhan di runag konferensi pers Gedung Keuangan Negara Banda Aceh

Agenda yang dikemas dalam Media Meeting pada hari Selasa (18/2) tersebut, turut dihadiri langsung Walikota Banda Aceh Aminullah Usman. Pada kesempatan yang sama, Walikota Banda Aceh menerima plakat penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas perolehan predikat WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banda Aceh sebanyak 11 kali berturut-turut. ”Kami ucapakan terima kasih pada Kementerian Keuangan atas apresiasinya. Hal ini tentu mendorong kami untuk terus mempertahankan WTP pada tahun ini,” tegas Aminullah

Selain itu, agenda yang dihadiri oleh berbagai jurnalis lokal dan nasional tersebut, turut dipaparkan Kinerja APBN Provinsi Aceh TA 2019, termasuk kesiapan seluruh unit Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Aceh dalam menghadapi penilaian Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) oleh Kementerian PAN-RB.

Kepada media, Kakanwil DJPb Provinsi Aceh mengajak untuk bersama-sama menjaga pelaksanaan anggaran TA 2020, termasuk penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). ”Mari, dalam peran dan tugasnya masing-masing, bersama-sama kita kawal anggaran rakyat ini. Sehingga, penyalurannya akan semakin baik, semakin akuntabel dan memberi efek positif berupa peningkatan kesejahteraan rakyat,” tutupnya

Kontributor Aceh: Fajar Sidik dan tim

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search