Berita Nasional

(Seputar Ditjen Perbendaharaan)

DJPb Dukung Industri Ekonomi Syariah Indonesia Melalui Pendampingan Proses Produk Halal

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, yang mencapai 229,6 juta orang di tahun 2020. Dengan predikat tersebut seharusnya kita mampu menjadi penggerak perekonomian syariah sekaligus pusat produsen halal dunia dan tidak hanya menjadi target market dan produk industri halal negara lain. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto yang mewakili Wakil Menkeu dalam keynote speech secara virtual pada acara Public Hearing Dan Temu Konsultasi Pendampingan Proses Produk Halal Provinsi Jawa Timur, di Jakarta, Senin (5/9).




“Untuk menjadi pusat produsen halal dunia berarti kita juga harus mampu leading dalam rantai nilai halal global (global halal value chain). Ini hanya dapat terwujud jika kita memiliki rantai nilai halal nasional yang kuat. Industrialisasi produk halal adalah kata kunci untuk bisa meningkatkan posisi Indonesia di dalam kancah perdagangan dan industri produk halal global,” ungkap Hadiyanto.

Industri produk halal saat ini telah menyumbangkan 24,5% PDB nasional dengan potensi pasar produk halal global senilai $1,9 triliun. Dengan besarnya populasi muslim di Indonesia dan potensi pasar produk halal global, maka kesempatan untuk menyuplai kebutuhan produk halal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri sangat terbuka lebar.

Pengembangan industri halal tidak dapat dilepaskan dari partisipasi UMKM sebagai bagian penting dalam pembentukan rantai nilai halal nasional dan global. Dengan peranan penting yang dimiliki sektor UMKM, Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar agar para pelaku usaha dapat survive dalam menghadapi pandemi sekaligus dalam pemulihan ekonomi. Beberapa insentif dan juga subsidi bunga dalam permodalan serta pendampingan usaha juga telah dilakukan pemerintah agar sustainability UMKM tetap terjaga dan diharapkan dapat naik kelas. Selain itu, Pemerintah juga memberi kemudahan dalam pengajuan sertifikat halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) self declare yang telah memenuhi syarat, yakni pengenaan biaya sebesar Rp0 atau gratis. Dengan demikian, diharapkan dapat memacu para pelaku UMK untuk segera mengajukan proses sertifikasi halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk diketahui, BPJPH merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dibawah naungan Kementerian Agama RI, yang pembinaan keuangannya ditangani oleh Direktorat PPK BLU DJPb.

“Atas nama Kementerian Keuangan, kami mengapresiasi kinerja BPJPH selama ini, khususnya yang berkaitan dengan bantuan kepada UMKM. Kolaborasi semacam ini diharapkan dapat menjadikan para pelaku UMKM Indonesia agar mampu bersaing dan semakin tangguh dalam menghadapi dinamika dan tuntutan di masa mendatang,” ujar Hadiyanto.

Acara ini dihadiri oleh Kepala BPJPH, Kepala Dinas lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Lembaga Pendamping dan Pendamping PPH serta Para Pelaku Usaha Mikro Kecil serta diikuti secara virtual oleh masyarakat umum. (BU)

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 

 

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

 

Search