Penguatan peran Kanwil DJPb Jateng sebagai Regional Chief Economist (RCE) terus dilakukan melalui kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Kedatangan delegasi Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) dalam kunjungan ke Kanwil DJPb Jateng pada Kamis (23/11) menjadi salah satu penguatan sinergi tersebut.
Di tengah masa Pandemi Covid-19 jajaran Satker Koordinator Wilayah (UAPPA-W) lingkup Jawa Tengah berhasil menyelesaikan LKKL, LKBUN, maupun LKPP Tahun 2021 Audited. Plt 2 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Sutyawan, menyampaikan apresiasinya kepada para penanggung jawab laporan keuangan dalam kegiatan Rakor dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W 2022 lingkup Jawa Tengah di Aula GKN I Semarang, Selasa (11/10).
UMKM dalam perekonomian regional memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Namun, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan populasi UMKM pada tahun 2021 di Papua Barat yang cukup signifikan atau tumbuh negatif -48,56 persen (3.468 unit) jika dibandingkan dengan jumlah unit pada tahun 2019.
Kondisi ini menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM sebesar -40,95 persen atau menjadi 7.344 jiwa. Angka tersebut adalah 1,01 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja di Papua Barat, atau menurun dari sebelumnya (2019) yang mampu mencapai 1,71 persen.
Saat ini, pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan melalui transfer dana dari Kas Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang ditunjuk pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Namun, terdapat kemungkinan terjadinya kegagalan transfer dana ke rekening pihak penerima sehingga bank penerima melakukan penolakan/pengembalian (retur) SP2D.
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana, retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim.
Ternate, 7 April 2022 - Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menggelar Diseminasi Moneter dan Fiskal Lingkup Provinsi Maluku Utara di Hotel Sahid Bella Ternate, Kamis (07/04). “Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2021 meningkat 2,07% dibandingkan tahun 2020 yang didominasi oleh pendapatan transfer,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto, dalam kegiatan yang dilaksanakan secara luring tersebut.
Palembang, 31 Maret 2022-Digital Payment Marketplace adalah suatu sistem yang mengintegrasikan satker pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan dalam satu ekosistem Digipay Marketplace. Satuan Kerja, Kementerian Keuangan, dan Perbankan hendaknya dapat berperan aktif serta bersinergi dalam pelaksanaan modernisasi pembayaran dalam pengelolaan APBN. Hal tersebut disampaikan Plh. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatra Selatan, Eko Budiyanto pada kegiatan Bimbingan Teknis Digipay serta KPPN Palembang Award di Palembang, Kamis (31/3).
Ternate, djpb.kemenkeu.go.id,- BLU dan BLUD memiliki peranan strategis dalam pertumbuhan nasional, di antaranya meningkatkan kontribusi terhadap PDB maupun PNBP Nasional, meningkatkan kesejahteraan umum melalui penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program pendidikan akademik maupun profesional, mendukung pemberdayaan dan pertumbuhan UMKM, serta pemerataan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penelitian, telekomunikasi, dan bidang lainnya. Demikian disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto, dalam keynotes speech acara Sosialisasi Pengelolaan BLU dan BLUD di Aula KPPN Ternate, Kamis (17/3).
Banyumas, djpb.kemenkeu.go.id-Monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan/penggunaan Dana Desa menjadi sangat penting untuk dapat mengukur dan memastikan bahwa Dana Desa telah dipergunakan secara optimal dan efektif. Perlu upaya meningkatkan analisis data dalam menghasilkan kajian-kajian yang dapat berguna untuk mengukur outcome yang diharapkan dari Dana Desa.
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
 |
PENGADUAN
 |
 |
