Jl. Jati Lurus No. 254 Ternate

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Torang Pe APBN: Kolaborasi Kemenkeu Satu, Kembangkan UMKM Maluku Utara

Ternate, 30 Maret 2022 – Pemulihan ekonomi terus berlanjut makin kuat seiring dengan terus terkendalinya pandemi Covid-19. APBN Kembali harus bekerja keras menjadi “shock absosber” atas berbagai gejolak dan tekanan global. Demikian disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto dalam acara Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan April 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melalui media zoom conference, Jumat (22/4).

“Sampai dengan 31 Maret 2022, Realisasi pendapatan APBN mencapai Rp510,09 miliar atau 23,63% dari pagu, sedangkan Belanja APBN realisasinya mencapai Rp2,85 triliun atau 19,30% dari pagu. Kinerja pendapatan mengalami kenaikan 14,12% (yoy) dibandingkan tahun 2021. Kenaikan terbesar disumbang oleh pajak penghasilan non migas yang naik sebesar Rp20,20 miliar atau 8,85% (yoy),” ungkap Adnan pada acara yang menghadirkan Forum Wartawan di Provinsi Maluku Utara.

Lebih lanjut, Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara mengungkapkan bahwa realisasi belanja pada belanja K/L turun 9,49% atau sebesar Rp75,27 miliar yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 6,07% dan 32,69% (yoy). Sedangkan untuk TKDD mengalami kenaikan sebesar Rp24,60 miliar (1,17%) yang penyebab terbesarnya karena kenaikan realisasi DAU sebesar Rp325,76 miliar atau 20,58% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d Maret 2022 masih didominasi oleh komponen dana transfer yang mencapai 68,61% dari total realisasi pendapatan APBD sebesar Rp3,03 triliun. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih kurang. Untuk itu, Pemda perlu menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada di Maluku Utara untuk meningkatkan PAD. Realisasi DBH per 31 Maret 2022 sebesar Rp90,86 miliar, DAU sebesar Rp1,91 triliun. Untuk DAK fisik sebesar Rp20,82 miliar, DAK Non fisik sebesar Rp57,44 miliar dan DID belum ada realisasi,” ungkap Adnan.

Pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif untuk prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah pandemi yang masih belum berakhir yang menekan dan memaksa pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam memformulasikan kebijakan sebagai stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian. Untuk itu, APBN difokuskan untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional secara bertahap dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Di Provinsi Maluku Utara, Berbagai indikator ekonomi di wilayah Maluku Utara mengalami perkembangan yang sangat baik seperti pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh sebesar 16,4% jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Tingkat inflasi Maluku Utara sampai dengan Maret 2022 sebesar 1,25% di bawah inflasi nasional sebesar 2,64%. Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di angka 105,12, dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 107,52.

Untuk neraca perdagangan regional Maluku Utara sendiri, per Maret 2022 mencatat hal positif pada ekspor. Komponen ekspor PAda bulan Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar 60,57% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sampai dengan Maret 2022, komoditas yang paling banyak diekspor adalah Ferro Nickel, sedangkan perusahaan penyumbang hasil ekspor terbesar adalah PT Yashi Indonesia Investment. Untuk impor sendiri naik sebesar 17,75% dari bulan sebelumnya. Komoditas yang paling banyak diimpor yaitu berupa batu bara/antrasit dan perusahaan penyumbang devisa impor terbesar yaitu PT Kao Rahai Smelters.

Pada kesempatan yang sama Adnan menyampaikan bahwa isu Strategis di Maluku Utara yakni terkait dengan perkembangan COVID-19 dan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada bulan Maret, kasus COVID-19 turun signifikan menjadi 881 kasus, 1452 sembuh, dan 14 orang meninggal dunia. Turunnya kasus covid dan tingkat kesembuhan pasien ini memberikan angin segar bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pelonggaran PPKM, khususnya pada sektor transportasi. Data Kemenkes per 12 April 2022 menunjukkan vaksinasi di Maluku Utara telah mencapai 83,27% untuk dosis 1, 49,54% dosis 2, dan 4,72%. Melihat tren penurunan dan bertambahnya masyarakat yang menjalani vaksinasi, diperkirakan kasus Covid-19 di bulan April akan turun. Meskipun demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk selalu waspada dan menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, untuk perkembangan DAK Fisik di Maluku Utara sampai dengan Maret 2022, telah terdapat realisasi sebesar Rp20,82 Miliar atau 1,17% dari pagu. Angka ini terbilang masih rendah mengingat batas waktu penyaluran untuk tahap I adalah bulan Juli sebesar 25% dari pagu. Diharapkan Pemda dapat melakukan percepatan dalam realisasi DAK Fisik supaya kegiatan yang telah direncanakan pendanaannya melalui DAK Fisik dapat berjalan lancar. Untuk mewujudkannya perlu kerja sama Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap, benar, dan tepat waktu supaya dana dapat tersalur sehingga dapat segera diserap untuk membiayai kegiatan yang direncanakan didanai menggunakan DAK Fisik.

Sedangkan untuk isu lokal di Maluku Utara yaitu berupa kontribusi program pemberdayaan UMKM dari tiap unit Kemenkeu di Maluku Utara terhadap perkembangan UMKM di Provinsi Maluku Utara, diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinaungi oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, BDS yang dilaksanakan oleh KPP Ternate, Program Keringanan Utang dan Lelang UMKM oleh KPKNL Ternate, serta Program Asistensi UMKM dalam kegiatan ekspor oleh KPPBC Ternate.

“Tentunya dengan adanya program pemberdayaan UMKM ini diharapkan mampu memberikan stimulus bagi UMKM untuk lebih berkembang, baik dari segi permodalan maupun keahlian dalam pemasaran produk. Produk-produk UMKM harus bisa bersaing baik di pasar lokal maupun global,” pesan Adnan melalui zoom bersama perwakilan Kemenkeu Satu Maluku Utara.

Adapun current issue yang sedang hangat dibicarakan bukan tidak lain berupa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai pemerintah pusat maupun daerah. Melalui PP Nomor 16 Tahun 2022, pemerintah Kembali memasukkan komponen tunjangan untuk THR sebanyak 50% dari tunjangan kinerja/tambahan penghasilan. Isu ini cukup penting karena pembayaran THR akan meningkatkan konsumsi di sektor riil dan diharapkan terjadi multiplier yang cukup tinggi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

“Akselerasi penyaluran THR perlu terus didorong supaya dapat disalurkan tepat waktu. Kanwil DJPb Malut konsisten untuk melakukan monitoring penyaluran THR pusat dan daerah melalui bidang PPA I dan PPA II. Koordinasi dan sinergi juga perlu dilakukan oleh Kemenkeu Satu Regional Malut guna penguatan program pemberdayaan UMKM dalam bentuk kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah, akademisi, UMKM, serta masyarakat yang ada,” tutup Adnan di hadapan para media yang hadir dalam acara Torang Pe APBN Edisi April 2022.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara  Kementerian Keuangan RI
Jalan Jati Lurus Nomor 254 Ternate  97716
Tel: 0921-3111178 Fax: 0921-3111179

IKUTI KAMI

Search