Jl. Jati Lurus No. 254 Ternate

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Torang Pe APBN: Melalui APBN, Negara Hadir Lindungi Masyarakat

 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto memaparkan realisasi APBN dan perkembangan ekonomi di Maluku Utara.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto memaparkan realisasi APBN dan perkembangan ekonomi di Maluku Utara.

 

Ternate, 25 Mei 2022 – Dampak dari kondisi geopolitik dan pandemi Covid-19 sampai saat ini masih menimbulkan tantangan tersendiri bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tersendat, harga-harga meningkat, dan anggaran banyak terkuras untuk mengatasi dampak dari ketidakpastian tersebut. Dalam menghadapi tantangan tersebut, APBN tahun 2022 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian risiko, menjaga momentum pemulihan ekonomi, dan menopang agenda pembangunan yang melingkupi tiga kluster, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Belanja akan dioptimalkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi yang sempat tersendat akibat pandemi Covid-19 dan gejolak kenaikan harga, ini ditunjukkan dengan strategi Pemerintah guna menyeimbangkan kenaikan harga tersebut melalui kebijakan subsidi gas, listrik, dan BBM. Data dari APBN Nasional menunjukkan realisasi subsidi LPG s.d 30 April 2022 meningkat sebesar Rp30,5 T dibanding pada tahun 2021. Dari sisi migas, pemerintah tetap berupaya untuk mempertahankan harga guna melindungi masyarakat yang rentan dan kurang mampu. Harapannya, ketersediaan energi dan migas beserta tarifnya dapat tetap stabil sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian. Demikian disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto dalam acara Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Mei 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melalui media zoom conference, Rabu (25/5).

“Sampai dengan 30 April 2022, Realisasi pendapatan APBN mencapai Rp720,37 miliar atau 33,37% dari pagu, sedangkan Belanja APBN realisasinya mencapai Rp4,48 triliun atau 30,17% dari pagu. Kinerja pendapatan mengalami kenaikan 15,68% (yoy) dibandingkan tahun 2021. Kenaikan terbesar disumbang oleh pajak penghasilan non migas yang naik sebesar Rp65,72 miliar atau 20,80% (yoy),” ungkap Adnan pada acara yang menghadirkan Forum Wartawan di Provinsi Maluku Utara.

Lebih lanjut, Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara mengungkapkan bahwa realisasi belanja pada belanja K/L turun 6,79% atau sebesar Rp82,89 miliar yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 13,68% dan 32,59% (yoy). Sedangkan untuk TKDD mengalami kenaikan sebesar Rp321,88 miliar (10,77%) yang penyebab terbesarnya karena kenaikan realisasi DAU sebesar Rp363,66 miliar atau 17,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d April 2022 masih didominasi oleh komponen dana transfer dengan total realisasi pendapatan APBD sebesar Rp4,44 triliun. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih kurang. Untuk itu, Pemda perlu menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada di Maluku Utara untuk meningkatkan PAD. Realisasi DBH per 30 April 2022 sebesar Rp208,72 miliar, DAU sebesar Rp2,43 triliun. Untuk DAK fisik sebesar Rp161,11 miliar, DAK Non fisik sebesar Rp321,53 miliar dan DID terealisasi sebesar Rp3,46 miliar,” ungkap Adnan.

Pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif untuk prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah ketidakpastian global sebagai imbas dari pandemi COVID-19 yang disusul invasi Rusia ke Ukraina memunculkan ujian berat bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, APBN difokuskan untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional secara bertahap dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Di Provinsi Maluku Utara, berbagai indikator ekonomi di wilayah Maluku Utara mengalami perkembangan yang sangat baik seperti pertumbuhan ekonomi Triwulan I Tahun 2022 yang mampu tumbuh sebesar 29,63% jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01%. Tingkat inflasi Maluku Utara pada April 2022 sebesar 1,82% (yoy) di bawah inflasi nasional sebesar 3,47% (yoy). Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di angka 104,97, dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 108,30.

Untuk neraca perdagangan regional Maluku Utara sendiri, per April 2022 komponen ekspor mengalami penurunan sebesar 24,05% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sampai dengan April 2022, komoditas yang paling banyak diekspor adalah Ferro Nickel, sedangkan perusahaan penyumbang hasil ekspor terbesar adalah PT Yashi Indonesia Investment. Untuk impor sendiri naik sebesar 17,92% dari bulan sebelumnya. Komoditas yang paling banyak diimpor yaitu berupa batu bara/antrasit dan perusahaan penyumbang devisa impor terbesar yaitu PT Angel Nickel Industry.

Pada kesempatan yang sama Adnan menyampaikan bahwa isu Strategis di Maluku Utara yakni terkait dengan perkembangan COVID-19 dan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada bulan April, kasus COVID-19 turun signifikan menjadi 64 kasus, 402 sembuh, dan 5 orang meninggal dunia. Turunnya kasus covid dan tingkat kesembuhan pasien ini memberikan angin segar bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pelonggaran PPKM, khususnya pada sektor transportasi. Data Kemenkes per 12 April 2022 menunjukkan vaksinasi di Maluku Utara telah mencapai 85,18% untuk dosis 1, 55,58% dosis 2, dan 9,55% dosis 3. Melihat tren penurunan dan bertambahnya masyarakat yang menjalani vaksinasi, diperkirakan kasus Covid-19 di bulan April akan turun. Meskipun demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk selalu waspada dan menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, untuk perkembangan DAK Fisik di Maluku Utara sampai dengan April 2022, telah terdapat realisasi sebesar Rp161,11 miliar atau 9,06% dari pagu. Angka ini terbilang masih rendah mengingat batas waktu penyaluran untuk tahap I adalah bulan Juli sebesar 25% dari pagu. Diharapkan Pemda dapat melakukan percepatan dalam realisasi DAK Fisik supaya kegiatan yang telah direncanakan pendanaannya melalui DAK Fisik dapat berjalan lancar. Untuk mewujudkannya perlu kerja sama Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap, benar, dan tepat waktu supaya dana dapat tersalur sehingga dapat segera diserap untuk membiayai kegiatan yang direncanakan didanai menggunakan DAK Fisik.

Sedangkan untuk isu lokal di Maluku Utara yaitu berupa program National Logistic Ecosystem (NLE). NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang serta dokumen dan/atau perijinan (clearance) baik lokal maupun internasional sejak kedatangan sarana pengangkut sampai barang tiba di gudang Pemilik barang, atau sebaliknya dari gudang pemilik barang sampai barang diekspor. Target utama dari program ini adalah menurunkan biaya logistik nasional. Selain itu program ini juga bermanfaat  untuk sharing kapasitas logistik dan menumbuhkan ekonomi digital, serta meningkatkan transparansi layanan sehingga dapat meningkatkan kemudahan dalam melakukan usaha (ease of doing Bussines).

NLE yang pilot project-nya telah terimplementasi di Batam pada bulan Maret 2021 lalu, kini akan dimulai penerapannya pada berbagai pelabuhan nasional lainnya, antara lain Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Teluk Lamong, Tanjung Perak, Benoa, Makassar, Bitung, Kendari, dan Ambon. Kedepannya, NLE juga akan diberlakukan di bandara, antara lain bandara Ngurah Rai. Eksportir di Provinsi Maluku Utara yang sudah masuk NLE adalah Harta Samudra, eksportir tuna dari Kab. Pulau Morotai.

Guna terus mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi dan sustainable, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan, diantaranya berupameni koordinasi dan sinergi dengan Pemda untuk mendorong akselerasi penyaluran DAK Fisik, mendorong penyelesaian pertanggungjawaban pada Pemda yang pada TA sebelumnya belum selesai, mendorong akselerasi vaksinasi untuk tahap satu sampai booster supaya lebih merata dan nilainya dapat menyamai bahkan di atas rata-rata nasional, serta mengarahkan Belanja APBN dan APBD ke area-area strategis khususnya ke daerah sekitar tambang dengan menciptakan peluang usaha baru untuk mendorong pemerataan ekonomi. Selain itu juga untuk mendukung program NLE, perlu adanya dorongan bagi para eksportir untuk mulai join ke dalam NLE melalui sosialisasi baik on site maupun melalui media sosial untuk memudahkan transaksi dan memangkas biaya distribusi.

“Kerja keras APBN selama ini diharapkan dapat terus berperan secara optimal, sehingga arah kebijakan ekonomi dapat tercapai dan tetap sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal di tahun 2023. Saya harap temen-teman wartawan dapat meneruskan pesan-pesan optimisme ini kepada masyarakat luas, agar kerja keras APBN semakin memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat. Kita semua harus optimis bahwa kita mampu melewati ini dan percaya bahwa pemerintah melalui APBN sungguh bekerja dengan keras untuk memulihkan ekonomi.,” tutup Adnan di hadapan para media dan para Kepala Unit Instansi Vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara  Kementerian Keuangan RI
Jalan Jati Lurus Nomor 254 Ternate  97716
Tel: 0921-3111178 Fax: 0921-3111179

IKUTI KAMI

Search