Sebuah langkah strategis diinisiasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau sebagai upaya konsistensi dan akselerasi peningkatan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah Kepulauan Buton. Mengawali tahun anggaran 2013, KPPN Baubau yang mengemban fungsi treasurer sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara, melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 kepada semua Satuan Kerja instansi vertikal Kementerian/Lembaga.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan dengan mengundang secara tatap muka langsung semua satuan kerja penerima alokasi APBN di wilayah Kepulauan Buton (104 satuan kerja). Dalam pembukaannya, Kepala KPPN Baubau, Hariyanto, menyampaikan bahwa kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran periode Triwulan IV Tahun 2022 ini dilakukan secara khusus dengan mengundang semua satuan kerja dan dibagi dalam beberapa batch, satu batch antara 10 sampai dengan 20 satker, dari tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2023. Dengan pembagian batch tersebut diharapkan dapat dilakukan diskusi ataupun sharing berbagai hal terkait pelaksanaan anggaran secara lebih fokus, lebih mendalam dan lebih intensif. 

Kegiatan ini, sengaja kita laksanakan di bulan Januari dengan maksud mengajak semua stakeholder APBN untuk sejak dini mengawal betul setiap proses dan tahapan yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023. Diawali dengan melihat secara bersama-sama semua aspek kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing satuan kerja dan dilanjutkan dengan penyampaian langkah-langkah strategis yang harus dilakukan sebagai peningkatan atau penyempurnaan kualitas setiap aspek kinerja tersebut, imbuh Hariyanto.

Pada kesempatan tersebut, Hariyanto juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua stakeholder APBN di wilayah Kepulauan Buton yang sudah bersinergi dan berkoordinasi secara luar biasa dalam pencapaian pelaksanaan APBN sampai dengan akhir tahun 2022. 

Tahun anggaran 2022 berhasil dilaksanakan dengan sangat baik. Dari aspek penyerapan, total Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi Rp.760,94 miliar (99% dari alokasi pagu sebesar Rp.769,26 miliar). Sedangkan untuk Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dari total pagu yang dialokasikan penyalurannya melalui KPPN Baubau sejumlah Rp.885,71 miliar, sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.845,69 miliar atau 95,48%.

Namun harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran bukan hanya dari aspek besarnya realisasi penyerapan anggaran saja. Dalam menghadapi berbagai tantangan tahun 2023, semua stakeholder APBN harus satu persepsi, satu komitmen untuk melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran, diantaranya:

1. Menjaga konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan penganggaran, apabila diperlukan penyesuaian dibatasi dengan melakukan revisi anggaran maksimal satu kali dalam setiap periode triwulan;
2. Menjaga konsistensi antara realisasi belanja dengan nominal rencana penarikan dana yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
3. Menjaga kepatuhan waktu penyampaian data kontrak/perjanjian, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan Uang Persediaan (Uang Muka) Bendahara Pengeluaran; dan
4. Konsistensi penyampaian progres capaian output atas kinerja realisasi belanja masing-masing target output dalam dokumen penganggaran.

Dengan berpijak pada capaian kinerja di tahun anggaran 2022 dan pelaksanaan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tersebut, optimisme kita semua dapat melaksanakan anggaran tahun 2023 secara lebih berkualitas, lebih baik lagi, sehingga semakin mendukung upaya kebijakan fiskal APBN dalam memberikan stimulus pertumbuhan perekonomian seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kepulauan Buton.