Pemberitahuan Perubahan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi prajurit TNI/POLRI, ASN KEMHAN, dan ASN POLRI

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor:163/PMK.02/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 252/PMK.02/2015 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini disampaikan hal- hal sebagai berikut:

  1. Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan luran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa pembayaran uang duka wafat, uang duka tewas, dan biaya pemakaman yang meliputi peti jenazah dan perlengkapannya, serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman, tidak lagi dialokasikan dalam pagu belanja Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak lagi dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
  2. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tersebut, mengakibatkan fungsi kesatuan garnisun untuk melaksanakan prosesi pemakaman bagi prajurit TNI dan personal POLRI yang tewas atau wafat tidak dapat dilaksanakan.
  3. Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2017 yang mengatur bahwa Uang Duka Wafat, Uang Duka Tewas dan tanah pemakaman tidak lagi dialokasikan dalam pagu Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak lagi dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara serta berlaku sejak 1 Januari 2018.
  4. Sehubungan dengan perubahan peraturan tersebut di atas, maka pembayaran biaya pemakaman yang meliputi peti jenazah dan perlengkapannya, serta biaya di ternpat pemakaman, sepanjang pagunya dialokasikan dalam DIPA Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

 

Download S-263 /WPB.09/KP.0102/2018 disini

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search