Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada OM SPAN dan himbauan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran

Menunjuk Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor : S-4547/PB.2/2018 hal Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penjelasan dan formula perhitungan sebagaimana terlampir.
  2. Satker dapat memantau nilai IKPA secara periodik melalui OMSPAN masing-masing satker pada menu Monev PA (screenshoot terlampir). Nilai IKPA pada OMSPAN akan dirilis secara triwulanan.
  3. IKPA akan menjadi salah satu alat monev dan pembinaan pelaksanaan anggaran satker. Oleh karena itu, satker dihimbau untuk :

      Pada aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran:

  • melakukan revisi DIPA secara selektif dengan perbaikan kualitas perencanaan anggaran;
  • memastikan pelaksanaan anggaran berjalan baik dengan cara menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran;
  • melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan;
  • mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.

       Pada aspek kepatuhan atas regulasi:

  • meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data supplier dan data kontrak. Data kontrak disampaikan ke KPPN tepat waktu (paling lambat 5 hari kerja sejak kontrak ditandatangani/tanggal kontrak);
  • meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP/TUP. revolving UP (sekurang-kurangnya 1x dalam 1 bulan) dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 1 bulan );
  • meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ bendahara. (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya);
  • meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian SPM terutama pada akhir tahun anggaran untuk menghindari adanya dispensasi SPM.

       Pada aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan:

  • meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan daftar rekening tujuan untuk menghindari retur SP2D;
  • mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan;
  • memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai. SPM LS Kontraktual disampaikan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan).

       Pada aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan:

  • meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran;
  • meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN.

 

Dwonload S-  1509   /WPB.09/ KP.0102/2018 disini

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search