Sebuah Refleksi di hari Antikorupsi

Sebuah Refleksi di hari Antikorupsi

Bengkulu - Sungguh kabar menggembirakan, ketika melihat sebuah postingan gambar dari Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Bapak Ismed Saputra. Capture tersebut memperlihatkan sebuah piagam penghargaan dari OMBUDSMAN RI yang diberikan kepada Kementerian Keuangan yang berhasil mendapatkan predikat “Kepatuhan Tertinggi tahun 2018” terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sungguh merupakan prestasi yang membanggakan bagi seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan tak terkecuali bagi insan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Capaian ini merupakan satu dari sederet prestasi yang pernah ditorehkan oleh Kementerian Keuangan dalam bidang pelayanan publik.

Sebagai salah satu Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berada di kota Bengkulu, KPPN Bengkulu turut berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dan anti korupsi. Komitmen ini ditegaskan dengan turut memeriahkan acara Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Bertempat di ruang pelayanan (front office) KPPN Bengkulu, acara diselenggarakan pada hari Senin, 10 Desember 2019 dan diikuti oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KPPN Bengkulu serta mitra kerja yang sedang menerima layanan di KPPN Bengkulu. Disela-sela pelayanan terhadap mitra kerja, acara ini juga diisi dengan penyematan pin antikorupsi secara simbolis untuk menandai komitmen gerakan bersama memerangi sikap dan perilaku korupsi. Penyematan pin kali ini dilakukan oleh kepala KPPN kepada perwakilan pegawai KPPN Bengkulu dan mitra kerja, diikuti pemakaian pin oleh seluruh pegawai KPPN Bengkulu dan seluruh mitra kerja yang hadir. Pin yang disematkan berisi pesan tema Hakordia 2018, yaitu "Antikorupsi Jati Diri Kami". H0al ini mengisyaratkan bahwa KPPN Bengkulu berharap agar para mitra kerja juga turut mendukung upaya KPPN dalam memerangi korupsi. Karena tanpa dukungan dari mitra kerja, sepertinya upaya ini akan sulit terwujud.

Dalam sambutannya di acara peringatan Hakordia, Kepala KPPN Bengkulu menyampaikan bahwa dengan semangat hari Antikorupsi, KPPN Bengkulu sebagai salah satu unit pelayanan akan terus berupaya memberikan pelayanan prima yang bersih dari praktik korupsi, terlebih dalam melakukan penyaluran dana APBN di akhir tahun anggaran 2018. Hal ini sejalan dengan arahan yang dikemukakan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kunjungan kerjanya di KPPN Semarang 1 dan KPPN Semarang 2 (7/12).

Dikutip dari laman www.djpbn.kemenkeu .go.id, Bapak Marwanto juga mengingatkan kepada #InsanPerbendaharaan agar terus melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh supaya celah-celah praktik korupsi yang ada dapat tertutup. “Saya percaya, pada kesempatan Hari Anti Korupsi Sedunia hari ini, kita mampu menjaga amanah untuk tidak melakukan korupsi di lingkungan pekerjaan kita, karena perilaku dan praktik korupsi dapat muncul dalam bentuk yang bermacam-macam,” pesan Marwanto Marwanto menambahkan, setiap #InsanPerbendaharaan diharapkan menjadi benteng yang kuat bagi diri kita sendiri dan bagi lingkungan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang memicu terjadinya praktik korupsi. “Unit-unit vertikal Ditjen Perbendaharaan kita telah mampu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), ini membuktikan bahwa kita serius dalam memerangi praktik korupsi di lingkungan kita,” demikian Marwanto berharap kepada seluruh pejabat dan pegawai yang hadir.

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dirayakan setiap tanggal 9 Desember. KPPN Bengkulu mendukung upaya positif pemerintah dalam memperkokoh budaya antikorupsi pada kementerian/lembaga negara. Budaya antikorupsi diharapkan mampu membentuk jati diri berintegritas pada jiwa para pegawai di dalam menjalankan tugas/pekerjaannya sebagai abdi negara. Di samping itu, upaya-upaya melakukan pencegahan korupsi dan memetakan titik rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi perlu terus-menerus dilakukan dalam rangka internalisasi budaya antikorupsi di lingkungan kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Beberapa saat yang lalu, KPPN Bengkulu juga mengadakan acara GKM dengan tema Antikorupsi dengan materi utama yang dibahas yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-7/PMK.09/ 2017 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Demikianlah peringatan Hakordia 2018 di lingkungan KPPN Bengkulu dilaksanakan secara sederhana. Acara GKM ditujukan untuk mengedukasi para pegawai agar senantiasa menjaga diri dari melakukan tindakan korupsi. Para pegawai diberikan wawasan tentang peraturan serta rambu-rambu tentang korupsi agar mampu terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri, keluarga, maupun instansi tempat bekerja. Budaya antikorupsi ditumbuhkan agar tercipta para pegawai yang jujur dan amanah dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan usaha untuk mengokohkan jati diri insan perbendaharaan sebagai ASN yang berintegritas, serta selalu menerapkan budaya antikorupsi di lingkungan kerja.

Rasa bangga ini hendaknya jangan sampai membuat kita terlena. Yang juga tak kalah penting adalah tantangan kedepan, bagaimana kita harus dapat mempertahankan dan menjaga kepercayaan publik terhadap citra postif yang kita sandang. Bagaimana kita berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada para stakeholders dan menjaga hubungan baik dengan para mitra kerja dalam arti positif. Selalu mempertahankan good governance dan clean governance demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari agama dan keyakinan manapun, korupsi tidak dapat dibenarkan karena dapat menyengsarakan rakyat. Korupsi merupakan perilaku serakah yang hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok. Menghalangi tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Semoga dengan semangat antikorupsi, KPPN Bengkulu senantiasa mampu menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan prima kepada para mitra kerja yang bersih dari praktik korupsi.

(redaksi/KPPN Bengkulu)

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search