Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM pada KPPN Bengkulu

Dalam rangka mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan aspek pencegahan dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara aktif terus berpartisipasi dalam menjalankan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sejak tahun 2013. Selama keikutsertaan dalam program pembangunan Zona Integritas dimaksud, Ditjen Perbendaharaan sudah memiliki beberapa prestasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yaitu 5 (lima) KPPN mendapatkan predikat WBBM dan 21 (dua puluh satu) unit kerja yaitu 20 (dua puluh) KPPN dan 1 (satu) Kanwil DJPb mendapatkan predikat WBK di tingkat nasional dari KemenPAN-RB

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan Nota Dinas nomor ND-212/PB.1/2019 hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019, KPPN Bengkulu merupakan salah satu Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditetapkan untuk mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2019. 

PENGERTIAN UMUM :

Zona Integritas: Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) : Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) : Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

TAHAPAN PENCAPAIAN WBK/WBBM :

1.    Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada KPPN Bengkulu
2.    Pencanangan Zona Integritas
3.    Sosialisasi WBK/WBBM pada pihak Internal KPPN dan pihak Eksternal (stakeholder)
4.    Pemetaan masalah terkait pemenuhan komponen yang dinilai
5.    Membangun ZI menuju WBK/WBBM dengan pemenuhan komponen indikator WBK yang dinilai
6.    Evaluasi oleh Itjen Kemenkeu berpedoman pada Permenpan & RB No. 52 Tahun 2014
7.    Pengusulan calon satker WBK/WBBM oleh Kemenkeu kepada Kemenpan RB
8.    Penilaian WBK oleh Tim Independen
9.    Penetapan satker WBK oleh MenpanRB

KOMPONEN PENGUNGKIT :

1.    Manajemen Perubahan
2.    Penataan Tatalaksana
3.    Penataan Sistem Manajemen SDM
4.    Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5.    Penguatan Pengawasan
6.    Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

TIM PENILAI :

  • TIM PENILAI INTERNAL (TPI) : Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang memiliki tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/WBBM. Untuk Kementerian keuangan, sebagai TPI adalah Inspektorat Jenderal Kemenkeu
  • TIM PENILAI NASIONAL (TPN) : Tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi ZI menuju WBK/WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian PAN RB, KPK, dan Lembaga Ombudsman Indonesia

Nilai Penetapan WBK :

  1. Total nilai Pengungkit dan Hasil minimal 75
  2. Komponen Hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” = 18, sub komponen Survey Persepsi Anti korupsi = 13,5 dan komponen Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan = 3,5

KPPN Bengkulu meminta dukungan dari seluruh mitra kerja KPPN Bengkulu agar KPPN Bengkulu bisa mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2019 ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi. 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search