KPPN Kudus mengadakan kegiatan sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran dan Pelaksanaan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2022 pada Kamis (10/03/2022). Kegiatan tersebut diikuti oleh Satker Mitra Kerja KPPN Kudus sebanyak 81 peserta yang meliputi Satker pengelola APBN di Wilayah Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara. Sebagai moderator pada kegiatan ini adalah Paat Agung Resmiati.

Kepala KPPN Kudus, Budi Marsudiyoto dalam sambutannya menyampaikan beberapa aspek penting untuk mewujudkan realisasi anggaran yang berkualitas dalam mencapai output yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2021, nilai Capaian IKPA mencapai nilai memuaskan dengan menduduki peringkat ke 6 di tingkat nasional. Satuan Kerja pada T.A. 2022 diharapkan terus menjaga konsistensi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas. Selanjutnya, disampaikan bahwa Capaian output merupakan hal yang krusial dalam penilaian Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam sosialisasi ini terdapat dua materi yang disampaikan. Materi pertama disampaikan oleh Yuda Gustama mengenai langkah strategis pelaksanaan anggaran. Terdapat beberapa reformulasi, dimana pada tahun 2021 terdapat 4 aspek dan 13 indikator IKPA sedangkan pada tahun 2022 hanya terdapat 3 aspek dan 8 indikator yang perlu diperhatikan oleh seluruh pengelola anggaran pada satuan kerja agar realisasi anggaran berkualitas dan akuntabel.

Selanjutnya materi kedua tentang Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan dipaparkan oleh Pandhu Hizbul Wathan selaku Pejabat Fungsional Penyelia KPPN Kudus. Pada sesi ini disampaikan materi mengenai pelaksanaan sertifikasi pejabat perbendaharaan yang mana di dalamnya memuat syarat dan tata cara pendaftaran. Diharapkan pada kegiatan ini, seluruh pejabat perbendaharaan pada lingkup satuan kerja mitra KPPN Kudus seluruhnya dapat tersertifikasi.
-Qiqi&Suzan-

Kudus-Dalam rangka mendukung fungsi APBN dalam percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Petikan kepada satuan kerja(satker) mitra kerja KPPN Kudus. Penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan menjadi rangkaian acara selanjutnya dalam kegiatan tersebut. Acara dihelat secara hybrid dengan undangan terbatas dan protokol kesehatan yang ketat bertempat di Aula KPPN Kudus.(Selasa,14/12)

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di wilayah kerja KPPN Kudus,  Kepala KPPN Kudus (Budi Marsudiyoto) beserta seluruh jajarannya berkomitmen secara khusus dalam hal melakukan pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Di penghujung tahun 2021, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus akhirnya meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi(WBK). Pemberian penghargaan dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi(MenpanRB), Tjahyo Kumolo secara virtual.Di saat yang bersamaan digelar seremoni pemberian apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK /WBBM 2021 di Jakarta.(20/12)

KPPN Kudus melaksanakan kegiatan EUT SAKTI dengan metode hybrid, tatap muka di Aula KPPN Kudus sekaligus Zoom Meeting. Beberapa satker yang diundang hadir secara fisik merupakan satuan kerja yang menjadi Agen SAKTI 129. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 untuk modul pelaksanaan dan dilanjutkan untuk modul pelaporan pada tanggal 30 Agustus s.d 4 September 2021. 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah(Kakanwil), Midden Sihombing menjadi pembicara utama dalam kegiatan Publikasi dan Bincang Santai WBK di Hotel @Hom Kudus(12/8/2021). Peserta yang diundang perwakilan dari beberapa satuan kerja mitra kerja KPPN Kudus.
Kegiatan tersebut pertama kali dihelat secara tatap muka langsung sejak pandemi. Peserta dan narasumber menjalani protokol kesehatan yang ketat selama acara berlangsung.
Kepala KPPN Kudus, Budi Marsudiyoto menyampaikan bahwa KPPN Kudus saat ini terus melakukan beberapa inovasi untuk mendukung layanan.