Belanja Pemerintah dalam Platform Marketplace Pada tahun 2020, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan RI memperkenalkan Platform Pembayaran Pemerintah atau disingkat PPP. PPP merupakan suatu bentuk integrasi/interkoneksi antara sistem inti dan pendukung yang digunakan pemerintah (seperti SPAN dan SAKTI), serta sistem mitra yang digunakan oleh stakeholder, untuk tujuan simplifikasi pelaksanaan anggaran secara digital/elektronik. Salah satu sistem mitra dimaksud yaitu Digital Payment (Digipay), yakni platform marketplace yang dikembangkan untuk memfasilitasi belanja barang/jasa khusus pemerintah. Dengan platform ini diharapkan pemerintah dapat mengurangi transaksi tunai dalam melaksanakan belanja sehingga tercipta sistem yang transparan dan akuntabel. Digipay dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerja sama dengan Himbara sebagai wujud ekosistem digital belanja negara yang melibatkan satuan kerja (satker), perbankan, dan penyedia barang/jasa (UMKM). Digipay merupakan inovasi yang menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0 yang menuntut adanya peningkatan simplikasi dan digitalisasi layanan, sekaligus medukung agenda pemerintah mewujudkan budaya nontunai (cashless). Simplifikasi dan digitalisasi layanan melalui Digipay sejalan dengan kesiapan pemerintah dalam memulihkan kondisi perekonomian akibat gempuran pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia tanggal 5 April 2021 menegaskan, “pandemi Covid-19 makin mempercepat disrupsi revolusi industri 4.0 dengan (memaksa) kita semua pindah menuju ke transformasi digital. Covid-19 ini disebut sebagai chief operating transformation dari semua negara menuju kepada era digitalisasi”.
Perbedaan Digipay Dibandingkan Marketplace Popular.
Berbeda dengan marketplace popular lain seperti Shopee dan Tokopedia yang dapat digunakan semua orang, digipay sendiri merupakan platform marketplace yang hanya dapat digunakan pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa.Tentunya implementasi marketplace dalam birokrasi pemerintahan, harus memegang teguh pemisahan kewenangan masing-masing pegawai/pejabat sesuai fungsinya, misalnya pemesan sebagai unit yang memiliki kebutuhan atas barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang memberikan izin prinsip pengadaan dan pembayaran, pejabat pengadaan yang bertugas untuk negosiasi, serta bendahara yang menyelesaikan pembayaran. Di sisi lain, pada marketplace umum proses belanja cukup diselesaikan satu orang saja. Dari sisi hubungan bisnis, Digipay bersifat government to business, sedangkan umumnya marketplace bersifat business to business atau consumer to consumer. Digipay tidak menggunakan rekening perantara sebagaimana marketplace lainnya, namun demikian digipay memiliki jaminan kepastian pembayaran dari negara. Sebagai marketplace pemerintah, Digipay tentunya mendukung program-program pemerintah, antara lain memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan juga memastikan proses pemungutan pajak atas transaksi pengadaan. Artinya UMKM yang ikut mendaftar sebagai penyedia barang/jasa harus memiliki NPWP. Dukungan terhadap program pemerintah dimaksud tidak diwajibkan di marketplace umum. Manfaat Digipay Bagi pemerintah Digipay memberi manfaat yang sama dengan transaksi nontunai lainnya yaitu memberikan rasa aman, praktis, dan akuntabel. Rasa aman disebabkan oleh pengurangan resiko pencurian atau peredaran uang palsu. Digipay lebih praktis karena dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus mendatangi lokasi penyedia. Selain itu penggunaan Digipay menghindarkan dari kerepotan untuk membawa uang tunai. Terutama untuk transaksi dalam nominal besar, hal ini tentu sangat berguna. Digipay juga melakukan pencatatan transaksi secara otomatis, mulai dari histori pemesanan, penyelesaian pembayaran, sampai perhitungan pajak. Akibatnya, proses pengadaan barang/jasa melalui digipay menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya histori pencatatan transaksi yang detail, akan memudahkan pertanggungjawaban atas transaksi pengadaan, menjauhkan kemungkinan adanya fraud, dan meningkatkan tertib administrasi untuk proses audit. Manfaat lainnya, dengan pengolahan data yang baik (data analytic), pemerintah dapat meningkatkan kemudahan perencanaan kas dan kualitas manajemen likuiditas (monitoring saldo kas). Bagi UMKM, Digipay memberikan jaminan pembayaran oleh pemerintah. UMKM mendapat kesempatan untuk menjadi penyedia (vendor) atas transaksi pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh satker. Bahkan UMKM juga berpeluang untuk memperoleh pinjaman dari bank mitra selama menunjukkan track record yang baik. Secara tidak langsung, Bank mitra pun memperoleh manfaat dari implementasi Digipay. Manfaat tersebut antara lain membuka pasar baru dengan mempertimbangkan record UMKM mitra Digipay, memperoleh kepercayaan masyarakat mitra pemerintah, dan memperluas layanan bagi targeted segment.
Tantangan Digipay
Terlepas dari manfaatnya yang luas, implementasi Digipay juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, kondisi sosiogeografis Indonesia yang beragam. Kondisi ini terlihat dari tidak meratanya akses internet di beberapa wilayah dan rendahnya pemahaman masyarakat akan manfaat transaksi nontunai. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur teknologi komunikasi yang dapat menjangkau ke sudut wilayah. Selain itu, sosialisasi mapun literasi tentang PPP harus terus dijalankan untuk memberi pemahaman yang mencukupi bagi masyarakat. Kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data digital masih rendah, dan tingkat kemudahan (user friendly) penggunaan Digipay masih belum memadai. Pemerintah harus terus meningkatkan standar keamanan digital saat ini di tengah maraknya kejahatan siber. Peningkatan kualitas layanan Digipay bagi pengguna pun harus diperbaiki sehingga sistem yang masih tergolong baru ini dapat memiliki kompetensi digital yang bisa diandalkan. Ketiga, akses Digipay saat ini masih terpisah berdasarkan bank mitra. Ini menimbulkan kendala tersendiri. Satker akan kesulitan memilih vendor apabila tidak memiliki rekening di bank yang sama, padahal bisa jadi penyedia langganan mereka belum bekerja sama dengan Bank tempat rekening satker berada. Bagi UMKM yang memiliki rekening lebih dari satu bank, harus mengelola akun di beberapa Digipay juga akan kerepotan apabila harus melakukan pembaruan katalog barang/jasa yang disediakan. Akan lebih baik jika pemerintah dapat menggabungkan layanan digipay ini dalam satu atap yang menjangkau seluruh mitra baik satker, bank, maupun UMKM.
Proses penyelesaian transaksi dalam platform
Digipay masih memerlukan token. Walaupun tingkat keamanan token cukup tinggi, tapi teknologi yang digunakan sudah lampau. Saat pengguna lupa menaruh token atau bahkan hilang, akan menghambat proses pembayaran. Penggunaan OTP atau QRIS yang sedang marak dapat dijadikan opsi simplifikasi pelaksanaan pembayaran yang tidak bergantung pada alat tambahan.
Kunci Sukses Digipay
Dengan manfaat yang diberikan untuk banyak pihak, Digipay perlu dukungan semua pihak tersebut. Penguatan perekonomian negeri sebagai tujuan akhir harus disokong bersama baik dari pemerintah, Satker, bank maupun UMKM. Kolaborasi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan Satker sebagai pelaksana anggaran sangatlah penting. Sinergi dengan perbankan untuk peningkatan kualitas layanan bagi pengguna dapat menjadi poros keberlangsungan Digipay. UMKM pun harus lebih proaktif dan terbuka terhadap budaya digital. Koordinasi berbagai pihak perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi ekonomi digital. Gerakan digitalisasi UMKM harus didukung pemerintah dan UMKM itu sendiri. Budaya digital tidak dapat dipungkiri menuntut sumber daya manusia yang kompeten. Satker maupun perbankan dapat membantu mengedukasi UMKM terkait Digipay dan penggunaannya. Satker dan UMKM diharapkan dapat membiasakan diri dengan budaya nontunai. Cashless merupakan alternatif transaksi yang mudah, bukan hambatan yang menyulitkan. -DK
