Stimulus ekonomi diberikan oleh pemerintah bagi seluruh ASN, Polri, TNI dan pensiunan. Yaitu berupa pencairan gaji ke-13 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun kemarin (10/8). Realisasi itu berdasarkan peraturan pemerintah (PP) 44/2020.
Kepala KPPN Madiun Kutfi Jusmintari mengatakan, realisasi alokasi dana gaji ke-13 mencapai sebesar Rp 50,6 miliar. Selanjutnya anggaran itu disalurkan kepada seluruh ASN, Polri, TNI dan pensiunan yang berada di Kota/Kabupaten Madiun, Ponorogo, Magetan serta Ngawi. ‘’Kami sudah mempersiapkan proses pencairan ini (gaji ke-13) sejak jauh hari,’’ katanya.
Dijelaskannya, proses pengajuan permintaan pembayaran gaji ke-13 sudah dilakukan sejak Jumat (7/8) lalu oleh satuan kerja (satker) kepada KPPN Madiun. ‘’Pada akhir pekan lalu kami tetap masuk kerja dan lembur memproses surat perintah membayar (SPM) gaji ke-13 yang diajukan satker melalui e-SPM,’’ jelas Kutfi.
Gaji ke-13 tahun ini tidak mencakup tunjangan kinerja, risiko dan beras. Selain itu, mereka yang menerima penghasilan ini sudah termasuk pejabat eselon I dan II. ‘’Kami berharap  proses penyaluran bisa dilakukan dengan segera,’’ harapnya.
Kutfi mengungkapkan kelancaran pencairan gaji ke-13 sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, akurasi dan kesigapan masing-masing satker dalam pengajuan permintaan pembayaran. ‘’Untuk itu kami terus koordinasi dan mendorong semua satker untuk segera mengajukan,’’ terangnya.
Secara keseluruhan kementerian keuangan (kemenkeu) mengalokasikan Rp 28,5 triliun untuk pembayaran gaji ke-13. Di antaranya, Rp 14,6 triliun bersumber dari APBN dan sisanya dari APBD.
Kutfi berharap gaji ke-13 itu dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan kegiatan ekonomi. Seperti belanja pendidikan pada tahun ajaran baru sekolah. ‘’Sekaligus memperbaiki kondisi perekonomian regional maupun nasional agar terus bergerak dan bertambah naik,’’ ujarnya

Madiun-djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/madiun/id. Semakin banyaknya jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi organisasi menuntut keberadaan pegawai yang memiliki kemampuan berdasarkan standar kompetensi jabatan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Perbaikan kompetensi pegawai juga diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap remunerasi yang telah diterima pegawai. Upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui webinar, workshop daring, dan GKM secara virtual ini harus tetap dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat dinamika organisasi yang terus berkembang apa lagi dalam masa pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru diperlukan penyegaran bagi seluruh pegawai agar tetap menjaga Nilai-Nilai Kementeran Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan layanan kepada stakeholders.

 Hal inilah yang menjadi latar belakang diadakannya acara Capacity Building dan pelatihan Service Excellent KPPN Madiun Periode Semester II Tahun 2020 (22/07). Bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun, acara ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pelaksana KPPN Madiun sebagai peserta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dimana seluruh peserta menggunakan masker dan tetap menjaga jarak antar peserta.

.

 Kegiatan Capacity Building dan pelatihan Service Excellent  dimulai dari Pukul 13.30—16.00 WIB dengan tujuan agar layanan KPPN Madiun tidak terganggu. Acara dipandu langsung oleh tim dari Amazing Training dengan memainkan ice breaking dan beberapa game bagi peserta untuk merangsang pemahaman yang lebih mendalam. Kebanyakan dari game tersebut berfokus pada bagaimana membangun teamwork yang baik, fokus, sinergi, komunikasi dan konsentrasi serta menjaga kuliatas dalam pelayanan. Alhasil, seluruh peserta menjadi antusias mengikuti acara ini.

Rangkaian acara Capacity Building Capacity Building dan pelatihan Service Excellent berikutnya adalah acara pemaknaan setiap permainan yang dimainkan dikorelasikan terhadap dunia kerja dan ditutup dengan pengisian wall of fame photo session yang diawali oleh Kepala KPPN Madiun, Kutfi Jusmintari, diikuti oleh pejabat pengawas dan para pelaksana. Dengan usaha dan kerja extra effort yang dilakukan secara berkesinambungan, teamwork yang solid akan didapatkan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin diraih jika kita bersungguh-sungguh. Impossible is nothing.

Kontributor KPPN Madiun

Pelaksanaan anggaran di tahun 2020 ini, sangat berbeda dengan pelaksanaan anggaran tahun –tahun sebelumnya. Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh dunia berdampak pula pad apelaksanaan anggaran di Indonesia khususnya di Kab/Kota Wilayah Pembayaran KPPN Madiun. Sampai dengan hari ini Covid-19 belum menunjukan adanya penurunan jumlah pasien positif sebagaimana yang direlease melalui website resmi covid-19. Dalam rangka menekan penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah terus menerapkan berbagai upaya dengan menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19.

Akibat Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada penyerapan anggaran masing-masing satker. Pemerintah telah mengambil kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, dan melakukan penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga untuk dialihkan dalam upaya menanggulangi Covid-19 baik dari aspek kesehatan, maupun sosial dan ekonomi. Sebagai dampak refocusing anggaran, jumlahpagu DIPA yang dikelola oleh KPPN Madiun mengalami penurunan hingga kurang lebih Rp. 276 Milyar menjadi Rp. 4,1 Trilyun dari pagu sebelum revisi Rp 4,3 Trilyun yang terdiri dari BelanjaPegawaisebesarRp. 2,1 Trilyun, Belanja Barang sebesar Rp. 846,3 Milyar, Belanja Modal Rp.141,5 Milyar, Belanja Bantuan Sosial Rp. 7,8 Milyar sedangkan Belanja Transfer sebesar Rp. 1,036 Trilyun..

Realisasi Anggaran pada KPPN  Madiun sampai dengan akhir bulan Juni 2020 (Semester I TA 2020) telah melebihi dari target yaitu Sebesar 1,9 Trilyun (45,73%) dari target 40% yang meliputi belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 922.6 Milyar (43,34%),Belanja Barang Rp.306.2 Milyar (36,18%), Belanja Modal Rp.23,8 Milyar (16,82%), Belanja Bansos Rp. 3,005 Milyar (38,39%) sedangkan Belanja Transfer sebesar 647.6 Milyar (62,45%).

Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019 yang paling signifikan adalah penurunan realisasi belanja barang. Penurunan realiasi belanja barang dari 50.21% pada periode yang sama di tahun 2019 menjadi 36,16% pada tahun 2020 (penurunan sebesar14,05%), hal ini disebabkan adanya penundaan berbagai proses pengadaan barang dan jasa dan kegiatan pada satker-satker mitra kerja KPPN Madiun sebagai dampak pandemi Covid-19 yang belum bisa dilaksanakan. Sementara itu, realisasi belanja transfer pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi belanja transfer melalui penyaluran DAK fisik dan Dana Desa meningkat sebesar 20,78 % dari hanya 41,57% pada tahun 2019 menjadi 62.45% pada tahun 2020. Hal inidisebabkan adanya arahan Presiden untuk percepatan penyaluran Dana Desa sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Serta Pengalihan Dana Desa untuk penangganan akibat Covid-19 diantaranyaBantuan Langsung TunaiKepada Masyarakat .

Disampaikan oleh Kepala KPPN Madiun, Kutfi Jusmintari bahwa pagu anggaran Dana Transfer, khususnya DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB, serta Penugasan Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Penguatan Intervensi Stunting, masing- masing Pemerintah Daerah dalam wilayah kerja KPPN Madiun adalah sebagai berikut : Kab. Madiun sebesar Rp. 28,2 milyar;Kab.Ngawi sebesar Rp. 13 milyar; Kab.Magetan sebesar Rp. 7,5 milyar; Kab.Ponorogo sebesar Rp. 33,4 milyar dan Kota Madiun sebesar Rp. 6,3 milyar. Pada bidang Kesehatan tersebut terdapat sebagaian anggaran khusus untuk penanggulangan bencana Pandemi Covid-19 yang secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 5,1 dan sudah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemda terkaitpada bulan April 2020 melalui KPPN Madiun.

Ditambahkan pula bahwa adanya kebijakan pemerintah pusat new normal sebagai cara hidup baru di tengah pandemi Covid-19 yang mulai berlaku di awal bulan Juni 2020, diharapkan nantinya realisasi anggaran padatriwulan III dan IV tahun 2020 meningkat dengan rata-rata penyerapan anggaran secara nasional mampu mencapai 95% serta tercapainya output kegiatan, mampu menjadi multiplier efek bagi perkembangan perekonomian di Daerah Madiun Raya.

Sampai saatini, berbagai upaya telah ditempuh pemerintah pusat begitu juga dengan KPPN Madiun agar realisasi anggaran dan peningkatan capaian output kegiatan pada semester II tahun 2020. KPPN Madiun terus berkoordinasi dengan satker-satker mitra kerja KPPN untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi lebih baik.

Madiun-djpb.kemenkeu.go.id/kppn/madiun/id. Kepala KPPN Madiun, Kutfi Jusmintari, melepas salah satu Pejabat Pengawas yang telah memasuki masa purna tugas di Ruang Aula Piet Harjono KPPN Madiun (22/07) dan dihadiri oleh seluruh pegawai serta Dharma Wanita Persatuan KPPN Madiun ditengah pandemi Covid-19. Pejabat Pengawas yang telah memasuki masa purna tugas per tanggal 1 Agustus 2020 adalah Fadlul Hadi, yang terakhir kali menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum KPPN Madiun dimana 58 tahun silam mengawali karirnya sejak tahun 1985 sebagai pelaksana pada KPPN Mojokerto

Dalam pesan dan kesannya, Fadlul Hadi, meminta maaf atas nama pribadi dan keluarga apabila selama menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum KPPN Madiun terdapat kesalahan dan berharap tetap sehat serta tetap memberi manfaat bagi masyarakat setelah purna tugas. Acara dilanjutkan dengan penyampaian pesan dan kesan dari pegawai yang mewakili, yakni Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPPN Madiun, Kutfi Jusmintari.

Dalam kesempatan tersebut, Kutfi Jusmintari, menyampaikan terima kasih atas pengabdian selama ini dan semoga segala yang baik yang telah diperbuat oleh, Fadlul Hadi, dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan oleh pejabat pengganti untuk kepentingan KPPN Madiun. “Atas nama pribadi dan KPPN Madiun, saya memohon maaf jika selama masa pengabdian Pak Fadlul terdapat kesalahan dari kami. Semoga Bapak dan Ibu Fadlul tetap sehat, purna tugas bukan akhir dari segalanya dan tetap terus semangat untuk berkarya di masyarakat” ujanya.  “Anak-anak dapat meneruskan perjuangan ayahnya (Fadlul Hadi) dan menjadi  orang yang bermanfaat di tengah masyarakat” pungkas Kutfi di akhir sambutan. 

Di penghujung acara, diadakan penyerahan kenang-kenangan dari keluarga besar KPPN Madiun yang diserahkan Kutfi Jusmintari kepada Fadlul Hadi dan diakhiri dengan ramah tamah dengan seluruh pegawai dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Kontributor KPPN Madiun

SURAT KLIK DISINI