Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PMK 210/PMK.05/2022 yang mencabut PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK 178/PMK.05/2018 mengatur simplifikasi Pelaksanaan Anggaran, modernisasi proses pembayaran, penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan, dan hal lainnya. Beberapa hal baru yang disesuaikan pada PMK 210/PMK.05/2022 yaitu:

KPPN Painan memberikan apresiasi kepada satker dengan 4 kategori seperti satuan kerja dengan nilai IKPA terbaik dalam hal ini pagu anggarannya adalah sebesar lebih dari 4 miliar, satuan kerja dengan nilai IKPA terbaik atas kategori pagu anggaran kurang dari 4 miliar, satuan kerja dengan penyampaian LPJ dan laporan saldo terbaik, serta satuan kerja dengan penyusunan LK UAKPA terbaik.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022 mempunyai latar belakang tujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara serta persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran 2022.

Tata cara pelaksanaan rekonsiliasi saat ini sudah tidak lagi menggunakan Aplikasi e-Rekon. Pelaksanaan rekonsiliasi sudah menggunakan Aplikasi monSAKTI. Hal ini disampaikan Plt. Kepala KPPN Yovi Candra dalam sambutan pada kegiatan Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat UAKPA Triwulan III Tahun 2022, di Aula KPPN Painan, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022.

“Sejauh ini apabila ingin melakukan transaksi Digipay harus menggunakan metode transfer, namun saat ini kami sudah memproses dan mendaftarkan satu vendor/penyedia barang dan jasa baru yang bergerak dalam bidang konsumsi dengan menggunakan rekening giro,” tegas Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Jossy Chandra pada kegiatan Focus Group Discussion Implementasi Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja Tahun 2022, hari Kamis, tanggal 29 September 2022.

Saat menyampaikan pembukaan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penyaluran Dana Desa dan Realokasi BLT Desa, Plt2. Kepala KPPN mengapresiasi kerja sama Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dalam proses penyaluran Dana Desa dan BLT Desa sehingga realisasinya sampai dengan bulan September 2022 telah mencapai 76,35% atau senilai Rp119.141.999.400.

Saat ini, jaringan internet dapat ditemukan di mana saja. Dengan modernisasi teknologi informasi diharapkan transformasi dari sisi pembayaran dapat dikembangkan budaya kerja dan birokrasi yang lebih modern menggunakan sistem teknologi informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) Jossy Chandra dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan PPNPN Menggunakan Aplikasi Gaji Web PPNPN yang diselenggarakan secara daring pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022.

Sesuai petunjuk pelaksanaan survei “Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN” pada Surat Sekretaris Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4160/PB.1/2018 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018, KPPN Painan telah mengedarkan kuisioner survei sesuai template yang disediakan pada surat tersebut.