Berita

Seputar Kanwil DJPb

Dorong Kontribusi Pajak dari Belanja Pemerintah, DJPb Terus Bina Kompetensi Bendahara

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan pajak yang strategis dalam mendukung pembangunan. Karenanya, Ditjen Perbendaharaan terus berupaya mendorong kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan pajaknya. Demikian diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam keynote speech pada kegiatan webinar Kemenkeu Corpu Talk Ep. 24: Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Pajak yang diselenggarakan secara daring oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kementerian Keuangan, Rabu (17/02).

"Pajak yang disetorkan dengan segera dan tepat waktu akan menambah likuiditas keuangan negara dalam menyediakan dana untuk belanja negara, juga transfer ke daerah. Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai kemudahan, misalnya dengan e-filing, e-billing, dan e-faktur," ungkap Andin.

Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK Marwanto Harjowiryono selaku narasumber dalam kegiatan yang diikuti oleh para bendahara, pengelola keuangan negara, serta akademisi ini juga menyetujui pentingnya kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajaknya.

"Peran bendahara pemerintah sangat penting, sayangnya kontribusi perpajakannya relatif masih rendah. Masih terdapat kendala seperti kompetensi bendahara pemerintah, kebijakan, dan tantangan pada sistem aplikasi yang harus dikuasai. Sinergi Ditjen Pajak dengan Ditjen Perbendaharaan selaku pembina bendahara pemerintah sangat penting," urai Marwanto yang melakukan penelitian secara khusus atas topik tersebut di 34 provinsi.

Tantangan ini mendorong DJPb meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM bendahara melalui sertifikasi dan program kelanjutannya, selain juga terus menyempurnakan sistem aplikasi.
"Setiap periode tertentu dilakukan refreshments kepada para bendahara yang telah disertifikasi agar tidak ketinggalan dengan perkembangan kebijakan dan regulasi. Soft competency juga dibina agar bendahara proaktif dan adaptif dalam kewajiban perpajakannya," jelas Direktur Sistem Perbendaharan DJPb Agung Yulianta selaku Pembahas dalam kegiatan tersebut.

Sebagaimana disimpulkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara DJPb Didyk Choiroel selaku moderator dalam webinar ini, bendahara memiliki tugas yang penting dalam mendukung penerimaan pajak, untuk menjamin setiap belanja APBN yang diterima oleh penyedia barang dan jasa atau beneficiary akan memiliki kontribusi kembali kepada APBN dalam bentuk setoran pajak. Dalam pengelolaan tugasnya, bendahara akan didukung oleh pengembangan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyediaan sistem yang komprehensif yang terus mengikuti perkembangan. [LRN/MAAS]

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Pengaduan

           

                                     

            

Search