Pangkalan Bun - Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2022 sudah berjalan selama tujuh bulan. Sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 total realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun adalah sebesar Rp212,95 Miliar atau 50,88% dari total pagu sesebsar Rp418,51 Miliar. Angka tersebut terdiri dari realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp100,83 Miliar atau 39,21% dari pagu DAK Fisik sebesar Rp257,17 Miliar, sedangkan Dana Desa menyumbang realisasi penyaluran sebesar Rp112,12 Miliar atau 69,50% dari pagu Dana Desa sebesar Rp 161,33 Miliar.

Percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi terkait dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima dapat terwujud melalui Pembangunan Zona Integritas. Melalui pembanguan zona intgritas, unit/satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi contoh terutama bagi unit/satuan kerja lain di wilayah sekitarnya sehingga dapat tercipta lingkungan pemerintahan tentang penerapan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Selaras dengan filosofi Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Merdeka Belajar berarti terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Murid dan guru diberi kebebasan untuk belajar dari berbagai sumber dan menyesuaikan metode pembelajaran.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002, dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Sebagai bentuk respon terhadap Instruksi Presiden tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Masa Pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2020, puncaknya ditandai dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah. Salah satu yang paling terdampak dari hadirnya Pandemi COVID-19 ini adalah sektor di bidang ekonomi. Pelaku usaha dari mulai skala besar sampai mikro menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin bahkan tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Tak ayal berbagai sektor usaha pun terkena imbasnya, termasuk lebih dari 80% pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap aspek sosial, ekonomi dan fiskal. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menerapkan langkah-langkah kebijakan dalam penanggulangan COVID-19 di Bidang Kesehatan, namun juga tetap harus mempertahankan laju perekonomian. Penajaman kualitas belanja melalui refocusing baik belanja K/L dan TKDD menjadikan APBN lebih fleksibel dalam menghadapi pandemi COVID-19.