Sejarah
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun secara de facto diresmikan pada tanggal 20 Agustus 1983 oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Banjarmasin yaitu P. Radjagukguk, S.H. atas nama Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana DJA yang semula berasal dari gabungan Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maka nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) berganti menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 101/KMK.01/2008 tanggal 11 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN Pangkalan Bun berstatus KPPN Tipe A2 dengan wilayah kerja tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau dan secara resmi menjadi KPPN Percontohan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahap VI.
Adapun Layanan utama KPPN Pangkalan Bun adalah:
- Pelayanan Pencairan Dana APBN terhadap satuan kerja penerima DIPA
- Bank/Pos Persepsi sebagai mitra kerja Penerimaan Negara
- Satuan kerja dan Masyarakat Umum dalam rangka konfirmasi penerimaan Negara dan Pelayanan Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara
