Jumat 16 Desember 2022, bertempat di Aula Lt.II, KPPN Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Penyerahan DIPA TA 2023 kepada Satuan Kerja (Satker) mitra kerja KPPN Sidoarjo dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2023.
Penyerahan langsung DIPA 2023 dilakukan secara simbolis oleh Kepala KPPN Sidoarjo, Didi Prihadi Wibowo kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPP Pratama Sidoarjo Barat, Kantor Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya, Politeknik Kelautan Sidoarjo, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK WIlayah Jawa Bali Nusa Tenggara.
Adapun pendatanganan Pakta Integritas Tahun 2023 dilakukan secara simbolis oleh Kepala KPPN Sidoarjo, kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Pelaksanaan Jalan Nasional WIlayah IV Provinsi Jawa Timur, Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sidoarjo, KPP Pratama Sidoarjo Utara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan MTS III Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Didi Prihadi Wibowo memaparkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dengan harapan dapat menjadi perhatian bagi para KPA untuk peningkatan kualitas belanja dan pelaksanaan anggaran di Tahun Anggaran 2023. Untuk Tahun Anggaran 2023, beliau menyampaikan pesan Menteri Keuangan terkait tujuh langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023, yaitu :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) danBantuan Pemerintah (Banper);
6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value formoney);
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.
Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2023 ini berjalan dengan lancer dan tertib. Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan satuan kerja dapat melaksanakan kegiatan APBN pada awal Tahun 2023 agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat dan melakukan pengelolaan APBN dengan efektif dan efisien.
