Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang, telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahap I Tahun 2022 untuk Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas sebesar Rp.5,03 miliar, Senin 29 Maret 2022.

Plt Kepala KPPN Singkawang, Suharyanto mengatakan, berdasarkan data pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), telah tersalurkan dana yang bersumber dari APBN tersebut ke rekening masing-masing satuan pendidikan.

“Di Kabupaten Sambas, sebanyak 245 satuan pendidikan untuk 6.589 siswa sebesar Rp.2,64 miliar dan di Kabupaten Bengkayang, sebanyak 150 satuan pendidikan untuk 3.506 siswa sebesar Rp.1,36 miliar, kemudian untuk Kota Singkawang sebesar Rp.1.01 miliar sebanyak 89 satuan pendidikan untuk 2.429 siswa,” paparnya.

Suharyanto mengatakan, pada Tahun 2022 terjadi perubahan nilai satuan biaya BOP PAUD yang semula Rp.600 ribu per peserta didik kini bervariasi antara Rp.600 ribu sampai Rp.1,2 juta per siswa.

Variasi nilai satuan biaya BOP PAUD Tahun 2022 berbeda-beda sesuai karakteristik daerah berdasarkan standar Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) per kabupaten dan kota.

“Anggarannya naik jauh lebih besar untuk daerah-daerah terpencil, yang tingkat ekonominya relatif rendah,” ucapnya.

Lebih lanjut Suharyanto memaparkan, di samping perubahan dana BOP PAUD, sejumlah kebijakan akan diterapkan untuk dana BOP PAUD Tahun 2022, antara lain disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan.

“Mulai Tahun 2022, dana BOP PAUD akan disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan, tidak lagi lewat Pemda sehingga kondisi keuangan jauh lebih stabil dan jauh lebih efisien. Selain itu mekanisme penggunaan dana BOP PAUD lebih fleksibel, penggunaan dana BOP PAUD kini punya ruang lingkup yang lebih luas dalam 11 komponen,” jelasnya.

Suharyanto merincikan, sebelas komponen penggunaan dana BOP PAUD yaitu penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.

“Dana ini juga dapat digunakan untuk pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan pada PAUD, serta pembayaran honor,” tambahnya.

Dia mengatakan, jika sebelumnya pembayaran honor hanya untuk pendidik, mulai Tahun 2022, pembayaran honor tidak hanya untuk pendidik namun juga bisa untuk tenaga kependidikan.

Di sisi lain, melalui dana BOP PAUD tersebut sebagai salah satu upaya Pemerintah guna meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia, agar sekolah dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal.

“Saya berharap dengan telah tersalurkannya dana BOP PAUD Tahap I Tahun 2022 di wilayah Singbebas tersebut, dapat segera dimanfaatkan oleh satuan pendidikan penerima guna menunjang kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku secara transparan dan akuntabel,” tutupnya.

KPPN Singkawang pada tanggal 22 Maret 2022 melalui surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 220931304000494 telah menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I gelombang 2 tahun 2022 untuk 93.914 siswa dengan total nilai sebesar Rp30,26 miliar jelas Suharyanto Plt. Kepala KPPN Singkawang. Dana BOS ini disalurkan untuk siswa sekolah kabupaten Sambas yang terdiri dari 66.495 siswa yang berasal dari 404 sekolah dasar dan 27.419 siswa yang berasal dari 130 sekolah menengah pertama di Kabupaten Sambas. Pelaksanaan Penyaluran dana BOS tahap I gelombang 2 ini berdasarkan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb No ND-272/PB.2/2022, dimana semua merupakan BOS Reguler

Lanjut Suharyanto, dengan penyaluran dana BOS untuk sekolah di Kabupaten Sambas ini berarti seluruh dana BOS tahap I di wilayah pembayaran KPPN Singkawang sudah disalurkan kepada sekolah yang berhak, dimana sebelumnya pada tanggal 16 Februari 2022 KPPN Singkawang telah menyalurkan dana BOS untuk sekolah di Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang.

Harapan kami, proses pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah atas SP2D dana BOS tersebut dapat berjalan lancar atau tidak terjadi retur SP2D sehingga dapat segera dipergunakan untuk membiayai kegiatan sekolah. Dana BOS merupakan sumber utama pendanaan kegiatan belajar mengajar disetiap sekolah seperti pembayaran honor guru honorer, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa,  pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Suharyanto menambahkan kepada sekolah penerima dana BOS selain faktor akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang harus diperhatikan, faktor ketertiban administrasi juga penting terutama penyampaian laporan realisasi Dana BOS melalui aplikasi pengelolaan Dana BOS karena hasil verifikasi laporan Dana BOS tersebut akan menjadi bahan rekomendasi untuk penyaluran Dana BOS Reguler tahap berikutnya.

Bertempat di Aula KPPN Singkawang, tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Nota kesepakatan ini tentang  pembentukan forum kerja sama peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diawal  sambutannya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Imik Eko Putro menjelaskan maksud dari pembentukan forum ini adalah untuk membentuk wadah sebagai sarana konsultasi, koordinasi, asistensi, rekonsiliasi dan pendampngan dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kabupaten Bengkayang.

Imik menambahkan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan manajerial perlu dilakukan pertukaran data/informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis menyambut baik pembentukan wadah koordinasi antara Pemkab Bengkayang dengan Kanwil DJPb Kalbar. Darwis mengapresiasi atas perhatian lebih dari Kanwil DJPb Kalbar atas opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang sampai dengan tahun 2020 masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang sehingga kualitas LKPD Pemkab Bengkayang dapat naik kelas menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Di akhr kegiatan dilakukan penandatangan nota kesepakatan antara Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat dan Pemeritah Kabupaten Bengkayang.

Menurut data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN), KPPN Singkawang pada tanggal 21 Februari 2022 kembali menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk penyaluran Dana Desa Tahun 2022 Kabupaten Sambas dengan nilai total yang disalurkan sebesar Rp16,47 miliar. Dana Desa ini terdiri dari dana desa reguler sebesar Rp5.88 miliar yang disalurkan untuk 13 desa berkembang dan 14 desa maju, Dana Desa Mandiri sebesar Rp6.42 miliar untuk 19 desa mandiri dan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp4,16 miliar yang disalurkan untuk 44 desa. Sehingga jumlah desa yang sudah salur dana desa tahap I di Kabupaten Sambas sebanyak 51 desa atau 26,42% dari jumlah desa di Kabupaten Sambas sebanyak 193 desa.

Penyaluran dana BLT Desa ini merupakan penyaluran dana BLT untuk periode bulan Januari sampai dengan Maret 2022 dengan besaran per bulan Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Total penerima adalah 4.628 KPM.

Dana Desa merupakan program prioritas nasional yang sangat strategis karena untuk dapat mengalokasikan anggaran dana desa diperlukan koordinasi dan kolaborasi antar kementerian negara dan lembaga dalam menyiapkan data dukungnya. Kementerian Dalam Negeri berkontribusi dalam menyediakan data jumlah desa dan jumlah penduduk desa, Kementerian Desa menyiapkan data Indeks Desa Membangun (IDM), APBDes dan PADes. Kementerian Keuangan terlibat dalam mensuplai data kinerja penyerapan dan capaian keluaran (output) Dana Desa, Kementerian Sosial menyerahkan data jumlah penduduk miskin, sedangkan data luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks kesulitan geografis (IKG) diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Berikut daftar penyaluran dana desa Kabupaten Sambas yang disalurkan oleh KPPN Singkawang per tanggal 21 Februari 2022. Penyampaian informasi ini dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik sehingga seluruh masyarakat dapat mengawal pelaksanaan program dana desa di wilayah Kabupaten Sambas

Terima kasih kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas dan perangkat desa yang telah bersinergi dengan baik sehingga dana desa tahap I dapat segera disalurkan.

Untuk Desa yang belum salur Dana Desa tahap I agar segera memenuhi persyaratan salur dana desa tahap I sehingga dana desa setiap desa dapat segera salur karena dana desa dan BLT Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanggulangan Covid 19 dengan kata lain penyaluran dana desa sangat berarti bagi masyarakat desa di masa pandemi ini.

KPPN Singkawang pada tanggal 15 Februari 2022 telah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk penyaluran Dana Desa Tahun 2022 Kabupaten Sambas dengan nilai total yang disalurkan sebesar Rp1,32 miliar untuk 5 desa.  Dana desa yang disalurkan ini merupakan penyaluran tahap I dana desa reguler. Adapun Desa yang sudah salur dana desanya antara lain Desa Selakau Tua dengan nilai dana desa sebesar Rp404.620.400,- Desa Seranggam dengan nilai dana desa sebesar Rp279.267.600,- Desa Pedada dengan nilai dana desa sebesar Rp182.568.800,-, Desa Tanjung Kerucut dengan nilai dana desa sebesar Rp250.303.200 dan Desa Tri Mandayan dengan nilai dana desa sebesar Rp212.162.400,-

Penyaluran dana desa dibagi dalam 2 kelompok yaitu Desa Mandiri dan Desa Reguler. Penyaluran Dana Desa Reguler merupakan penyaluran dana desa untuk desa yang mempunyai status Indeks Desa Membangun (IDM) pada tingkat desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju. Sedangkan Dana Desa Mandiri untuk desa yang mempunyai status IDM pada tingkat Desa Mandiri.

Penyaluran Dana Desa tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK tersebut Menteri Keuangan menunjuk Kepala KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Dalam PMK tersebut juga diatur mekanisme penyaluran Dana Desa dimana penyaluran Dana Desa untuk Dana Desa Reguler dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap pertama sebesar 40% dari pagu dana desa setiap desa dan paling cepat disalurkan bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, penyaluran tahap kedua paling cepat bulan maret dan paling lambat  bulan Agustus sebesar 40% dari pagu anggaran dan penyaluran tahap ketiga sebesar 20% disalurkan paling cepat bulan Juni. Sedangkan penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus desa Mandiri dilakukan dala 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni dan tahap kedua disalurkan 40% dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan Maret. Pagu Dana Desa setiap desa yang dapat disalurkan adalah pagu dana desa setelah dikurangi kebutuhan Dana desa untuk BLT Desa selam 12 bulan.

Kepada Desa yang belum salur Dana Desa tahap I agar segera memenuhi persyaratan salur dana desa tahap I agar dana desa setiap desa dapat segera salur karena dana desa merupakan bagian yang sangat penting dalam komponen APBDes selain itu Dana Desa dapat menggerakan perekonomian di setiap desa.

KPPN Singkawang pada tanggal 16 februari 2022 telah menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I untuk 83.943 siswa dengan total nilai sebesar Rp28,49 miliar. Dana BOS ini disalurkan untuk kabupaten Bengkayang sebanyak 48.281 siswa yang berasal dari 84 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 274 Sekolah Dasar (SD) dengan nilai total sebesar Rp16,65 miliar sedangkan kota Singkawang sebanyak 35.662 siswa yang berasal dari 24 SMP dan 98 SD dengan nilai total dana BOS yang disalurkan sebesar Rp11,84 miliar. Pelaksanaan Penyaluran dana BOS tahap I ini berdasarkan Nota Dinas Direktur Dana Transfer Khusus No ND-59/PK.3/2022, dimana semua merupakan BOS Reguler

Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Perhitungan alokasi Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik. Penyaluran dana BOS oleh KPPN Singkawang tahun ini merupakan penyaluran pertama kali karena pada tahun 2021 penyaluran dana BOS di wilayah Kalimantan Barat dilaksanakan oleh KPPN Pontianak. Dana BOS ini merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dalam PMK tersebut Menteri Keuangan menunjuk kepala KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tugas dan fungsi antara lain melakukan verifikasi atas permintaan penyaluran dana BOS, melaksanakan penyaluran Dana BOS, menyusun dan penyampaikan laporan realisasi Dana BOS kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan pemerintah daerah. Dalam PMK tersebut juga diatur mekanisme penyaluran dana BOS dimana penyaluran dana BOS dilakukan dalam 3 tahap yaitu tahap pertama sebesar 30% dari pagu anggaran dan paling cepat disalurkan bulan Januari, penyaluran tahap kedua paling cepat bulan April sebesar 40% dan penyaluran tahap ketiga sebesar 30% disalurkan paling cepat bulan September.

Dana BOS Reguler digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yaitu penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan pembayaran honor.

Dalam penyaluran dana BOS ini yang perlu diperhatikan adalah data supplier sekolah karena penyaluran Dana BOS dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah sehingga validitas data rekening sekolah dapat meminimalisir potensi retur SP2D Dana BOS yang diterbitkan oleh KPPN Singkawang. Sekolah penerima dana BOS segera menyampaikan laporan realisasi Dana BOS melalui aplikasi pengelolaan Dana BOS karena hasil verifikasi laporan Dana BOS tersebut akan menjadi bahan rekomendasi untuk penyaluran Dana BOS Reguler tahap berikutnya.

Singkawang, 10 Februari 2022 – APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR, yang memiliki fungsi antara lain sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilisasi fundamental perekonomian negara. Dengan kondisi perekonomian yang sedang menurun, peran belanja pemerintah yang bersumber dari APBN cukup signifikan sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun Anggaran 2021, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, mengelola pagu belanja dari APBN sebesar Rp1,65 triliun. Pagu dana belanja negara tersebut dialokasikan untuk 83 Satuan Kerja yang tersebar di Kota Singkawang (28 Satuan Kerja), Kab. Sambas (33 Satuan Kerja) dan Kab. Bengkayang (22 Satuan Kerja).

Dalam rangka memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pelaksanaan APBN dan sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, KPPN Singkawang telah mengadakan pers rilis kinerja APBN Tahun Anggaran 2021. Acara dimaksud dilakukan secara hybrid, yaitu luring atau dihadiri secara langsung dan secara daring melalui Aplikasi Zoom. Narasumber utama dalam acara tersebut adalah Plt. Kepala KPPN Singkawang, Suharyanto, serta tiga narasumber lainnya dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Sintete dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan pers rilis tersebut meliputi perwakilan dari Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Singkawang, seluruh Satuan Kerja mitra KPPN Singkawang, serta insan pers dari beberapa media massa.

Pada kegiatan ini, Plt. Kepala KPPN Singkawang, Suharyanto, menyampaikan bahwa pendapatan negara pada tahun anggaran 2021 di wilayah kerja KPPN Singkawang mencapai Rp1.004,91 miliar, yang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp963,52 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp41,39 miliar. Berdasarkan data tersebut, pendapatan negara didominasi oleh Penerimaan Pajak dengan proporsi 95,9%, dan PNBP dengan proporsi 4,1%. Pendapatan Negara ini mengalami peningkatan hingga 46,00% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp688,28 miliar.

Dari sisi Belanja Negara tahun anggaran 2021, KPPN Singkawang telah merealisasikan pencairan dana APBN dari Satuan Kerja sebesar Rp1,58 triliun atau 95,97% dari pagu anggaran yang mencapai Rp1,65 triliun. Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp66 miliar yang tidak terserap.

Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp908,26 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp671,42 miliar. Apabila dirinci per jenis belanja, Belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari Belanja Pegawai Rp635,44 miliar, Belanja Barang Rp217,57 miliar, Belanja Modal Rp55,10 miliar, dan Bantuan Sosial Rp134,2 juta. Sedangkan realisasi TKDD terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp357,28 miliar dan Dana Desa Rp314,13 miliar. Khusus DAK Fisik, Kab. Sambas terealisasi sebesar Rp224,76 miliar, Kab. Bengkayang Rp77,32 miliar dan Kota Singkawang Rp55,19 miliar. Sedangkan untuk Dana Desa, Kab. Sambas terealisasi Rp202,45   miliar dan Kab. Bengkayang sebesar Rp111,67 miliar.

Berdasarkan data tersebut, proporsi realisasi Belanja Negara didominasi oleh Belanja Pegawai (23,6%), Belanja Barang (23,5%), Belanja Modal (18,7%), Bantuan Sosial (0,01%), DAK Fisik (21,4%), dan Dana Desa (12,8%). Proporsi Belanja Modal cukup rendah sebagai dampak dari refocusing dan realokasi Belanja Pemerintah Pusat untuk penanganan COVID-19 dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Di samping itu terdapat juga pekerjaan proyek yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun 2022, khususnya proyek yang dibiayai dari sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Bantuan Sosial juga mendapatkan proporsi yang cukup rendah karena belanja Bantuan Sosial pada umumnya dicairkan secara terpusat di Jakarta. Selain itu, realisasi Belanja Negara tahun 2021 sebesar Rp1,57 triliun atau 95,97% dari pagu anggaran sebesar Rp1,64 triliun mengalami peningkatan hingga 3,68% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Negara tahun anggaran 2020 sebesar Rp1,52 triliun atau 93,10% dari pagu anggaran sebesar Rp1,63 triliun.

Dengan realisasi pendapatan negara (Rp1.00 triliun) dan belanja negara (Rp1,57 triliun) sebagaimana uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan negara yang diperoleh dari wilayah kerja KPPN Singkawang, belum mencukupi untuk membiayai belanja negara yang dicairkan melalui KPPN Singkawang atau terdapat defisit anggaran sebesar Rp574,79 miliar (35,12%). Kondisi ini juga menunjukkan bahwa dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat di wilayah kerja KPPN Singkawang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara yang diperoleh.

Apabila ditinjau dari sumber dana, realisasi APBN tahun anggaran 2021 di KPPN Singkawang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp1,51 triliun, Pinjaman Luar Negeri sebesar 2,23 miliar, PNBP sebesar Rp24,35 miliar, Hibah Langsung Dalam Negeri Rp8,31 miliar dan SBSN sebesar Rp32,90 miliar. Hibah Langsung Dalam Negeri berasal dari Pemerintah Daerah Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang yang diberikan kepada Satuan Kerja tertentu untuk membiayai kegiatan pemilihan kepala daerah.

Untuk data kontrak, pada tahun 2021 tercatat 369 kontrak yang dicatatkan oleh Satuan Kerja ke KPPN Singkawang dengan total nilai kontrak Rp104,67 miliar dan realisasi sebesar Rp104,51 miliar (99,85%). Data kontrak ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terdapat 350 kontrak dengan total nilai kontrak Rp112,36 miliar dan realisasi sebesar Rp92,15 miliar (81,82%).

Terkait kebijakan khusus penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD), data KPPN menunjukkan di Kab. Sambas terdapat 3.460 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai penyaluran sebesar Rp12,45 miliar. Sedangkan di Kab. Bengkayang tercatat 12,792 KPM dengan nilai penyaluran sebesar Rp46,05 miliar. Dengan demikian total KPM (akumulasi dari seluruh tahap penyaluran) mencapai 16,252 dengan nilai penyaluran sebesar Rp58,50 miliar. Untuk penyaluran pembiayaan kredit Ultra Mikro (UMi), di wilayah kerja KPPN Singkawang terdapat 1767 debitur dengan nilai penyaluran sebesar Rp6,38 miliar yang disalurkan melalui 4 Penyalur/Lembaga Linkage yaitu PEGADAIAN, KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA, KSPS BMT UGT SIDOGIRI, PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) yang tersebar di Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang.

Kepala KPPN Singkawang juga menyajikan data realisasi dana Transfer ke Daerah yang dicairkan secara terpusat yang mencapai nilai Rp2,25 triliun. Kota Singkawang menerima dana sebesar Rp548,34 miliar yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp45,15 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp457,02 miliar, dan DAK Non Fisik Rp53.03 miliar. Kab. Sambas menerima kucuran dana sebesar Rp1,03 triliun yang terdiri dari DBH Rp66,19 miliar, DAU Rp803,74 miliar, DAK Non Fisik Rp187,99 miliar dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp6,72 miliar. Selanjutnya Kab. Bengkayang menerima dana sebesar Rp677,35 miliar yang terdiri dari DBH Rp61,52 miliar, DAU Rp543,06 miliar, dan DAK Non Fisik Rp95,04 miliar.

Sebagai penutup dijelaskan oleh Plt. Kepala KPPN Singkawang, Suharyanto, bahwa kebijakan fiskal Pemerintah Pusat melalui APBN tahun anggaran 2021 telah dijalankan secara luar biasa (extraordinary) dalam membantu masyarakat dan dunia usaha untuk pulih dan bangkit kembali dari dampak COVID-19. Pemerintah telah bekerja keras untuk rakyat agar dapat bangkit kembali dan menuju pada pemulihan ekonomi. Selama tahun anggaran 2021, KPPN Singkawang telah menerbitkan 18.626 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada 217.185 penerima pembayaran, ditegaskannya selalu siap melaksanakan tugasnya untuk mengawal APBN demi Indonesia Maju.