.......

TUGAS DAN FUNGSI KPPN SINGKAWANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang menjalankan fungsi :

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management)
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan pembina pengelola perbendaharaan (treasury management representative);
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (help desk) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;
19. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
20. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Visi Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

SEJARAH KPPN SINGKAWANG.

KPPN merupakan unit eselon III dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. KPPN Singkawang berada di Kota Singkawang yang merupakan salah satu Kotamadya di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang merupakan kotamadya yang memiliki lima kecamatan dan 26 kelurahan dengan luas 504 km2. Kota Singkawang terletak pada Lintasan Garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar antara 50 meter sampai 100 meter diatas permukaan laut.

KPPN Singkawang berada dalam lokasi yang strategis di pusat kota dan dapat dikatakan berada dalam lingkungan perkantoran dimana pada daerah tersebut terdapat Kantor Walikota Singkawang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Imigrasi Kota Singkawang, Kejaksaan Negeri Singkawang, Pengadilan Negeri Singkawang dan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Singkawang. Dengan lokasi yang strategis tersebut tentunya memudahkan satker dalam mengajukan SPM serta menyanpaikan laporan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran negara.

Wilayah kerja KPPN Singkawang meliputi seluruh satuan kerja kantor vertikal dan satuan kerja pemerintah daerah serta satuan kerja POLRI dan TNI, serta Bank/Pos Persepsi yang berkedudukan di :

1. Kota Singkawang ;
2. Kabupaten Sambas ;
3. Kabupaten Bengkayang ;

Seiring dengan perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terutama terkait perubahan bisnis dalam rangka implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), yaitu system terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, dokumen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, dan pelaporan, terhitung mulai awal bulan Februari 2015 KPPN Singkawang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan yang diawali dengan pelaksanaan Rollout SPAN tahap II tanggal 2 Ferbruari 2015.

...